Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Surat Untuk Abu Amiruddin

<i>Surat Untuk Abu Amiruddin</i>

Oleh : Alja Yusnadi 

COVID-19 ini telah menjungkirbalikkan keadaan. Lihat saja bagaimana orang-orang dengan suka rela memakai masker penutup wajah jika keluar rumah. Dihari-hari biasa, ini menjadi pemandangan langka bagi masyarakat di kota kecil, apalagi pedesaan, karena tak  ada polusi, jika pun ada hanya dari knalpot kendaraan bermotor yang jumlahnya tidak sampai sepersekian persen dari polusi kota besar, yang pencemarannya entah darimana saja, knalpot motor, cerobong pabrik, dan limbah beracun.

Orang-orang dipaksa untuk tetap di rumah, kalau bisa beribadah dan bekerjapun harus dari rumah, apalagi untuk keluyuran, sama sekali tidak dibolehkan. Karena di rumah ini, ada yang memanfaatkan untuk bermain bersama anak, megajar mengaji, mengurus kebun, membaca buku, menulis dan beragam kesibukan lain yang bisa menyibukkan diri.

Sebenarnya bisa saja saya berjumpa langsung, karena jarak Terbangan dengan Ladang Rimba tidak sampai dua jam, atau ke Tapaktuan yang hanya tiga puluh menitan, atau saya cekal diperjalanan. Demi menjalankan amaran pemerintah, saya urungkan, tetap di rumah, cukup menulis surat, sesuatu yang sudah jarang dilakukan di zaman modern ini, lagi pula kalau dihitung-hitung ada gunanya untuk mengasah kecakapan menulis.

Perkaranya begini, jika ada politisi di muka bumi ini yang sehabis berdarah-darah mendapatkan dukungan rakyat secara langsung melalui pemilu yang menjadi barang langka semasa orde baru, harus berjuang lagi untuk mendapatkan legitimasi, salah satunya adalah Abu Amiruddin.

Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu, sudah dua kali pemilu legislatif (Pilleg) harus berjuang pasca pemilihan. Pada Pilleg 2014, Amir harus menunggu hampir tiga tahun baru dapat dilantik sebagai wakil rakyat Aceh Selatan mewakili daerah pemilihan lima; Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur.

Sebelumnya kursi itu menjadi milik Zakaria Isa, politis PNA lainnya yang kemudian hari melompat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pilleg 2019. Setelah melewati jalan menanjak yang tentu saja menghabiskan energi yang tidak kalah banyaknya disaat Pemilu, akhirnya Amir berhasil dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Selatan periode 2014-2019 dengan masa tugas sekitar dua tahun lagi.

Kisah yang kurang mengenakkan kembali terulang dalam bentuk yang berbeda pada Pilleg 2019. Amir kembali terpilih sebagai wakil rakyat dari dapil yang sama, PNA mendapatkan dua kursi dari total lima kursi yang diperebutkan, sisanya untuk Demokrat, Nasdem, dan PA. kursi PKPI yang sebelumnya milik Mulyadi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Toke Edi yang juga kawan saya itu hilang. Bukan alang-kepalang, Amir menjadi peraih suara terbanyak di internal PNA.

PNA benar-benar tampil beringas pada pemilu kali ini, setiap dapil mendapatkan kursi. Secara keseluruhan naik enam ratus persen dari Pileg sebelumnya, bayangkan saja dari satu kursi bertambah menjadi enam kursi. Oleh karena itu pula PNA mengunci posisi ketua DPRK Aceh Selatan periode 2019-2024 menggeser PA yang pada Pemilu kali ini hanya mendapat tiga kursi.

PA hanya selisih suara dengan Nasdem yang juga memperoleh tiga kursi untuk kursi wakil ketua II sebagai pemenang ketiga. Sementara untuk posisi wakil ketua I tetap milik Partai Demokrat. Sementara PKPI pemilik kursi wakil ketua II pada periode sebelumnya harus puas dengan dua kursi dan sekarang bergabung bersama fraksi PNA.

Lantas, dimana pula letak ketidakenakan Amir? Tunggu dulu. Sebelum Pileg berlangsung, tersiar kabar, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PNA Aceh Selatan telah bersepakat memberikan posisi ketua DPRK kepada pemilik suara terbanyak internal.

Sepertinya PNA jauh-jauh hari sudah membayangkan bahwa mereka akan menjadi pemenang Pemilu. Cukup beralasan, karena Bupati dan wakil bupati yang sedang berkuasa adalah usungan PNA bersama PKB, Hanura dan PDI Perjuangan, bahkan wakil bupati yang sekarang menjadi Plt. Bupati adalah ketua DPW PNA.

Entah bagaimana caranya, perolehan suara Amir naik lebih dari seratus persen dibandingkan Pileg 2014, mungkin karena elektabilitas Amir melejit bersama dengan meroketnya elektabilitas PNA dan jadilah mantan penyuluh pertanian ini sebagai ketua DPRK Aceh Selatan periode 2019-2024. Tentu sebuah usaha yang tidak mengkhianati hasil.

Rupa-rupanya, situasi ini tidak dengan mudah menobatkan Amir sebagai ketua. Prahara datang, di pusat, DPP PNA terbelah. Kubu Samsul Bahri alias Tiyong menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Bireuen. Hasilnya, Irwandi Yusuf terdepak gantinya dipilih Tiyong menjadi Ketua Umum DPP PNA.

Pemerintah menganggap dualisme, karena Irwandi menggugat ke pengadilan. Biro terkait di Pemerintah Aceh tidak mengeluarkan SK Amir sebagai ketua. Amir tidak sendiri, ada lima wakil ketua DPRK milik PNA yang belum keluar SK; Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Wakil Ketua DPRK Bireuen, dan Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil. Tapi, untuk ketua memang Amir satu-satunya.

Sekarang, Aceh Selatan menjadi basis PNA, mengalahkan Bireuen yang notabenenya basis dan kampung halaman Irwandi dan Tiyong. Hal ini tidak lepas dari tangan dingin Abral Muda atau Teungku Muda sebagai ketua Majlis Pertimbangan Partai.

Masalah pokoknya adalah pada SK Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), karena PNA masih atas nama Irwandi Yusuf sebagai ketua. Padahal KLB sebagai forum tertinggi partai setelah Kongres telah membuat keputusan. Mungkin yang mengganjal sedikit, pihak Irwandi menggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh atas hasil KLB. Pada awal Januari 2020, perkara sudah diputus, menolak gugatan Irwandi Yusuf. Tidak puas, dan kuasa hukum menyatakan akan menguji lagi ke Mahkamah Agung (MA).

Saya bukan hendak ikut campur urusan internal PNA. Tapi Karena itu pula kawan saya yang baik itu, Abu Amiruddin menggantung nasibnya, sudah tujuh bulan sejak dilantik sebagai anggota DPRK, belum juga dilantik sebagai ketua. Padahal, tidak ada penolakan di internal PNA Aceh Selatan. Walaupun dipucuk ada dua ketua, berbeda di Aceh Selatan, semua satu suara dibawah ketua DPW Tgk. Amran dan MPP Tgk. Muda. Tidak ada yang mengusik posisi Amir, sedikitpun tidak ada riak.

Kepada kawan saya, Amiruddin, banyak-banyak saja berdoa, apalagi ini bulan puasa, terutama berdoa supaya MA cepat-cepat memberi putusan. Kalau bisa mundur ke belakang, sebenarnya KLB dilakukan setelah SK pimpinan DPRK ini keluar. Walaupun dipikir tidak mungkin bagi Irwandi mengendalikan partai dari jarak jauh apalagi ruang geraknya terbatas, untung-untungan saja hak politiknya tidak dicabut.

Urusan ini memang saling sengkarut. Bayangkan, bermula SK Amir kawan saya itu sebagai Ketua DPRK Aceh Selatan harus dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh, terus Pemerintah Aceh menunggu SK Kemenkumham, selanjutnya Kemenkumham akan merubah SK kepengurusan DPP PNA setelah Mahkamah Agung memberikan putusan.

Sebenarnya, bukan hanya nasib Abu Amir kawan saya yang baik itu tak ketulungan, secara kepartaian, PNA jelas-jelas dirugikan, DPRK Aceh Selatan secara kelembagaan, dipimpin Ketua yang belum ber-SK, walaupun masih ada wakil ketua I dan wakil ketua II. Tapi coba anda bayangkan jika berada pada poisisi Amir, kan lebih kurang seperti macan tanpa taring atau ular tanpa bisa?

Tapi itulah kawan saya, Amir, ketua tanpa SK gegara terjadi “kekosongan aturan” negara. Ini preseden buruk dalam tata-kelola pemerintahan daerah. Kalau kepemimpinan di tengah masyarakat tidak mengapa, cukup secara defacto. Saya yakin, kalaulah yang dibutuhkan pengakuan defacto, 29 anggota sisa tidak akan ada yang keberatan terhadap kepemimpinan Amir, tapi itu tadi, butuh legitimasi Yuridis. Karena ketua posisinya nanti akan meneken Surat keputusan DPRK, Qanun, dan surat atas nama lembaga. Belum lagi harus mempertanggungjawabkan hak protokoler, tunjangan ini, tunjangan itu.

Untung saja kawan saya ini, Abu Amir bukan politisi biasa, selain memiliki suara indah--cukuplah untuk modal tadarus di Meunasah--sudah ditempa pengalaman, sudah banyak makan asam-garam. Terakhir, Abu Amir, saya hanya bisa berujar lewat surat ini melalui budi baik anteroaceh.com, semoga cepat turun SK, kalau sampai habis purnama belum jelas juga, saya siap bersama Abu Amir untuk menuntut, persoalan ke mahkamah mana, nanti kita pikirkan, kalau perlu ke hadapan Pak Yasonna. Soalnya bukan apa-apa, tidak enak juga ketua DPRK yang dalam sidang anggaran, sidang musyawarah, bahkan sidang Paripurna tidak dapat mengetuk palu.

Komentar

Loading...