Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

YARA Minta Plt Gubernur Pergubkan Bendera dan Lambang Aceh

YARA Minta Plt Gubernur Pergubkan Bendera dan Lambang Aceh
Ketua YARA Safaruddin. Foto: Buana Indonesia

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Plt Gubernur Nova Iriansyah segera mengeluarkan Pergub menindaklanjuti Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Hal itu dikemukan Ketua YARA Safaruddin melalui rilis pers yang diterima ANTEROACEH.com, Minggu (6/10/2019) malam.

Safaruddin mendesak DPRA untuk memanggil Plt Gubernur untuk mendorong Pergub tersebut hal ini mengingat energi, waktu dan biaya yang dihabiskan untuk Qanun ini sudah sangat besar dibanding Qanun lainnya.

“Ini juga telah mempengaruhi kinerja anggota DPRA periode lalu sehingga penting hal ini cepat selesai sehingga anggota Dewan yang baru bisa fokus pada proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh,” harap Safar.

Menurutnya sudah saatnya Plt Gubernur mengeluarkan Pergub  Qanun Bendera yang sudah di sahkan bertahun-tahun lalu.

“Plt Gubernur tidak perlu ragu untuk menerbitkan Pergub tersebut karena sudah ada Qanunnya dan Qanun itu sampai saat ini juga masih sah secara hukum, Pergub untuk Qanun ini kami nilai penting karena dalam pasal 1 angka 11 di sebutkan bahwa  Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Jika Plt Gubernur menolak mengeluarkan Pergub ini maka sama saja menolak lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh,” ungkapnya.

Safar menilai Plt Gubernur mempunyai kewenangan mengeluarkan Pergub, apalagi semua telah di atur dengan Qanun, menolak melaksanakan Qanun yang telah di sahkan sama saja dengan menolak lambang keistimewaan dan kekhususan Aceh sebaagimana di atur dalam Qanun Bendera dan Lambang tersebut.

YARA mengingatkan bahwa sesuai dengan pasal 2 Qanun Bendera dan Lambang di sebutkan Pengaturan Bendera dan Lambang Aceh bertujuan untuk: a. melambangkan syiar Islam; b. memastikan bahwa Aceh berhak menentukan dan menetapkan bendera dan lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. c. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan; d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan kedamaian Aceh; e. memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh dalam kebhinnekaan; f. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat rakyat Aceh; dan g. menjadikan kilas baru sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Aceh yang serasi, selaras dan seimbang dengan daerah-daerah lain menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bahagia. Oleh sebab ini, DPRA perlu segera penggil Plt Gubernur untuk tuntaskan Qanun Bendera dengan Dewan yang baru ini.

“Qanun Bendera dan Lambang ini di susun dengan tujuan syiar Islam,keistimewaan dan kekhususan  Aceh, mewujudkan kedamain dan memperkuat kesatuan masyarakat Aceh dalam Kebhinekaan, maka sudah seharusnya Plt mengeluarkan Pegub ini, dan DPRA juga sesuai dengan kewenangannnya bisa mempertanyakan ke Plt Gubernur” beber Safar.

Terhadap surat pembatalan qanun dari Mendagri yang bulan lalu sempat beredar, YARA menganggap surat tersebut tidak berwenang membatalkan Qanun apalagi surat tersebut telah ditolak keberadaannya oleh Pemerintah Aceh dan DPRA karena sampai saat ini surat aslinya belum di terima baik oleh Pemerintah Aceh maupun DPRA.

Komentar

Loading...