Tim Hukum PNA Sebut Pemecatan Tiyong dan Falevi Tidak Berdasar

Tim Hukum PNA Sebut Pemecatan Tiyong dan Falevi Tidak Berdasar

BAND ACEH, ANTEROACEH.com – Pemecatan  Samsul Bahri (Tiyong) dan Falevi Kirani dari keanggotaan Partai Nangroe Aceh (PNA) tidak memiliki dasar yang kuat.

Hal itu disampaikan oleh  Tim hukum Dewan Pengurug Pusat (DPP) PNA

Zairi Karnaini, SH melaui pers rilis yang diterima anteroaceh.com, Sabtu 28/9/2019).

“Kami melihat langkah Irwandi adalah Langkah yang melawan takdir politik, serta tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” ungkap Zairi

Baca: Heboh, Irwandi Berhentikan Tiyong dan Falevi Dari Keanggotaan PNA

Padahal kata Zairi semua tahu, mulai dari Kader hingga Rakyat Aceh sudah melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Proses Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Bireuen beberapa waktu lalu.

“Itu fakta, baik fakta hukum maupun fakta politik, konstitusi partai pun mengatur bahwa Kongres dan Kongres Luar Biasa (KLB) adalah forum pengambil keputusan tertinggi,” katanya.

 Lanjut Zairi, saat ini seluruh kader PNA sudah memutuskan bahwa yang sah adalah hasil yang diamanatkan KLB, yaitu Ketua Samsul Bahri alias Tiyong menjabat sebagai ketua umum. Sedangkan ketua umum lama sambungnya, sudah demisioner dan tidak berlaku lagi.

“Jika saat ini ada beredar surat tentang pemecatan dua kader partai, bagi kami Itu sesuatu yang menggelikan dan sama sekali tidak sah,” ujarnya.

Zairi mempertanyakan, bagaimana bisa pengurus yang sudah demisioner atau yang sudah diberhentikan oleh Kongres Luar Biasa (KLB), masih bisa melakukan pemecatan.

“Ini sungguh tindakan yang memalukan, cacat hukum, otoriter dan feodal. Partai Ini bukanlah perusahaan pribadi mereka, sehingga seenaknya main pecat pencet,”

Sebut Zairi, keinginan seluruh kader partai sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam hasil KLB Bireuen.

“Itu sudah final dan mengikat. PNA sudah membuktikan dirinya sebagai partai kader, demokratis dan modern,” tandasnya.

Komentar

Loading...