Update COVID-19 Aceh

0 ODP
0 PDP
0 Positif
0 Meninggal
0 Sembuh

-

Sumber: -

Tapal Batas dan PR yang Belum Tuntas

Tapal Batas dan PR yang Belum Tuntas

Oleh : Alja Yusnadi

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia telah berjanji. Berjanji setia, seiya sekata, sehidup semati. Bukan, itu janji remaja yang dimabuk cinta. Apa juga? Mereka Berjanji untuk damai. Tidak lagi saling baku tembak. Tentu untuk menuju kesitu ada sejumlah janji lain yang harus di tepati.

Ikrar suci di lakukan pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Bukan tiba-tiba, ucuk-ucuk. Sudah ada pertemuan berpuluh kali sebelumnya yang jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, gagal lagi, berunding lagi, semalam suntuk. Hingga tercapai kata sepakat.

Emang enak? Mendamaikan anak muda yang saling baku hantam saja perlu beberapa pertemuan yang melibatkan Geuchik, orang tua, hingga Bupati, seperti percekcokan anak muda Air Pinang dengan Mata Ie, Ladang Tuha, Silolo belum lama ini.

Perundingan dimulai di tingkat Gampong, kemudian naik ke tingkat Kecamatan, tidak mampu di selesaikan, jadilah masalah yang di picu karena saling ejek ini melibatkan Pemerintah Kabupaten.

Ini perkara kecil.  Lalu, bagaimana pula dengan pertikaian yang melibatkan negara dan kelompok bersenjata? Ya, tentu pula bobotnya lebih berat berpuluh bahkan beratus kali lipat.

Apa yang telah di sepakati? Banyak, semua itu dituang ke dalam sebuah naskah, namanya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Ya, perjanjian itu di lakukan jauh dari Indonesia, sebulan berenang belum tentu sampai, jangan-jangan mati tenggelam di tengah jalan.

Helsinki adalah sebuah kota di Finlandia. Di Negara makmur tersebutlah dialog di lakukan. Wasitnya Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia yang kemudian mendirikan Crisis Management Initiative (CMI), atas nama lembaga inilah Martti memediasi.

Perkara janji-janji itu, silahkan baca MoU. Ada banyak yang di sepakati, yang jelas kedua pihak sama-sama surut berlangkah-langkah. Sebut saja misalnya, GAM harus merelakan senjata mereka di musnahkan secara masal. Padahal, anda tahu bagimana susahnya mendapatkan senjata illegal itu?

Ada yang jual Sapi, jual Kerbau, jual Tanah untuk mendapatkan senjata. Itu belum lagi susahnya membeli dan membawanya pulang. Semua kawasan di jaga serdadu, harus menguntit, diam-diam, kalau ketahuan? Nyawa melayang.

Walaupun, menurut cerita yang tingkat akurasinya tidak begitu terpercaya, ada juga senjata-senjata atau amunisi itu mereka dapatkan hasil barter illegal dengan serdadu nakal. Entah iya, entah bukan, yang jelas tidak mudah mendapatkan senjata-senjata itu.

Pemerintah juga demikian, harus merelakan kelompok yang selama ini mereka anggap sparatis membentuk partai politik lokal. Dan, oleh karena itu pula dengan seketika mengubah jalan politik, yang dulu dengan senjata, beralih dengan kata-kata.

Partai poltik lokal itu tidak pernah ada dalam tradisi politik Indonesia. Beberapa pakar tatanegara pada saat itu pesimistis, melihat ada kesenjangan dari daerah lain, ketakutannya, jika semua daerah meminta partai lokal, bisa ribet urusannya.

Coba anda bayangkan, partai Minang, Partai Sunda, Partai Madura, Partau Borneo, Partai Selebes, Partai Java. Wah, bakalan rame, nih. Tapi, Alhamdulillah, daerah-daerah lain arif, tidak ikut-ikutan pegang senjata meminta partai politik lokal.

Mana ada janji manis yang dapat menampung semua kepentingan, tapi paling tidak jadilah untuk menghentikan permusuhan, menghentikan pembunuhan, menghentikan penyiksaan, menghentikan pemerkosaan, menghentikan pembakaran, dan menghentikan pembodohan akibat konflik berkepanjangan.

Sampai disini, anda tahu bagaimana pentingnya perjanjian itu, kan? Ibaratnya begini, jika kedua belah pihak belum damai, kita tidak bisa beraktivitas sebebas sekarang. Kemana-mana harus bawa KTP merah putih yang ukurannya tidak muat di dompet itu.

Kalau jalan di depan pos serdadu, delapan puluh persen peluang di tendang sudah di tangan. Senyum salah, cemberut apalagi. Partai politik lokal tidak ada. Otsus juga demikian.

Tapi ya sudah, itu andai. Nyatanya, sudah hampir lima belas tahun janji manis itu di ikrarkan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Apa itu? perkara tapal batas. Point 1.1.4 perjanjian itu menyatakan bahwa batas Aceh merujuk kepada peta Aceh 1 Juli tahun 1956.

Saya tidak tahu, apa yang menyebabkan batas Aceh kembali ke masa awal kemerdekaan. Jika merujuk kepada peta itu, beberapa wilayah Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh, seperti Karo, Deli, Langkat.

Perkara ini memang gampang-gampang susah. Sedikit gampang, banyak susahnya. Bagaimana mungkin kabupaten/kota yang sekarang menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara di tarik menjadi wilayah Aceh.

Selain soal sejarah, semasa konflik, GAM juga memiliki perwakilan di tiga wilayah tersebut. Hancurnya, mereka dianak tirikan perdamaian. Salah satunya karena wilayah tadi, bukan merupakan wilayah Aceh.

Terserah. Tapi itulah isi perjanjian. Yang seharusnya di tindaklanjuti dengan aturan. Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan Pemerintah Aceh, DPRA, bahkan Wali Nanggroe untuk mewujudkan tapal batas itu?

Apa saja usahanya? Apakah sudah ada tim khusus untuk mengurus itu? berapa kali pertemuan dengan kemendagri? Apa tanggapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?

Apa? apa? apa masalahnya gaes? Mungkin Cut Bul dapat menjelaskan duduk soal perkara yang njelimet ini. Buka ke publik. Biar masyarakat tidak menduga-duga. Sudah tiga periode Gubernur Aceh dan Ketua DPRA di pegang oleh Politisi Partai Lokal dan juga mantan GAM.

Saya tidak melihat upaya serius, selain komentar-komentar pendek di media. Sekarang apa? Permendagri yang mengatur tapal batas itu telah turun., sebentar lagi berselonjor, menjadi rujukan. Saya baca sekilas, tak ada Karo, Langkat, Deli di wilayah Aceh.

Pintu terluar masih di pegang Subulussalam, Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues. Tak ada Langkat, karo, Deli sodara-sodara.

Cilakanya, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh bahkan mengucapkan terimakasih kepada Kemendagri yang telah menyelesaikan tapal batas Aceh-Sumut yang telah tertunda berpuluh tahun.

Tidak ada penjelasan perkara pokok point 1.1.4 MoU itu. Apakah yang dimaksud Kabag ini batas lain? Bukan soal batas yang di atur dalam perjanjian itu?

Entahlah, mungkin Cut Bul dapat menjelaskan, atau tanyakan saja sama rumput yang bergoyang, Leuh Bu Baroe Peh Sambai! Bek Tuwoe eh Malam! Eee Hai.

Komentar

Loading...