Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Taqwa dan Upaya Reformasi Birokrasi

Taqwa dan Upaya Reformasi Birokrasi

Oleh: Alja Yusnadi 

Sore itu, seorang teman nampak gundah gulana. Dia meneguk kopi tidak seperti biasanya, lebih cepat. Lebih tepatnya lagi, yang gundah itu adalah istrinya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Sekretariat Daerah Aceh.

Perkaranya, waktu itu, jatah instansi istrinya mempresentasikan rencana kerja tahunan di hadapan Sekda Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes.

“Pak Sekda berusaha untuk mengenali setiap bawahannya. Beliau juga menginginkan setiap Kepala SKPA untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bawahannya,” ungkap kawan saya itu.

Di hari yang lain, giliran kawan saya yang satunya lagi yang risau. “Bisa saja dimutasi bukan karena nakal atau tidak bagus,” ungkap kawan saya yang sudah lama menjadi ASN dan tidak mau dipromosi jabatan itu. Dia takut akan dimutasi ke instansi lain dan diberikan jabatan.

***

Itu adalah dialog saya dengan beberapa ASN Pemerintah Aceh secara tidak sengaja. Menarik pula perhatian saya untuk mencari tahu lebih lanjut, apa gerangan yang sedang terjadi.

Rupanya, di awal tahun, Sekda—selanjutnya saya sebut Taqwa—melakukan pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Tujuannya, Taqwa ingin mengetahui rencana kerja masing-masing SKPA selama satu tahun ke depan.

Saya duga, kegiatan itu semacam assesment. Taqwa ingin mengetahui kemampuan dan kelebihan “pasukannya”. Hal ini saya simpulkan dari proses yang dilakukan. Masing-masing ASN—mengisi data melalui format yang sudah disiapkan.

Taqwa ingin mengetahui detail informasi ASN tidak hanya pejabat eselon, namun sampai pada level staf. Bayangkan, betapa panjang dan melelahkan assessment itu? Dan itu dikoordinir langsung oleh Taqwa. Tidak jarang, dia harus pulang tengah malam.

Kepala SKPA harus mengenali seluruh Kabid-nya. Kabid, harus mengenali Kasie-nya, Kasie harus akrab dengan staf, dan seterusnya, sampai terbangun sebuah harmonisasi. Tidak hanya di kantor, begitu juga ketika bertemu di pasar, di Swalayan, di Masjid atau di manapun.

Apa yang dapat kita tangkap dari usaha keras Taqwa yang tidak terlalu disukai—kalau tidak dibenci—ASN itu?

Baikllah, kita bisa sepakat maupun tidak dengan apa yang dilakukan Taqwa. Saya pun, tidak terperangkap dalam dua narasi yang kontras itu.

Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait apa yang dilakukan Taqwa.

Sejak Pilkada langsung di Aceh—mulai Pilkada 2007—saya tidak melihat ada upaya sekongkrit ini untuk mereformasi birokasi. Dengan begitu pula, apa yang dilakukan Taqwa saya pahami sebagai salah satu langkah untuk mereformasi birokrasi.

Salah satu tujuan assessment ala Taqwa itu untuk melihat kesesuaian latar belakang pendidikan dengan beban tugas ASN. Memang, agak susah mencari batas yang jelas mengenai perkara itu.

Bisa saja, seorang yang bukan sarjana ekonomi telah bertugas sebagai bendahara sejak menjadi staf. Pengalaman lapangan itu telah membuat dia “ahli” dalam perbendaharaan.

Atau, seorang sarjana agama telah sekian tahun bertugas di bidang pertanian, sehingga secara pengalaman sudah tidak diragukan lagi.

Namun, tidak jarang pula ketidak sesuaian itu menyebabkan lambannya pelayanan. Saya melihat, apa yang dilakukan Taqwa adalah untuk mengembalikan—minimal sebagai upaya—seorang ASN kepada keahlian dasarnya, keahlian sesuai ijazahnya.

Dalam upaya pencapaian tujuan reformasi birokrasi, setidaknya dapat dilihat dari perubahan beberapa bidang: mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Bisa jadi, apa yang dilakukan Taqwa merupakan bagian dari proses untuk mencapai perubahan di beberapa sektor itu.

Secara keseluruhan, apakah perubahan itu sudah terjadi? Inilah yang harus dievaluasi oleh Taqwa dan kalau perlu dijelaskan kepada publik.

Misalnya, sampai tahun ini, birokrasi Setda Aceh sudah mencapai pada tahapan mana? Terutama jika dikaitkan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Ini sudah masuk ke tahapan ketiga, atau tahap akhir.

Upaya itu memang tidak mudah. Apalagi bagi Kepala Daerah. isu ini satu sisi dapat meningkatkan elektabilitas. Di sisi lain, justru dibalas pada saat pemungutan suara. Sudah ada beberapa Kepala daerah yang menjadi “korban” refromasi birokrasi ini.

Melihat apa yang dilakukan Taqwa ini, sudah sepatutnya diadobsi oleh Sekda Kabupaten/Kota.  

Kepala Daerah harus berkolaborasi dengan Sekda, untuk urusan-urusan beginian harus dikendalikan oleh Sekda.

ASN itu bertanggung jawab kepada Sekda. Jika, agenda yang sedang dijalankan Taqwa ini dilakukan oleh Gubernur, bukan tidak mungkin akan mendapatkan penolakan secara “politik”.

Taqwa, jelas bukan ASN kaleng-kaleng. Dia mengawali karirnya dari bawah dengan menjadi Kepala Puskesmas. Pernah juga berkarir di level Kabupaten dengan menjadi Kepala Dinas Kesehatan.

Sebelum menjadi Sekda, Taqwa juga sudah pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Dan, kalau tidak salah, Taqwa juga pernah berkiprah di level nasional dengan menjadi Staf Ahli Menteri ESDM.

Klop: Kabupaten-Provinsi-Nasional sudah pernah dijelajahi Taqwa. 

Harapan saya, apa yang sudah dilakuakn Taqwa harus menjadi agenda resmi Pemerintah Aceh dalam hal reformasi birokrasi, tidak menjadi aksi sporadis Taqwa.

Karena, suatu waktu yang tidak lama lagi, Taqwa akan purna tugas, dan tidak gampang mencari Sekda yang memiliki mental se Taqwa dirinya. Pun ketika “diceramahi” anggota DPRA, yang bisa diam saja dan tidak mempengaruhi negoisasi politik, seperti Sekda dr. Taqwallah, M.Kes yang dokter-birokrat itu.

Komentar

Loading...