Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

YARA Terima Aduan Warga Singkil Terkait Dugaan Penyerobotan Lahan

YARA Terima Aduan Warga Singkil Terkait Dugaan Penyerobotan Lahan

Banda Aceh, Antero Aceh ÔÇô Kantor pusat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Banda Aceh, Kamis (25/10/2018) menerima sejumlah warga gampong Sikoran, Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil.

Kedatangan belasan warga yang dipimpin oleh kepala desa Sikoran, Parasian Basarah itu bermaksud mengadukan nasib mereka terkait adanya dugaan penyerobotan lahan oleh oknum pensiunan polisi hutan, Ali Arifin.

Tiba di kantor YARA, warga tersebut disambut langsung oleh ketua pusat YARA Safaruddin SH didampingi sejumlah pengurus YARA lainnya.

Berdasarkan keterangan warga Aceh Singkil tersebut Ali Arifin diduga mengambil paksa sekitar 1.750 hektar lahan milik warga setempat.

"Kami meminta bantuan YARA agar segera menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami warga ini," pinta Parasia Basarah kepada Safaruddin.

Parasian Barasah mengaku, tanah seluas 1.750 hektar yang diserobot Ali Arifin, masuk dalam area Kampung Sikoran. Tanah itu kemudian diklaim ok sebagai tanah miliknya (Ali Arifin-red) yang didapat dengan cara dihibah. Bahkan Ali Arifin sempat memperlihatkan bukti surat hibah yang dikeluarkan pada tahun 1931 kepada warga.

"Kami melihat surat yang diperlihatkan itu seperti surat rekayasa. Mana ada surat yang dikeluarkan pada tahun 1931, dimana saat itu Negara Indonesia saja belum merdeka. Siapa yang buat surat itu juga kami tidak tahu," imbuh Parasian Berasa.

Parasian dan warga setempat, mengaku sama sekali tidak mengetahui jika tanah itu milik Ali Arifin.

"Mana ada seorang pensiunan polisi hutan memiliki tanah seluas itu, tanpa adanya bukti-bukti yang jelas," ungkap Parasian yang diamini warga lainnya.

Ia mengaku baru mengetahui tanah di kampungnya diserobot Ali Arifin, setelah beberapa bulan lalu seorang pengusaha bernama Ramlan, membeli tanah seluas 200 hektar kepada Ali Arifin dan yang parahnya, pengusaha bernama Ramlan itu telah melakukan penebangan besar-besaran dengan memasukkan beberapa alat berat dilokasi lahan yang telah ia beli dari Ali Arifin.

"Penebangan liar itu diduga sama sekali tak ada izin alias ilegal. Saat kami protes, Ramlan mengaku telah membeli tanah itu dari Ali Arifin. Kami pun heran, kenapa menjual tanah yang masuk dalam kawasan Kampung Sikoran. Kami juga sudah minta para pekerja penebang kayu itu untuk berhenti, tapi, kami diintimidasi oleh Ali Arifin. Bahkan kami diancam mau dibacok kalau mengganggu," kisahnya.

Usaha Kepala Kampung Sikoran dan warga tidak berhenti disitu, mereka bahkan mengaku telah mengirim surat kepada sejumlah pihak seperti; Bupati, DPRK Singkil, Polres Singkil, Badan Pertanahan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Aceh, bahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun, hingga kini pihak tersebut belum merespon sama sekali. Karena merasa putus asa, warga pun mengadu ke YARA agar mau membantu melaporkan kepada Polda Aceh.

"Kami minta bantu YARA agar memohon kepada Kapolda Aceh, untuk segera menghentikan dulu penebangan hutan secara besar-besaran disana, karena kalau terjadi banjir bandang, kami yang akan menjadi korban. Kami yang harus menerima dampak dari penebangan itu," keluhnya.

Sementara Ketua YARA, Safaruddin, yang menerima langsung kedatangan warga pencari keadilan tersebut mengaku, segera mengirim surat kepada Kapolda Aceh dan memohon Kapolda segera turun tangan menghentikan aktifitas ilegal logging tersebut. Namun sebelumnya, YARA mengaku ingin permasalahan itu terlebih dulu diselesaikan oleh Pemkab Aceh Singkil.

"Namun terlebih dulu kita mengharapkan Pemerintah Singkil melakukan dialog dengan warga. Kita minta Pemkab segera memperjelas tapal batas desa. Harus segera mengeluarkan surat batas-batas kampung disana. Jangan diukur dan dipatok saja. Karena kalau tidak, permasalahan seperti ini bisa terulang kapan saja. Setahu kita, hingga saat ini, di Aceh Singkil memang tidak ada surat batas wilayah. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik tapal batas, harus segera diselesaikan," harap Safaruddin.

Ketua YARA mengatakan pihaknya nanti akan mempelajari dan melaporkan terkait surat yang dimiliki oleh Ali Arifin hal itu untuk dibuktikan apakah surat tersebut asli atau palsu. "Jika itu palsu berarti masuk juga kasus pemalsuan dokumen. Nanti akan dibuktikan oleh penegak hukum," pungkas Safaruddin.**

Komentar

Loading...