Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Tante Erni dan Philosophische grondslag

Tante Erni dan <em>Philosophische grondslag</em>

Oleh : Alja Yusnadi

Tante Erni. Rasa-rasanya, dalam beberapa hari terakhir, tak ada yang tak tahu namanya. Dia menjadi pembicaraan hangat di jagat media sosial. Sehangat sensualitasnya. Kalau tidak mengulik media sosialnya, paling tidak membaca berita yang berseliweran di media daring.

Direspon orang berbagai profesi; Advokat, politisi, pengusaha, artis, juru poto. Tante Erni di juluki sebagai pemersatu bangsa. 

Kok bisa? Mungkin, karena penggemarnya lintas umur, lintas profesi, lintas keyakinan, lintas suku. 

Bukan artis, bukan politisi, bukan pemuka agama, buka siapa-siapa. Tante Erni hanyalah ibu rumah tangga yang berusia setengah matang. Tidak kurang satu juta orang menjadi pengikutnya.

Sampai-sampai, Hotman Paris, pengacara kondang ikut mengomentari. Keberadaannya ibarat penyedap masakan yang mengandung MSG. Sekilas, enak dimakan. Kelamaan, tidak bagus untuk kesehatan, terutama kesehatan keluarga terencana.

Para politisi dapat berbeda pendapat, sampai jungkir balik. Tapi kalau sudah berkaitan dengan birahi, akan lain urusannya. Mungkin anda masih ingat, bagaimana seorang politisi partai dakwah kedapatan membuka situs “begituan” disaat sidang DPR? Politisi partai nasional yang kedapatan bermain serong? Politisi partai lokal “main-main” dengan seorang mahasiswi.

Atau juga seorang imam besar dijerat kasus birahi illegal. Kita bisa sepakat, bisa juga menolaknya. Tapi, terkadang urusan bawah perut seringkali mengimbangi bahkan mengalahkan urusan perut.

Kita bisa dengan lantang meneriaki lawan politik sebagai PKI, anti ini, anti itu. Tapi, kalau sudah menyangkut urusan tante Erni? Eits, tunggu dulu. Kita adalah kawan sepemandangan, seperseleraan. Golongan kiri, golongan kanan, sampai golongan karya adalah sekutu. Liberalis, Sosialis, Komunis, Agamis, bersatu.

Cara pandang seketika berubah. Friksi politik segera terbentuk. Pertentangan demi pertentangan terus dimunculkan. Sesuatu yang berbau perbedaan ditarik pembatas hingga menjadi awan pekat.

Destrukturiasi politik sudah menggelinding sejak pemilihan presiden 2014 dan 2019. Cap PKI, anti ini, anti itu, dukung ini, dukung itu menjadi peluru yang keluar dari mulut politisi busuk.

Berbagai issue itu tidak dapat dibuktikan, bahkan timbul tenggelam. Seirama dengan seberapa besar beban atau gaya yang diberikan kepada kepentingan politik elektoral.

Mengurus negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan bentang wilayah yang sangat luas tentu tidak semudah mengurus negara kecil seperti Singapore atau negara-negara di Benua lain.

Perbedaan itu telah ada sejak Indonesia sebagai sebuah negara mulai diwacanakan dan dideklarasikan tahun 1945 silam. Setelah dipimpin tujuh orang presiden dengan gaya berbeda-beda, landasan pokok itu terus berdialektika.

Radjiman Wediodiningrat, ketua BPUPK menanyakan kepada seluruh anggota, “Apa dasar negara yang akan kita bentuk ini.” Sidang yang berlangsung sejak 29 Mei 1945 itu merumuskan mengenai persiapakan kemerdekaan Indonesia.

Masing-masing memiliki imajinasi terhadap negara yang akan berdiri nantinya. Ada yang menghendaki embrio ini kelak menjadi negara berasaskan agama, ada juga berasaskan Pancasila.

Pertentangan itu dirumuskan secara intelektual, diperdebatkan. Ketika putus, tercapai kata mufakat. Semua wajib menjalankannya.

Setelah mendengar anggota lain menyampaikan gagasan, akhirnya, pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato tanpa teks. Dia menjawab Radjiman.

Apa katanya? “Kita sama-sama mencari persatuan Philosophische grondslag, mencari satu Weltanchauung.” Mencari landasan pokok, norma dasar. Falsafah yang menjadi dasar dalam bernegara. Begitu kira-kira.

Bung Karno menawarkan persatuan yang dapat disetujui oleh Yamin, Ki Bagoes, Ki Hajar, Sanoesi, Abikoesno, Lim Koen Hian. Yang dapat disetujui oleh seluruh masyarakat yang multi tadi.

Falsafah yang menjadi norma dasar bernegara tadi harus dapat diterima oleh rakyat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu. Suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya.

Intinya dapat mempersatukan, bukan memecah belah. Mencari persamaan, bukan memperuncing perbedaan.

Apa yang menjadi Philosophische grondslag dalam berkeindonesiaan? itulah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima prinsip ini yang seharusnya dikejawaentahkan kedalam setiap program pemerintah. Dihayati, dipraktekkan dalam setiap tingkah-laku, bukan sekedar dihafal saja.

Namun lihatlah, bagaimana kehidupan berkebangsaan akhir-akhir ini? Miris. Saya katakan miris!

Jika orde baru mengatasnamakan Pancasila untuk membumihanguskan setiap yang berbeda, menaruh adang hitam PKI disetiap muka lawan politik. Sekarang, kelompok Ultra-Internasionalis mencoba mengubah Philosophisce gronslag kita.

Apakah setelah 75 tahun, falsafah yang digali oleh Bung Karno dari nilai-nilai luhur yang dikandung ibu pertiwi mengalami degradasi? Apakah hasil kontemplasi dan perjalanan panjang dari jalanan, mimbar, penjara, ruang-ruang diskusi itu tak ampuh lagi untuk Bangsa Indonesia?

Ada saja tangan jahil yang tidak menginginkan Indonesia menjadi bangsa berdaulat. Sudah seharusnya, kita menghayati kembali nilai-nilai dasar itu. membaca secara utuh pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Kita harus mewarisi Bangsa ini secara utuh. Bagaimana generasi yang akan datang memaknai Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan. Abu Bakar, Mat Lateh, Titus Bonai, Kawilarang, Selamet, Ka Jok Peng, dengan Pancasila dapat hidup berdampingan.

Peer (PR) kita yang paling besar adalah, bagaimana membuat generasi yang akan datang, menghayati Philofophisce gronslag semudah mempelototi akun media sosial tante Erni. Tidak lebih tidak kurang! Selamat hari lahir Pancasila.

Komentar

Loading...