UU ITE dan Kearifan Gampong

UU ITE dan Kearifan Gampong

JERAT Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE) masuk hingga ke lingkungan yang seharusnya paling independen dan bebas untuk melakukan kritik dalam koridor tertentu.

Terbaru, Dr. Saiful Mahdi (SM), Dosen Fakultas MIPA Unsyiah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara ditambah denda Rp.10 juta subsider satu bulan kurungan.

Ia diadukan oleh Dekan Fakultas Teknik di Universitas yang sama. Perselisihan itu terjadi dalam lingkungan Unsyiah dan dalam dinamika persoalan yang terjadi di Unsyiah pula, tepatnya dalam percakapan sebuah group WhatsApp yang beranggotakan dosen kampus jantong hatee rakayat Aceh itu.

Idealnya, sebagai institusi pendidikan, penggawa Unsyiah tidak mengikuti alur pikir pejabat di luar lembaga pendidikan. Perguruan Tinggi, harusnya memiliki “majelis” yang dapat mengadili perselisihan intra kampus, baik sesama dosen, mahasiswa dengan dosen, atau mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga karyawan.

Misalnya saja Gampong. Disana mereka memiliki mekanisme “adat” untuk menyelesaikan perselisihan warganya. Polisi sebagai penegak hukum juga memberikan “hak otonomi” kepada Gampong untuk menyelesaikan sejumlah tindak pidana ringan (tipiring).

Hal itu tentu sangat berguna, selain tidak mebuat semak, juga menghargai petua Gampong sebagai perangkat Adat yang memiliki otoritas terhadap rakyatnya.

Setidaknya, kita dapat belajar dari Gampong. Bagaimana untuk urusan-urusan sederhana yang tidak berdampak luas terhadap sosial-masyarakat dapat diselesaikan di tingkat internal. Diluar Senat, mungkin Perguruan Tinggi juga harus memiliki Komite Etik atau nama lain yang tugasnya menyelesaikan persoalan, bukan menyarankan minta maaf tanpa proses “peradilan”.

Unsyiah, bersama UIN Ar-Raniry dan Perguruan Tinggi lain menjadi harapan dan tumpuan sekaligus kebanggan rakyat Aceh.

Kepada lembaga pendidikan itulah gagasan tentang Aceh masa hadapan digantungkan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pula, para petingginya dengan arif dan bijaksana membina setiap orang didalamnya. Jangan sampai kritik dianggap suatu yang tabu.

Komentar

Loading...