Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Yang Merah Tolak Zonasi

Yang Merah Tolak Zonasi

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengeluarkan Surat Edaran nomor: 440/7810 tentang penerapan masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disase 2019 (Covid-19).

Dalam SE yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, Pemerintah Aceh membagi Aceh menjadi dua  Zona; Merah dan Hijau. Barangkali, biar Bupati dan Walikota waspada. Terutama yang berada pada zona merah.

Sebanyak 14 kabupaten/kota dinyatakan masuk dalam zona hijau dan 9 kabupaten/kota masuk zona merah.

Dua diantara kabupaten/kota yang dinyatakan masuk ke dalam zona merah protes. Adalah kota Banda Aceh, Simeulue, Aceh Barat Daya ada Kabupaten kota lainnya. Aminullah Usman, Walikota Banda Aceh meminta Pemerintah Aceh meninjau ulang penetapan Banda Aceh sebagai zona merah.

Menurut Aminullah, jika Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai zona merah, maka siapapun yang keluar dari Banda Aceh berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh termasuk yang paling giat melaksanakan rapid test. Walikota juga sudah mengeluarkan Perwal tentang penggunaan masker di tempat publik di kawasan Banda Aceh.

Dari wilayah Barat-Selatan, Muslizar, Wakil Bupati Aceh Barat Daya juga mempertanyakan alasan pemerintah Aceh menetapkan Abdya sebagai zona merah. Menurut wakil bupati itu, Surat Edaran Gubernur Aceh itu telah meresahkan masyarakatnya.

Dengan masuknya Abdya sebagai kawasan zona merah, masyarakat mengira, Abdya sudah menjadi kawasan berbahaya. Masyarakat jadi takut untuk menjalankan usaha.

Kalau penetapan zona merah berdasarkan jumlah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan jumlah pasien positif, Abdya masih dibawah salah satu kabupaten yang masuk zona hijau, gugat Muslizar.

Tak hanya itu anggota DPRA dari PNA M. Rizal Falevi Kirani juga memprote hal itu menurutnya penerapan zonasi berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat itu terlalu terburu-buru dan latah.

Pemerintah Aceh sepertinya memang harus meninjau kembali Surat Edaran tersebut karena telah membuat keresahan dan spekulasi di tengah masyarakat. Jikapun harus dibuat zonasi, maka harus berdasarkan standar yang jelas. Sebab, biar Bupati dan Walikota dan menjelaskan kepada warganya.

Komentar

Loading...