Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Tagar dan Ocehan Demokrasi

Tagar dan Ocehan Demokrasi

Gara-gara tanda pagar (tagar), begitulah bunyi tema diskusi yang dimaiankan oleh acara Mata Najwa di salah-satu stasiun televisi swasta pada waktu lalu. Kehadiran beberapa tokoh yang mengutarakan pendapat dalam merespon dinamika pro dan kontra dari fenomena tagar secara tidak langsung telah menggambarkan tentang citra demokrasi bangsa masa kini. Tanpa diduga, gagasan provokasi politik yang diciptakan oleh Mardani Ali Sera beserta kolega politiknya terkait tagar telah membuat suasana Pilpres 2019 menjadi bising, sedih dan lucu.

Situasi dan kondisi perpolitikan yang sedemikian terus memberi ruang bagi pertumbuhan demokrasi Pancasila rasa liberal. Akibatnya, demokrasi Indonesia masih ideal secara konsep namun rusak secara perwujudan. Pendidikan tentang demokrasi cenderung diwarnai oleh ocehan politik yang selalu menebar debat kusir, adu persepsi kepentingan serta berdiskusi dengan tujuan melemahkan lawan. Sehingga bukan pematangan demokrasi yang kita dapat, melainkan ocehan demokrasi yang kita rawat.

Tulisan ini bukan bermaksud untuk meragukan kesaktian demokrasi yang sedang diperjuangkan Indonesia, tetapi kajian ini mencoba untuk melirik sebab lain yang menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi liar, seakan-akan konstitusional tak mampu mengontrol kebebasan pendapat yang dijamin oleh konstitusional itu sendiri. Pasal dalam hukum ditafsirkan secara subjektif yang digunakan sebagai pembenaran. Multitafsir tentang hukum digunakan untuk menyerang saudara setanah air. Sungguh kehidupan demokrasi yang sedemikian harus cepat disembuhkan, jika perlu dimatikan.

Mencuatnya istilah kampret dan kecebong di antara para pendukung yang bertarung pada Pilpres 2019 dapat disebut sebagai hasil dari ocehan demokrasi. Rahim ocehan demokrasi terus melahirkan praktik politik gaduh yang dipicu melalui lisan para insan yang berpolitik. Media sosial (medsos) ketika bersentuhan dengann ocehan demokrasi tidak lagi identik dengan sebatas media gaya hidup (life style). Tapi medsos dikembangkan lebih jauh untuk menggoyangkan suatu rezim yang mendominasi jabatan kenegaraan.

Secara bahasa formal, tagar 2019 ganti presiden (#2019GantiPresiden) atau #2019TetapPresiden tampaknya memang sederhana dan tak banyak menyimpan masalah. Jika dilihat dari perspketif politik, sungguh fenomena tagar tersebut dapat disebut pemicu utama dalam menciptakan perang kampanye sebelum kampanye resmi dimulai. Keberagaman pernak-pernik medsos diolah untuk diarahkan pada komuditas politik. Tsunami ujaran kebencian bukan lagi dianggap bom waktu bagi para pemain politik. Para penegak hukum (Polri) terkadang dianggap salah tingkah dalam hal mangamankan kegaduhan ujaran kebencian yang bergentanyangan di dunia maya. Batasan-batasan ujaran kebencian sering muncul dan berlindung pada hak berpendapat rakyat.

Terlepas dari benar atau salahnya, pernyataan politik dari Andi Aries terhadap Sandiaga S. Uno terkait setoran Rp. 500 Milyar kali dua tak lepas dari potret betapa jayanya ocehan demokrasi masa kini. Lembaga penyelenggara dan pengawasan politik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) seakan "mati kutu" dalam menyelesaikan kasus-kasus ocehan demokrasi yang dimainkan elite politik.

Semangat politik anak bangsa cenderung digiring untuk selalu mahir dalam mengoceh sebagai salah satu metode komunikasi politik. Demontrasi tidak lagi digunakan sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat secara objektif, melainkan digunakan sebagai pengalihan isu yang dimotori oleh beberapa kelompok yang berkepentingan subjektif dan praqmatis. Narasi kebangsaaan mendapat tempat yang luas bagi perkembangan politisi yang bermental popuplis. Katanya peduli rakyat dan demi kepentingan rakyat, namun tetap tega mengkhianati rakyat dengan merasa nyaman dengan strategi politik yang memanipulasi rakyat.

Sulit memang untuk mengilangkan budaya ocehan demokrasi. Sangking sulitnya, tak ada satu pasal hukum pun yang mampu mengatur dan mencegah praktik ocehan demokrasi. Para politisi terus menari dan melenggang dengan segala kecakapannya dalam mengumbar ocehan demokrasi. Jika fenomena politik kita refleksikan pada pepatah lama yang berbunyi " tong kosong nyaring bunyinya", maka begitulah integritas perpolitikan elite politik masa kini.

Tak ada namanya kecebong dan tak ada pula kampret dalam sejarah pertarungan Pilpres di Indonesia. Sejak menguatnya budaya ocehan demokrasi, Indonesia saat ini mencetak sejarah baru bahwa sudah adanya istilah kampret, kecebong bahkan jomblo dalam panggung kompetisi Pilpres 2019. Gagasan dan adu program yang rasional bukan lagi harga tawar dan bincang yang menarik bagi para tim sukses. Gesekan politik selalu dilimpahkan keapada keinginan kaum mayoritas. Alih-alih diperjuangkan secara ikhlas, umat mayoritas cenderung digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Gejala ocehan demokrasi akan menjadi ancaman bagi ketahanan dan keberagaman bangsa. Pekerjaan sulit tentunya dalam upaya membumikan toleransi antar umat beragama. Dan peluang perpecahan bagi umat dalam satu agama pun semakin rawan. Mencuatnya Ijtihad ulama yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno, serta munculnya santri untuk Joko Widodo dan MaÔÇÖaruf Amin tentunya dapat dijadikan sebagai renungan bersama bagi publik, dan kemudian dijadikan sebagai langkah awal dalam menyumbang solusi terbaik bagi situasi perpolitikan dewasa ini.

Tidak ada pasal hukum pun yang melarang ulama atau santri dalam berpolitik. Dan tidak satu pasal hukum pun yang membenarkan Pilpres melarang untuk berkolaborasi dengan ulama. Tetapi tegas dalam hukum dapat ditemukan bahwa Pilpres harus dijalankan secara bermartabat, jujur tanpa fitnah. Bangsa ini tidak dapat dikelola oleh ulama, santri dan elite politik semata, namun bangsa juga membutuhkan keringat dari kaum petani, nelayan, pedagang dan juga kanak-kanak sebagai tokoh harapan bangsa di masa depan.

Jika terus dibiarkan seperti ini, proses transformasi kepemimpinan telah cacat, dan mustahil melahirkan perbaikan bagi nasib bangsa. Justru sebaliknya yang terjadi. Babak akhir dari proses transformasi kepemimpinan (Pilpres) terus menggandakan konflik politik baru. Dendam politik lama akan kembali membara ketika memasuki persipan Pilpres kedepannya. Argumantasi ini bukanlah retorika belaka, karena fakta dendam politik Pilpres 2014 tampaknya telah terbaca pada Pilpres 2019 dengan adanya tanding ulang antara dua calon presiden antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo.

Ocehan demokrasi harus secepatnya dicegah sebelum awet, karena generasi masa kini harus berjuang penuh untuk tidak menitipkan beban politik baru bagi generasi masa depan. Memperkecil angka permasalahan politik bagi pemain politik masa kini sudah menjadi sebuah keniscayaan tanpa banyak alasan. Kerena negara di usia 73 tahun ini tidak lagi membutuhkan alasan yang menawan, karena negara pada dasarnya selalu menagih pengabdian dari seluruh rakyat Indonesia.

Keseringan bersilap lidah dan mahir beralasan memang bukan budayanya Indonesia, namun secara fakta sosial, praktik demokrasi kita masih dinominasi oleh orang-orang yang mahir berdalih dan beralasan. Betul bahwa kita tidak boleh berprasangka tentang kehadiran gejala ocehan demokrasi sebagai hasil dari efek negatif dari kebudayaan bertutur yang sudah menjadi ciri khas Melayu-Indonesia. Namun, tidak berlebihan pula bahwa saat ini kita harus berani mengelola budaya tutur secara bijak guna gejala ocehan demokrasi tidak semakin mewabah. Bukankah pepatah lama mengatakan bahwa "Suaramu, harimau mu". Oleh karena itu, Bijak dalam bertutur kata juga bagian dari serangkaian usaha untuk menstabilkan demokrasi yang semakin liar menjelang Pilpres 2019. Akhirnya kita menyakini bahwa kebisingan demokrasi terjadi karena kekeliruan dalam menggunakan lidah yang tak bertulang namum dapat mengakibatkan manusia menjadi tulang-benulag.

Zulfata, S.Ud,. M.Ag., Dosen luar biasa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dan penulis buku Agama dan politik di Aceh - (tiga Jilid), Email: fatazul@gmail.com

Komentar

Loading...