Pimpinan DPRK Abdya Minta BPN Tidak Jadi Penghambat Pembagian Lahan Eks PT. CA Untuk Masyarakat

Pimpinan DPRK Abdya Minta BPN Tidak Jadi Penghambat Pembagian Lahan Eks PT. CA Untuk Masyarakat
Wakil Ketua III DPRK Abdya, Hendra Fadli

BLANGPIDIE - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Hendra Fadli meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menjadi penghambat proses pembagian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (CA) yang terletak di Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot kepada masyarakat.

Hendra menilai selama ini BPN terkesan menjadi penghambat dalam proses pembagian lahan eks PT. CA kepada masyarakat.

Sampai saat ini BPN belum memberikan titik koordinat lahan tersebut dengan alasan belum menerima salinan dari Mahkamah Agung (MA) terkait lahan yang sudah memiliki hukum tetap (inkach).

Ia mendesak BPN agar segera mengeluarkan titik koordinat di lahan HGU PT. CA.

"Persoalan PT CA ini hanya tinggal di BPN saja. Oleh karena itu, kita desak agar titik koordinatnya segera dikeluarkan, supaya lahan itu bisa segera di eksekusi oleh Bupati Abdya untuk dibagikan kepada masyarakat," pinta Hendra Fadli, Kamis (7/10/2021).

Jika titik koordinat itu tidak dikeluarkan, maka Bupati tidak bisa mengeksekusi lahan tersebut. Sebab, tidak diketahui mana batas lahan HGU PT CA yang diperpanjang, mana lahan plasma dan yang mana lahan untuk Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

"Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan PT CA pada 28 September 2020, maka secara otomatis menyetujui SK Nomor: 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tanggal 29 Meret 2019 berisikan persetujuan perpanjangan izin HGU PT CA atas tanah seluas 2.002,22 hektare ditambah 960 hektare untuk pengembangan petani plasma," beber Hendra.

"Itu berarti, dari tanah seluas 4.864,88 hektare yang diajukan perpanjangan HGU PT CA, masih ada usulan perpanjangan HGU yang tidak diperpanjang atas lahan seluas 1.902,66 hektare," jelas Hendra.

Politisi Partai Aceh itu mengatakan tidak ada alasan bagi BPN untuk tidak memberikan titik koordinat terkait batas HGU PT CA, Plasma dan TORA. 

"SK itu kan dari Menteri, seharusnya BPN segera menindaklanjuti SK atasan mereka. Apalagi SK itu sudah lebih setahun," terangnya.

Kata Hendra, kalau BPN beralasan belum menerima salinan putusan MA, lantas apakah hasil putusan yang sudah ditayangkan di webside tidak sah.

"Aneh-aneh saja. Semestisnya BPN harus berpihak kepada rakyat. Sebab, jika ini terus dibiarkan, kita khawatir sejarah kelam akan terulang kembali di kawasan Babahrot," pungkasnya.

Komentar

Loading...