Tragedi Jambo Keupok Luka yang Masih Berdarah

Tragedi Jambo Keupok Luka yang Masih Berdarah
Foto: amnesty.org

Oleh: Ikhsanul Akmal )*

SETELAH damai pada 15 Agustus 2005 hingga kini Aceh masih memiliki luka lama yang masih berdarah. tragedi Jambo Keupok di Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan pada 17 Mei 2003 merupakan satu dari lima kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki oleh Komnas HAM.

Akan tetapi kasus ini seolah tidak menampakkan titik terang. Ini terlihat dari Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kasus ke Komnas HAM (Merdeka.com berita berjudul “Jaksa Agung : Berkas tragedi Jambo Keupok dikembalikan ke Komnas HAM”). Pengembalian berkas ini beralasan kurangnya bukti untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Besok, 17 Mei 2020 tragedi ini sudah berumur 17 tahun tetapi hingga kini penyelesaian pelanggaran HAM berat ini terkesan seolah tidak mendapat i’tikad baik dari pemerintah

Tragedi Jambo Keupok setidaknya mengakibatkan 4 warga sipil tewas dengan cara disiksa dan ditembak, 12 orang tewas disiksa, ditembak dan dibakar hidup-hidup, satu orang perempuan pingsan akibat dihantam menggunakan popor senjata tepat di kepala,4 orang terluka akibat ditendang dan dihantam popor senjata, 3 rumah dibakar.

Masa yang tersisa mencari korban untuk dikebumikan dalam satu liang lahat. Setelah tragedi traumatik ini warga pun mengungsi ke mesjid Istiqamah selama 44 hari. Mirisnya lagi tidak ada rasa empati yang diberikan oleh negara kepada pengungsi. tidak ada bantuan ataupun kunjungan yang diberikan kepada korban. Warga yang mengungsi mendapatkan bantuan hanya dari warga-warga sekitar yang merasa prihatin.

Saat ini Komnas HAM cenderung terkesan pasif dalam menyelesaikan permasalahan kemanusian ini. Hingga kini tidak ada pelaku yang diadili. Berkas yang dilimpahkan oleh Komnas HAM menurut kejaksaan Agung kurang cukup alat bukti setidaknya alat bukti minimal harus memiliki dua alat bukti sehingga kasus pelanggaran HAM berat dapat dinaikkan kepersidangan.

Pada tanggal 4 Oktober 2013 Komnas HAM membentuk tim Ad Hoc kasus Aceh. Tim Ad Hoc ini bertugas untuk menyelidiki 5 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dibumi Serambi Mekkah. Dalam perjalanannya tim Ad Hoc mengalami 4 kali perpanjangan kerja tapi hasilnya tidak jelas. Jika penyelesaian kasus Jamboe Keupok hanya sebatas bolak-balik berkas maka wajar saja jika masyarakat menilai para pelaku pelanggaran seolah dilindungi oleh negara.

Seharusnya kasus pelenggaran HAM berat merupakan kasus yang harus mampu diselesaikan negara dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya karena negara merupakan perwujudan pelindung bagi setiap individu yang menepatinya. Ditambah lagi Indonesia kembali terpilih sebagai dewan HAM PBB. Tapi sayang seribu sayang dewan HAM PBB hanya label belaka negara tidak mampu untuk mengurus urusan dapurnya sendiri pelanggaran HAM berat ini merupakan utang demokrasi yang harus segera dibayar tuntas oleh negara. kasus ini juga menjadi PR (pekerjaan rumah) kepada Jokowi-Ma’ruf Amin seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi maupun standar HAM Internasional

Aceh yang masih memiliki 5 kasus pelanggaran HAM berat juga harus menjadi perhatian pemerintah Aceh sendiri. Pemerintah Aceh seharusnya tidak melupakan para-para korban kasus ini. Manisnya perdamaian Aceh juga harus dirasakan oleh mereka yang menjadi korban tak hanya untuk ex-kombatan saja tetapi juga mereka yang menjadi korban tragedi kemanusian mempunyai hak untuk menjadi perhatian pemerintah Aceh. masyarakat pun memiliki kewajiban untuk merawat dalam ingatan dan menuntut keadilan kepada penguasa hingga kasus ini selesai dan tak hanya menjadi dongeng yang diceritakan malam hari dan dilupakan esok hari. 

*Penulis adalah Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh (HIMPAC) Sumatera Barat.

Komentar

Loading...