Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

YARA: Qanun LKS Sudah Bagus Namun Penerapannya Salah

YARA: Qanun LKS Sudah Bagus Namun Penerapannya Salah

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin menilai isi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sudah bagus, namun salah dalam praktik penerapannya.

Selama ini dikatakan Safaruddin orang mengira dirinya seolah anti syari'ah dengan berbicara menentang qanun tersebut. Padahal, lanjutnya ia mendukung penuh dan hanya mengkritisi penerapan qanun yang dinilai telah salah dan merebut hak masyarakat Aceh sebagai nasabah konvensional.

Menurutnya dalam qanun tersebut tidak diperintahkan agar bank konvensional beralih menjadi bank syari'ah apalagi perintah untuk melakukan penutupan bank konvensional. 

“Namun dalam praktiknya, itu terjadi dan karena alasan itu pula kita melakukan gugatan ke pengadilan terhadap tiga bank beberapa waktu lalu agar mendapat patokan hukum yang jelas,” kata Safaruddin dalam publik review yang diadakan pihaknya di Hotel Kriyad, Banda Aceh Rabu (30/12/2020) pagi.

Lalu dikatakannya lagi, juga beredar surat dari Pemerintah Aceh kepada lembaga keuangan untuk menghimbau tidak boleh ada bank konvensional di Aceh yang membuatnya terheran.

"Yang saya heran ada nota dinas dari Pemerintah Aceh yang ditandatangani Sekda menyurati lembaga keuangan menghimbau supaya melaksanakan. Karena qanun tersebut mengatakan tidak boleh ada konvensional. Nah ini salah," terang Safaruddin.

Kewajiban Pemerintah Aceh, lanjut Safar dalam qanun tersebut adalah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) satu tahun sejak qanun diundangkan. Namun sampai saat ini peraturan tersebut belum ada.

"Jadi bagaimana kita menghimbau orang melaksanakan qanun. Kita sendiri belum melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban Pemerintah Aceh belum ada yang melaksanakan yang diperintahkan qanun," tegas Safar.

Diterangkannya, dalam Pergub itu dapat menjelaskan ranah abu-abu yang terdapat dalam qanun sambil menunggu evaluasi-evaluasi qanun tersebut. “Itu masukan untuk pemerintah, karena kita melihat situasi saat ini sudah darurat.”

Kalau memang akan diimplementasikan seperti saat ini, lanjut Safar maka orang akan menganggap penerapan syariat Islam diskriminatif karena tidak memberi ruang bagi warga non muslim. 

Ia melanjutkan akan banyak sekali dampaknya saat transaksi dari konvensional ke syariah juga akan memakan biaya yang secara tidak langsung dinilai Safaruddin nasabah telah dirampok.

"Karena saya lebih mendalami tentang kajian-kajian perundang-undangan maka pandangan saya bahwa qanun ini sudah oke, tapi implementasinya yang salah," pungkas Safaruddin.

Acara itu menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber diantaranya; anggota DPR RI Nasir Djamil, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman, Pakar Ekonomi DR Amri dan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.

Komentar

Loading...