Warga  Usir Petugas BPN:  Alun-alun Kutablang Milik Umum Bukan Pribadi 

Warga  Usir Petugas BPN:  Alun-alun Kutablang Milik Umum Bukan Pribadi 

LHOKSEUMAWE - Warga Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe menolak kehadiran petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang akan mengukur area alun-alun gampong untuk kepengurusan sertifikat lahan tersebut menjadi milik pribadi, Rabu (24/11/2021).

Massa yang berjumlah puluhan orang itu  berkumpul  di alun-alun yang terletak di depan Masjid Baitul Huda langsung menghalau sejumlah petugas BPN yang berada di lokasi. Sejumlah anggota kepolisian turut  berada di lokasi untuk mengantisipasi kerusuhan.

Geuchik Gampong  Kuta Blang Muzakkir mengatakan ada pihak berupaya merebut tanah dengan cara mendatangkan petugas BPN melakukan pengukuran tanah tersebut . 

“Sebelum  petugas BPN datang , sekira pukul 09.11 WIB warga langsung berkumpul di alun-alun untuk mencegah petugas BPN mengukur lahan,” ungkap Geuchik Muzakkir.

Setelah itu katanya ia bersama ketua pemuda gampong dipanggil ke Mapolsek Banda Sakti  untuk mediasi dengan pihak BPN.   Selama pertemuan warga  tetap menolak penguasaan lahan umum itu  untuk kepentingan pribadi. 

Menurut Muzakkir,  Alun-alun milik kerajaan Maharaja Muhammad Said dan menjadi tempat  atau milik bersama.  Kemudian tahun  1912 sempat dikuasai dan dijadikan sebagai asrama militer oleh Belanda.  Kemudian Belanda pindah ke kawasan tepi pantai di Jalan Iskandar Muda.

Setelah itu tanah  kembali dimanfaatkan masyarakat  secara  turun temurun tanah itu menjadi tempat umum untuk berolah raga dan berkumpul. 

Masyarakat membubar diri dari alun-alun setelah  diberitahu bahwa upaya  yang akan dilakukan adalah pembuktian di pengadilan negeri

Sementara itu, Kapolsek Banda Sakti Iptu Arifin mengatakan  kedua belah pihak sama-sama memiliki surat atas kepemilikan tanah tersebut, maka  penyelesaian   harus menempuh jalur  Pengadilan Negeri. 

“Kita panggil kedua belah pihak dan menyarankan untuk melakukan uji  keabsahan surat kedua belah pihak, maka saya sarankan agar ditempuh jalur gugatan ke pengadilan,” pungkasnya.

Komentar

Loading...