Tahapan Pilkada Aceh 2022 Ditunda, Ketua Komisi I DPRA: Kami Merasa Ditipu

Tahapan Pilkada Aceh 2022 Ditunda, Ketua Komisi I DPRA: Kami Merasa Ditipu

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf mengatakan pihaknya merasa tertipu atas ditundanya penyelenggaraan Pilkada 2022 karena tidak tersedianya anggaran.

Hal itu disampaikan Muhammad Yunus dalam program obrolan pagi di salah satu radio lokal di Banda Aceh, Selasa (6/4/2021) pagi.

Tgk. Muhammad Yunus mengatakan pasca ditundanya tahapan Pilkada Aceh dalam rapat pleno oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jum'at (2/4/2021) malam lalu, pihaknya merasa telah ditipu oleh Pemerintah Aceh. 

Menurutnya ketiadaan anggaran membuat tahapan Pilkada Aceh 2022 yang telah dijadwalkan mulai awal April 2021 terpaksa ditunda.

Ia menyesalkan saat rapat bersama Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh mengatakan untuk langsung menetapkan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 karena anggaran memang sudah tersedia dan tidak perlu dikhawatirkan.

"Karena rapat terakhir dengan eksekutif, mereka menyatakan begitu ada keputusan tahapan Pilkada Aceh 2022 uangnya langsung ada. Namun, begitu tahapan ditetapkan. Mereka sudah ngomong anggaran ini tergantung pemerintah pusat," ucap Ketua Komisi 1 DPRA.

Namun demikian, lanjut Yunus yang ditunda tersebut bukanlah Pilkada 2022, namun hanya tahapannya saja. Menurutnya sikap Pemerintah Aceh seharusnya lebih aktif untuk memperjuangkan salah satu kekhususan Aceh tersebut.

Sangat disayangkan, ketika ditelusuri Pemerintah Aceh tidak mengirimkan surat untuk meminta perubahan nomor rekening untuk anggaran Pilkada kepada pemerintah pusat.

"Kalau kami di DPR itu tetap apapun ceritanya,  sebelum ada keputusan final dari pemerintah pusat terkait Pilkada Aceh tahun 2022 dan tahun 2024 kami tetap berkoordinasi. Mungkin kami akan menyarankan kepada Pimpinan DPR untuk dibawa ke Banggar atau mengadakan paripurna," ungkapnya lagi.

Tgk. Muhammad Yunus meminta Pemerintah Aceh untuk menyatakan sikap tegasnya, jika memang tidak ingin melaksanakan Pilkada Aceh tahun 2022 mendatang.  

Ia juga berharap masyarakat Aceh terus mendoakan pihaknya untuk dapat terus bekerja memperjuangkan kekhususan Aceh, bukan hanya dalam perkara Pilkada saja.

Harapan saya yang kedua, sambung Yunus, Pemerintah Aceh harus serius. Bukan sekedar dana otsus yang bergairah untuk dibahas. Siapapun yang menjadi pemimpin Aceh harus memperjuangkan kekhususan Aceh.

"Kemudian harapan saya untuk pemerintah pusat agar serius dan ikhlas tentang Pemerintah Aceh," pungkas Ketua Komisi 1 DPRA, Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf.

Komentar

Loading...