Update Data PBI-JK, BPJS Kesehatan Undang Dinas Kependudukan

Update Data PBI-JK, BPJS Kesehatan Undang Dinas Kependudukan

BLANGKEJEREN, ANTEROACEH.com – Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan ketepatan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Gayo Lues,  BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues melakukan pembahasan bersama di ruang rapat Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, Rabu (24/2/2021).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan Aswalmi Gusmita mengatakan bahwa masih terdapat peserta PBI JK terdaftar dalam DTKS namun anggota keluarganya belum terdaftar dalam DTKS tersebut, serta masih terdapat data Penerima Bantuan Iuran yang belum valid NIK nya. 

Untuk Kabupaten Gayo Lues, data penduduk yang sudah terdaftar di DTKS sebanyak 17.607 jiwa, sedangkan 10.795 jiwa anggota keluarganya belum termasuk dalam data DTKS.

“BPJS Kesehatan mendukung penuh upaya agar semua data bisa lebih baik lagi kedepannya dan tidak ada kendala di kemudian hari. Dengan semakin mantapnya data, Penerima PBI JK akan lebih merata. Dengan dasar tersebutlah yang mendorong BPJS Kesehatan melaksanakan pertemuan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues,” terang Mita.

DTKS terbit setidaknya setiap enam bulan sekali dan perlu dilakukan sosialisasi terus menerus agar masyarakat dapat mengetahui apakah dia dan anggota keluarganya terdaftar dalam DTKS tersebut atau tidak, karena hal ini akan berpengaruh pada kepesertaannya sebagai PBI JK.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, Hasanuddin mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan dengan turut proaktif melakukan validasi atas DTKS. 

Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan BPJS Kesehatan perlu dikuatkan dalam rangka melakukan pemutakhiran data PBI JK dengan DTKS sehingga pemberian bantuan menjadi tepat sasaran.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap masyarakat yang termasuk dalam DTKS berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar program bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran sehingga keluhan-keluhan masyarakat dapat diminimalisir. Ini akan menjadi komitmen kami untuk meningkatkan kualitas data DTKS,” terang Hasanuddin.

Komentar

Loading...