Toke S

Toke S
Ilustrasi (Foto: medcom.id)

Oleh: Alja Yusnadi

Beberapa hari yang lalu, seorang anggota DPRA menulis di akun media sosialnya: “…Tidak lama lagi Bupati atau Walikota akan dipimpin oleh pengguna narkoba juga. Karena syaratnya cuma uang. Anda banyak uang silahkan maju.

Yang menulis itu adalah Tarmizi, SP. Teman saya di Fakultas Pertanian Unsyiah. Belakangan Rektor memberi maklumat untuk menyingkat Universitas Syiahkuala dengan USK.

Postingannya itu, dikutip media masa. Maklumlah, sebagai wakil rakyat, setiap ucapan, tulisan, bahkan diamnya politisi menjadi source bagi pewarta.

Apa yang ditulis Tarmizi itu bukan cari sensasi, bukan pula ingin menaikkan rating, karena pemilu masih lama. Akan tetapi jauh dari itu, Tarmizi hendak mengungkap apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat yang saya yakin juga anda sudah (minimal) mendengarnya.

Belakangan ini, saya acap kali membaca berita yang berkait dengan barang illegal itu. seolah-olah, Aceh telah menjadi bagian dari perdagangan narkoba internasional, entah sekedar transite entah pula sebagai target daerah edar.

Bukan alang kepalang, ada yang resedivis ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu, ada pula sabu-sabu dalam ratusan kilogram ditemukan dalam sebuah boat tanpa awak di perairan Aceh, ada pula Geuchik yang ditangkap karena menghisap sabu. Tentu, ini bagian kecil saja, kalau saya tulis semua, penuhlah kolom AY Corner ini dengan kasus-kasus yang tidak terhormat itu.

Sepertinya, setelah ABRI Masuk Desa, Listrik Masuk Desa yang populer ketika Orde Baru, sekarang giliran Sabu Masuk Desa. Sabu-sabu telah masuk hingga ke ujung lorong. Dia menyasar siapa saja yang tergoda untuk mencobanya.

Dia tidak kenal SARA, tidak kenal jenis kelamin, tidak kenal status sosial, tidak kenal usia, juga tidak mengenal profesi.

Anda bisa melihat di sekeliling, bisa membaca berita, bagaimana cepat menjalarnya peredaran barang haram yang mengenakkan ini.

Lalu, apa yang bisa dibuat untuk memutus mata rantai itu? Hmmm, ini pertanyaan yang kedengarannya sedehana, tapi memiliki daya sulit yang amat sangat luar biasa susah dilakukan.

Coba, Anda lihat, di Kepolisian, ada satuan khusus yang menangani persoalan Narkoba. Bahkan, Pemerintah telah membentuk sebuah Lembaga yang khusus menangani penyalahgunaan Narkoba: BNN.

Belum lagi, lembaga yang anti ini-anti itu, lembaga penyuluh bahaya narkoba, lembaga rehabilitasi pengguna narkoba, dan entah lembaga apa lagi.

Apakah semua itu dapat menekan angka peredaran narkoba? Kali ini, saya tidak menyuguhkan data pertumbuhan pengguna narkoba setiap tahunnya, atau data korban yang meninggal karena narkoba.

Tapi, kita tidak boleh berputus asa, seperti himbauan motivator. Kita tetap harus menatap masa depan dengan riang gembira, walau bahaya sabu sudah sampai di belakangan rumah kita.

Sudah mengintai generasi muda kita, keluarga kita, anak kita, mungkin juga sedang mengintai kita.

Narkoba bukan hanya masalah Aceh, namun menjadi masalah nasional, bahkan masalah internasional.

Kenapa kita harus mencemaskan situasi ini? Candu itu pada awalnya merusak pribadi, kemudian secara masif akan merusak satu genarasi. Bayangkan, apa jadinya jika Geuchik, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden, DPR diisi oleh pecandu narkoba?

Lihatlah China pada suatu masa yang diserang dengan Candu oleh India dan Inggris. Negara-negara itu memasok candu ke China, puluhan Ton candu di masukkan ke China, pintu masuknya adalah perairan.

Sampai, suatu masa, candu itu masuk sampai ke istana. Atas dasar itulah, Kaisar Douguang memberlakukan hukuman mati bagi pengedar candu lokal.

Candu bukan hanya persoalan personal. Dia menjadi bagian dari perdagangan gelap. Ya, namanya juga gelap. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang.

Diawali dengan candu, China pernah porak poranda diserang Inggris melalui serangan militer.

Narkoba-candu-Sabu-sabu tidak berdiri sendiri. Dia pasti ada kaitan dengan kuat-lemahnya penegakan hukum.

Langkah yang paling jitu adalah menutup pabrik. Jika pabrik itu di luar negeri, langkah jitu berikutnya adalah menutup semua pintu masuk itu.

Sepertinya, jalur laut masih menjadi jalur teraman sebagai pintu masuk. Aparat perairan harus diperkuat. Jalur-jalur tikus harus ditampal.

Disamping jalur hukum, kesadaran kolektif masyarakat dapat mencegah peredaran barang haram ini. Syaratnya, kesadaran kolektif itu harus memberikan efek jera kepada pengguna.

Kembali kepada pernyataan Tarmizi tadi. Ini juga hal pelik berikutnya. Mahalnya ongkos pemilu, membuka peluang macam-macam calon untuk mengakses macam-macam resource pula.

Bisa saja toke sabu (Toke S) kalaupun tidak menjadi calon ini-calon itu, akan mendukung calon-calon itu. Akan berinvestasi kepada calon kepala daerah, calon legislatif.

Harapannya, jika calonnya itu memenangkan kontestasi, dapat membantu—setidaknya menunjuk jalan—untuk meringankan beban andai-andai berurusan dengan hukum.

Dan, atas komentar Tarmizi itu, saya duga ada koleganya sendiri yang berkerut dahinya, masam mukanya, atau tidak enak dagingnya. Itupun tebakan saja, bisa jadi benar, bisa pula betul.

Para Toke S itu juga ibarat kentut di pasar Sabtu. Baunya meracuni seluruh ruangan, tapi kita tidak bisa menunjuk pantat yang mana asal suaranya. Selain samar, kadang-kadang mereka juga pandai “menyucikan” kentutnya dengan memberi sumbangan ke rumah ibadah, memberikan sapi, kerbau di saat hari raya qurban, atau memberangkatkan orang ke tanah suci. Mereka juga pandai sekali menyamar sebagai yang sangat dermawan.

Komentar

Loading...