Vaksin BSI

Vaksin BSI
Kolumnis AY Corner, Alja Yusnadi.

Oleh: Alja Yusnadi 
Panggung politik sedang sepi, belum ada jual-beli serangan, hanya satu-dua status media sosial yang sedang “mengejek” korupsi. Maksudnya, menyindir-nyindir beberapa pejabat Aceh yang akan dipanggil KPK. Entah itu menyangkut proyek multi years atau pengadaan kapal Aceh Hebat.

Namanya juga masih mengejek, tidak menyebut nama langsung, hanya potongan-potongan inisial, satu-dua huruf. Tapi, ya sudah, tidak usah diambil pusing, tidak usah meneruskan inisial itu. Kalau ada temuan, dan jumlah besar, KPK pasti akan datang ke Aceh, apalagi sudah diundang. Oiya, KPK kan sedang sibuk dengan rumah tangga sendiri? Itu benar juga, tapi lembaganya masih ada, orang-orangnyapun masih banyak.

Sebenarnya, ada satu isu lagi yang menjadi desas-desus, di media sosial, dan warung kopi: Apendik. Sekilas, mirip dengan istilah medis. Saya belum menguasai informasi ini, sumbernyapun belum jelas. Karena sudah menjadi isu, kita singgung jugalah sedikit.

Dampak anggaran berkode Apendik ini bisa jadi besar. Baik dampak politik maupun dampak hukumnya. Jika benar ada program APBA yang muncul tanpa melalui pembahasan dan tidak masuk sistem pengusulan kegiatan pemerintah? Anda bisa membayangkan besarnya bahaya itu? Lalu, untuk apa pembahasan anggaran antara Banggar DPRA dengan TAPA Pemerintah Aceh? Buang ke laut saja, mungkin bisa tempat ikan betelor dan beranak-pinak.

Lebih besar lagi, jika Gubernur sebagai kepala daerah tidak mengetahuinya. Terseratlah beberapa nama yang disinyalir menjadi aktor dari Apendik itu. Gubernur Nova bukanlah orang bodoh. Jam terbangnya sudah tinggi, sudah pernah menghuni senayan. Latar belakangnya juga dosen, orang cerdik-pandai. Sungguh, luar biasa beraninya pula, jika ada bawahan Gubernur Nova atau mitra kerjanya yang berani ‘mengapendik’ tanpa sepengetahuan Nova, atau lebih tepatnya lagi tanpa persetujuan Gubernur Nova.

Apa Apendik itu? Lazim saya dengar, Apendik berhubungan dengan usus buntu. Kan, tidak mungkin ada anggaran usus buntu di Dinas Kelautan dan Perikanan yang angkanya berpuluh-puluh Miliar itu. Kecuali untuk pengadaan benih ikan yang tidak terkena usus buntu.

Situasi menjadi lebih lucu, ketika dokumen Apendik itu bocor ke luar. Ini memang masih menjadi benang kusut. Siapa saja ada kemungkinan terlibat.

Saya kira cukup. Kalau ada informasi baru, kita lanjutkan lagi pada edisi berikutnya mengenai Apendik ini.

Ada yang lebih gempar lagi. Bukan hanya isu, tapi dirasakan langsung oleh masyarakat. Apa itu? Hmmm. Itulah ribut-ribut konversi BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Entah ada kaitannya atau tidak, sejak Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mulai berlaku, Bank-bank BUMN memergerkan beberapa Bank Syariahnya. Pasca mereka merger, hanya ada dua Bank yang kuat di Aceh: Bank Aceh Syariah (BAS) dan BSI. Selain itu, ada beberapa Bank swasta yang juga sudah syariah.

Dampak dari LKS itu mulai terasa. Migrasi ini disertai dengan perubahan sistem. Seringkali macet, gagal transaksi. Nasabah sebagai pemilik dana harus antri panjang, hampir di setiap outlet BSI.

Antrian, kadang-kadang ramainya melebihi warung kopi, benar-benar tidak sensitif Korona. Seharusnya tidak usah menunggu sampai nasabah berkumpul dalam jumlah tertentu baru bisa diproses. Langsung saja, setiap nasabah BRIS, BNIS bertransaksi ditawari untuk ganti buku, ganti kartu ATM. Migrasi juga harus disertai layanan online, nasabah dapat menginput dapat dari rumah, dari kantor, dari warung kopi, atau sambil leyeh-leyeh di kamar tidur. Satu lagi, jangan pula dipotong uangnya.

Saya memang bukan praktisi perbankan, bukan pula pengamat keuangan syariah. Saya melihat dari kepentingan nasabah, masyarakat. Kalau ada alasan-alasan teknis sistem, mungkin BSI harus menjelaskan, apalagi salah satu komisarisnya sudah pernah berkunjung ke Aceh. 

BSI harus memberikan pelayan terbaik untuk masyarakat Aceh. Apalagi, Aceh akan menjadi pangsa pasar yang lumayan bagus untuk BSI. Saingannya hanya BAS yang secara pelayanan masih sangat mungkin bersaing.

Dampak jangka panjang saya perkirakan akan terasa dalam hal pelayanan. Sebagaimana kita lihat, Bank-bank milik pemerintah itu, mutu layanannya tidak sebagus Bank swasta. Tidak perlu penelitian yang metodologis untuk membuktikannya.

Cobalah main-main ke Bank-bank itu tadi, lalu rasakan perbedaannya semenjak Anda memarkir kendaraan, sampai ke gedung utama. Bank-bank swasta itu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Apa sebabnya? Persisnya saya kurang tahu. Namun, saya menduga ada kaitannya dengan jumlah nasabah. Bank yang berafiliasi dengan pemerinah sudah memiliki nasabah tetap. Mulai dari gaji pegawai pemerintah, anggaran daerah, proyek pemerintah, bantuan pemerintah, dan segala macam yang ada kaitan dengan pemerintah disalurkan melalui Bank pemerintah.

Sementara Bank swasta? Targetnya adalah pengusaha. Mau tidak mau mereka harus menang di pelayanan. Aspek layanan ini, harus menjadi pekerjaan rumah bagi komisaris dan direksi BSI dan BAS.

Kemudian, yang membuat jantung masyarakat berdetak lebih kencang adalah vaksin. Seperti Anda tahu, bagaimana informasi tentang vaksin ini sangat simpang siur. Sumbernya tidak jelas, sambung-menyambung di dalam media sosial menjadi satu pemahaman baru. Bisa saja salah atau disinformasi.

Jumlah masyarakat Indonesia yang sudah divaksin memang sangat rendah, bahkan rendah sekali. Target pertama adalah tenaga medis, lansia, dan petugas publik, capaiannya masih di bawah 30 persen.

Dalam waktu beberapa hari terakhir, pemerintah sudah membuka layanan untuk publik, siapa saja boleh ikut vaksin. Memang, vaksin adalah satu-satunya cara yang dianjurkan untuk “mengelola” Korona—paling tidak, sampai tulisan ini saya tulis.

Tapi itu tadi, masyarakat dibuat bingung oleh informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya itu. Kalau sudah begini, saya teringat H. Harmoko, Menteri Penerangan di penghujung orde baru. Mantan Ketua PWI itu pasti punya cara untuk menyampaikan maksud bapak presiden kepada rakyatnya.

Begitulah, BSI dan vaksin sudah “menghibur” masyarakat. Semoga, BSI cepat menemukan “vaksin” untuk meredam gejolak nasabah. Pemerintah, harus bisa memutus informasi yang destruktif itu. kalau sudah demikian, barulah masyarakat bisa senang dan gembira.

Iklan Bank Aceh Idul Adha 1442

Komentar

Loading...