YARA Usul Kepala Daerah di Aceh Dipilih DPR

YARA Usul Kepala Daerah di Aceh Dipilih DPR

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengusulkan agar pemerintah pusat merubah mekanisme Pilkada di Aceh. Dalam usulannya YARA meminta agar Kepala Daerah mulai Gubernur, Bupati/Walikota tidak lagi dipilih secara langsung pemilihannya oleh rakyat melainkan cukup dipilih oleh DPR di masing-masing tingkatan.

Ketua YARA Safaruddin menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPR kemungkinan konflik di kalangan masyarakat bisa terminimalisir.

“Banyak konflik terjadi gara-gara calon politik yang diusung kalah. Dan ini tentunya akan membawa pengaruh pada emosional pendukungnya yang merasa kecewa, sehingga menimbulkan amukan massa yang ekspresif,” ungkap Safaruddin, Senin (23/11/2020).

Secara normatif, kata Safar anggaran yang dikeluarkan negara juga tidak terlalu besar, begitu juga dengan calon kandidat tidak perlu menghabiskan banyak dana untuk memenangkan hati rakyat melalui kampanye besar-besaran.

“Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi gara-gara cost politik itu sendiri karena itu kami mengusulkan mekanisme Pilkada tidak langsung oleh rakyat dengan tujuan agar lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Safaruddin melanjutkan, Setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap UUD 1945 pasal 18 ayat  4 yang berbunyi ‘Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis’.

“Pengertian demokratis ini yang jika dilihat dari latar belakang perumusannya, juga sesuai dengan ketentuan pasal 18 B UUD 1945, frasa “secara demokrasi” dalam pasal 18 ayat No 4 UUD 1945 memberikan pilihan bahwa pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dapat pula secara tidak langsung oleh DPRD setiap provinsi,” jelasnya.

Selain itu, menurut Safaruddin Aceh memiliki otonomi khusus sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 18 B ayat 1, yang salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam menerapkan hukum syariat islam.

“Jika dihubungkan dengan pemilihan pemimpin dalam sistem Islam juga tidak dilakukan secara langsung seperti saat ini, tetapi melalui sebuah Majelis Umat yang dibentuk untuk memilih calon Khalifah/pemimpin, yang dalam sistem konstitusi negara Indonesia diasosiasikan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.

Oleh karena itu, YARA meminta kepada Presiden dan DPR RI agar menetapkan payung hukum untuk pemilihan Kepala Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota agar dipilih melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

“Tadi kami sudah menemui wakil ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, membahas aspirasi tersebut, dan surat aspirasi juga sudah kami diserahkan kepada Pimpinan DPR Aceh melalui wakil III Safaruddin untuk kemudian disampaikan ke pusat,” pungkasnya.

Komentar

Loading...