Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Ujian Pilkada

Ujian Pilkada

Oleh: Alja Yusnadi 

Pilkada —pemilu kepala daerah-- merupakan ajang untuk mencari pemimpin. Rakyat memilih calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Melalui mekanisme ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan suaranya kepada calon yang mereka pilih.

Calon-calon itu ada yang naik melalui partai politik dan ada juga melalui jalur non partai politik. Kedua jalur itu tentu memiliki syarat dan ketentuan.

Jika calon memilih jalur partai politik, maka harus diusung oleh sejumlah partai politik yang memiliki sejumlah kursi di DPRD atau suara sah pemilu legislatif.

Sebaliknya, jika naik melalui jalur non partai politik harus mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat.

Sistem pemilihan ini terus mencari bentuk terbaiknya. Dulu, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat, walaupun gagasan untuk mengembalikan pemilihan seperti semula juga terus bergema.

Masing-masing sistem itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Paling tidak, sistem pemilihan langsung ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya, tidak diwakilkan. Pemilihan langsung juga melahirkan pemimpin daerah yang berkarater melayani.

Lihat saja, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sistem demokrasi langsung itu telah melahirkan kepala daerah sekaliber Risma, Abdullah Azwar Anas, Hasto Wardoyo. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengawali karir sebagai Wali Kota, terus Gubernur sampai akhirnya menjadi Presiden dua periode.

Memang, sistem pilkada seperti sekarang merupakan titik kompromis antara partai politik dengan ketokohan.

Partai politik mau tidak mau harus mendidik kader untuk bisa menjadi pemimpin yang bisa berbaur dan mengetahui kehendak rakyat.

Peran partai politik—terutama partai kader—sangat vital. Satu sisi, partai politik bertugas mendidik kader, di sisi lain ada kepentingan elektoral yang harus dijaga dan diraih.

Pilkada 2020 yang berlangsung pada 9 Desember lalu menarik perhatian saya untuk mengikuti. Setidaknya, ada beberapa Kabupaten/Kota: Kota Medan, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi.

Medan dan Surakarta (solo), seperti yang Anda tahu diikuti oleh anak dan menantu Presiden Jokowi. Munculnya nama Gibran dan Bobby memunculkan riak kecil di internal kader PDI Perjuangan.

Di Solo, sebelum kemunculan Gibran, DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sudah memutuskan untuk mengusung Achmad Purnomo, Wakil Walikota yang mendampingi Walikota FX. Hadi Rudyatmo.

Kemunculan Eri Cahyadi sebagai calon Walikota Surabaya juga tidak berjalan mulus. Birokrat tulen ini harus menghentikan langkah politisi senior PDI Perjuangan: Whisnu Sakti Bhuana.

Wisnu, secara idiologis dan biologis tidak bisa lepas dari banteng. Secara Idiologis, dirinya pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan, pernah menjadi Wakil Walikota Surabaya mendampingi Risma selama dua periode juga dari PDI Perjuangan.

Ditambah lagi, secara biologis, Whisnu merupakan anak dari Ir. Sutjipto Soedjono. Sutjipto pernah menjabat Sekjen DPP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan.

Alumni ITS yang menemukan sistem kontruksi jaring laba-laba ini merupakan pendukung setia Megawati, yang menurut Dahlan Iskan dalam salah satu tulisannya, di dalam ingatan Sutjipto hanya ada Mega, Megawati, dan Megawati Soekarno Putri.

Begitulah kedekatan ayah Whisnu dengan Ketua Umum PDI perjuangan itu. Ternyata, hubungan idiologis dan biologis itu tidak cukup bagi Whisnu untuk mendapat rekomendasi.

Justru, Eri Cahyadilah yang mendapatkannya. Padahal, jangankan memiliki modalitas seperti Whisnu, dia melepas status Aparatur Sipil Negara saja menjelang pencalonan.

Pertimbangannya hanya satu. Eri merupakan “anak didik” Risma, Walikota Surabaya dua periode yang kinerjanya tidak hanya diakui masyarakat, tapi juga mendapat beberapa penghargaan internasional.

Menurut Risma, Eri lah yang tahu bagaimana membangun Kota Surabaya ke depan. Memang, Surabaya sudah 20 tahun menjadi kandang Banteng.

Eri dipasangkan dengan politisi senior PDI perjuangan: Armuji. Sebelum dicalonkan menjadi Wakil Walikota, Armuji adalah anggota DPRD Jawa Timur, pernah dua kali menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya. Kesemuanya itu dia raih bersama PDI Perjuangan.

Berikutnya, Kota Medan. Sebelum kemunculan Bobby, Akhyar Nasution digadang-gadang. Mantan anggota DPRD Kota Medan itu merupakan pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut.

Terakhir, dirinya menjadi Plt. Walikota Medan, karena Walikota sebelumnya di tahan oleh KPK.

Sejak kemunculan Bobby yang juga bermarga Nasution membuat posisi Akhyar terancam. Akhirnya, Akhyar diberhentikan sebagai kader PDI Perjuangan dan dicalonkan oleh PKS dan Demokrat untuk menjadi calon walikota Medan, melawan Bobby.

Beberapa kader PDI perjuangan secara terang-terangan mendukung Akhyar.

Pertaruhan terakhir ada di Kabupaten Banyuwangi. Setelah menjabat selama dua periode sebagai Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mendukung istrinya Ifuk Fiestiandani.

Dukungan ini juga diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Rivalnya juga bukan orang sembarangan, dialah yang mendampingi Abdullah Azwar Anas sebagai Wakil Bupati selama dua periode, siapalagi kalau bukan Yusuf Widyatmoko.

Padahal, Yusuf meniti karir di Moncong Putih dari bawah. Pernah menjadi pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang hingga menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi.

Sebelum menjadi Wakil Bupati, Yusuf lebih dulu menjadi anggota DPRD Banyuwangi.

Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan itu memberikan motivasi kepada Kepala Daerah. Tidak bisa dipungkiri, Risma dan Abdullah Azwar Anas adalah dua Kepala Daerah dari PDI Perjuangan yang prestasi kerjanya diakui sampai dunia internasional. 

Sehingga diberikan semacam hak “privilage” untuk mendukung calon penerusnya, tentu dengan berbagai pertimbangan.

Sudah seharusnya, seluruh Kepala Daerah berlomba-lomba untuk membuat terobosan, untuk memajukan daerahnya, untuk memakmurkan rakyatnya. 

Sudah saatnya pula partai politik memberikan ruang kepada kader dan masyarakat yang memiliki pemikaran maju untuk menjadi Kepala Daerah. 

Sudah saatnya pula kader partai tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, mengarus utamakan kepentingan rakyat, kepentingan daerah, kepentingan partai di atas kepentingan pribadi.

Mengenai Gibran dan Bobby, ini juga mencerminkan komitmen PDI Perjuangan untuk mendorong lahirnya pemimpin muda, apalagi menyongsong bonus demografi. Partai politik mau tidak mau harus memberikan perhatian kepada milenial. Karena jumlah mereka yang signifikan.

Penyelenggara masih menghitung perolehan suara. Namun, berbagai lembaga survey melalui metode hitung cepat sudah merilis hasil, keempat calon itu berhasil memenangkan pertarunang.

Jika hasil ini nanti yang ditetapkan oleh KIP—KPUD--, kita harus memberikan kredit point kepada kader PDI Perjuangan di empat wilayah itu. Dan, yang tidak kalah pentingnya, keputusan tepat juga telah dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang intuisinya tepat mengenai sasaran.

Komentar

Loading...