Warkop Ngoh Ya di Bantaran Krueng Aceh Dibongkar

Warkop Ngoh Ya di Bantaran Krueng Aceh Dibongkar

JANTHO, ANTEROACEH.com – Warung Kopi Ngoh Ya yang terletak di samping dan bawah jembatan Cot Iri, Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar dibongkar, Selasa (25/11/2020). Hal itu sesuai surat instruksi yang dikeluarkan Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS-I) Aceh tentang penertiban dan penataan Krueng Aceh.

Pembongkaran itu dilakukan secara sukarela oleh pengelola usaha dan dibantu TNI dalam menyediakan alat berat untuk memudahkan pembongkaran.

Sebelumnya BWSS-I Aceh telah menyurati Pemkab Aceh Besar meminta agar Bupati Mawardi Ali memfasilitasi penertiban Krueng Aceh dengan cara menghimbau masyarakat yang masih bernaung di bantaran sungai untuk segera membongkar dan membersihkan sendiri bangunan dan tanaman yang berada di area tersebut.

Pengelola Warkop Ngoh Ya, Zainuddin mengatakan pembongkaran bangunan itu atas dasar permintaan mereka dan difasilitasi oleh TNI menggunakan ekskavator.

“Sebagaimana peraturan yang telah dikeluarkan ya harus dijalankan tidak ada perubahan ataupun paksaan. Terkait adanya ekskavator yang masuk kemarin itu kami meminta bantuan agar bisa dirobohkan itu beton-beton yang tidak mungkin saya lakukan sendiri dengan memakai palu, karena betonnya terlalu besar,” ujar Bang Din –sapaan Zainuddin-- saat ditemui anteroaceh.com, Rabu (25/11/2020).

Selain itu, saat ditanya terkait penyediaan ganti lahan baru dari Pemkab, Zainuddin mengaku hingga saat ini dirinya tidak mengetahui perihal hal tersebut.

“Belum ada informasi tentang perihal itu, intinya terkait pembongkaran itu sesuai dengan aturan, jika dibilang bongkar ya bongkar,” ujarnya.

Sementara salah seorang petugas TNI yang ikut membongkar Warkop Ngoh Ya mengatakan pihaknya telah mendapatkan izin dari pengelola Ngoh Ya untuk membongkar bangunan dengan ekskavator.

“Tidak ada unsur paksaan, pembongkaran itu sudah mendapatkan izin dan permintaan dari pengelola Ngoh Ya sendiri, seperti yang dikatakan Bang Din tadi,” ungkap anggota TNI yang tak inggin Namanya ditulis.

Menurutnya jika mengacu pada instruksi pemerintah, sebenarnya semua gerai dan tanaman besar yang berada di bantaran sungai sudah bisa dibongkar karena sudah dikeluarkan Surat Peringatan (SP).

“Kami tidak membongkar semua yang sudah dibangun disini secara semena-mena, kami mengikuti aturan yang dikeluarkan melalui Surat Peringatan (SP) dan sekarang ini sudah dikeluarkan SP 3, seharusnya sudah wajib dilakukan bongkar paksa namun kita tidak melakukan hal itu,” ujarnya.

Ia menambahkan para penduduk yang berada di bantaran sungai juga sudah diberi arahan dan sosialisasi terkait tujuan dan maksud Pemerintah Aceh dan BWSS-I melakukan penataan bantaran sungai tersebut.

“Mengenai isu dampak dari penertiban sungai tersebut akan menghilangkan pekerjaan masyarakat setempat, itu menurut kami tidak mungkin, karena pemerintah sendiri melakukan penertiban ini memiliki tujuan, tujuannya adalah agar tanah di bantaran sungai tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua pihak,” ungkapnya.

Setelah semua tanah ini dibersihkan sesuai dengan prosedur, selanjutnya seluruh kepala desa yang termasuk dalam kecamatan ini dipanggil dan pemerintah akan menyerahkan kembali tanah bantaran sungai ini kepada kepala desa setempat, kemudian kepala desa masing-masing memanfaatkan tanah tersebut dengan cara membentuk kelompok tani dengan masyarakat sehingga bisa bercocok tanam di bantaran sungai itu.

“Jadi dampak pembersihan ini, selain untuk mencegah banjir semua masyarakat Aceh Besar bisa merasakan keuntungan, tidak hanya sepihak tentunya. Untuk diketahui yang berhak dan bisa bercocok tanam disini adalah masyarakat asli dari Aceh Besar selain itu tidak bisa,” sebutnya.

“Namun berdasarkan instruksi setelah penyerahan tanah tersebut kepada masyarakat melalui geuchik, akan diberikan tenggat waktu, jika dalam kurun waktu enam bulan tidak bisa dikembangkan atau dimanfaatkan dengan baik, maka hak kepemilikan tanah tadi harus dikembalikan ke pemerintah, dan pemerintah akan memberikan hak kepemilikan tanah tersebut ke desa lainnya,” ujarnya lagi.

Ia menghimbau bagi warga belum membongkar bangunan di bantaran sungai, diharapkan agar untuk segera dilakukan pembongkaran. Karena berdasarkan SP yang dikeluarkan oleh pemerintah dan BWSS-I, apabila sampai dengan 4 Desember tidak segera dilakukan pembongkaran maka petugas Satpol PP akan turun tangan untuk menertibkan bantaran sungai tersebut.

Komentar

Loading...