Spesialis Pilkada

Spesialis Pilkada
Ilustrasi Pilkada. Foto: merdeka.com

Oleh: Alja Yusnadi
 
Spesialis itu merujuk ke hal yang khusus. Misalnya dokter spesialis penyakit dalam merupakan dokter yang secara khusus ahli penyakit dalam, begitu juga dengan ahli kandungan, ahli bedah, dan seterusnya.

Kali ini saya bukan lagi bicara mengenai dokter spesialis. Melainkan spesialis Pilkada. Ini bukan jenis spesialis baru dalam ilmu kedokteran, ya.

Itulah menyangkut dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)--Lembaga penyelenggara pemilu tingkat lokal--. KIP sudah merilis jadwal Pilkada. awal 2022, Aceh akan memilih Gubernur dan wakil Gubernur beserta 20 Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil Walikota.

KIP yang di Provinsi lain—di luar Aceh—menggunakan nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari spesialis pilkada yang hendak kita bahas ini.

Baik KIP maupun Pilkada merupakan “hasil” yang dicapai setelah berpuluh tahun mengangkat senjata.

Upaya perlawanan itu berakhir dengan perjanjian damai. Namanya saja perjanjian, pasti banyak sekali syarat. Kelompok perjuangan Aceh harus merelakan senjatanya dipotong, dicincang seperti sayur. Pemerintah Indonesia harus menarik semua pasukan non-organik dari Aceh.

Secara keseluruhan perjanjian itu mereka tuangkan dalam sebuah naskah yang kita kenal dengan MoU Helsinki. Memang, perundingan menuju jalan damai itu dilaksanakan di Helsinki, Finlandia.

Sejak perundingan—sekitar tahun 2005-- sampai sekarang, orang Aceh begitu fasih mengucapkan Helsinki.

Saking akrabnya, ada yang menabalkan Helsinki menjadi nama warung kopi, tempat usaha. Pengucapan Helsinki tidak hanya di Banda Aceh, tidak hanya di ibu kota Kabupaten saja, namun sampai ke pelosok desa. Mungkin saja ada yang yang menamakan anaknya dengan Helsinki. Untuk yang terakhir itu, saya kurang tahu.

Saya sendiri belum pernah ke Helsinki. Hanya mendengar dan membaca saja, entah di masa depan.

Dari Helsinki itulah kedua kelompok yang sudah lama bermusuhan, mengucapkan janji damai. Janji yang ditandatangani.

Untuk menindaklanjutinya, Pemerintah bersama DPR RI menyusun sebuah Undang-undang yang kemudian dijadikan dasar bagi Aceh untuk menyelenggarakan Pemerintahannya.

Itulah Undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Atau, dalam kesehariannya sering disebut UUPA.

Masyarakat Aceh yang setidaknya diwakili oleh Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat Sipil, dan Kelompok Pejuang ikut memberikan masukan terhadap rancangan Undang-undang itu.

Ini adalah sejarah baru dalam legislasi nasional. Satu-satunya—kalau saya tidak silap--Undang-undang yang proses penyusunan dan pembahasannya melibatkan partisipasi masyarakat—Aceh—secara masif. Sampai-sampai, mahasiswa Aceh ikut mengawal proses pembahasannya di Senayan.

Cukup beralasan. Karena melalui Undang-undang itulah, kepentingan Aceh dilegalkan. Pemerintah Indonesia mengakomodir hampir semua kepentingan Aceh, kecuali yang satu itu: Upssss Merdeka.

Aceh diberikan kewenangan untuk mengurus diri sendiri, kecuali untuk beberapa hal, seperti pertahanan, moneter, fiscal, dan lain-lain.

Salah satu yang berbeda itu, Aceh diberikan ruang untuk lahirnya Partai Politik berbasis lokal. Tidak ada di Yogya, tidak ada di Jakarta, tidak pula di Papua. Aceh menjadi satu-satunya Provinsi yang dibolehkan lahirnya Partai Politik yang hanya mengikuti Pemilu di Aceh saja.

Kurang lebih seperti Pemilu presiden di Amerika yang Capresnya boleh mengikuti di negara bagian tertentu saja. Hanya Trump dan Biden yang mendaftar Pemilu di seluruh negara bagian.

Selain parlok, melalui undang-undang khusus Aceh itu juga diatur mekanisme Pilkada yang boleh diikuti oleh calon perseorangan, tidak melalui partai politik, gabungan partai politik, partai politik lokal dan gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal.

Pada saat itu, Aceh benar-benar beda. Tidak lama berselang, aturan calon perseorangan juga “diadopsi” oleh Pemerintah untuk daerah lain di Indonesia, kecuali untuk pemilihan presiden.

Masalah pun datang. DPR bersama Pemerintah mewacanakan pelaksanaan Pemilu serentak. Mengingat, konstitusi mengamanahkan pelaksanaan Pemilu sekali dalam lima tahun.

Selama ini, Pemilu hampir setiap tahun, mulai pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Presiden. Begitu juga dengan pemilihan legislatif. Biaya yang ditimbulkan juga lebih mahal.

Muncullah wacana Pemilu serentak itu, mulai dari pemilihan Presiden/wakil Presiden, Pemilihan DPR, DPD, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota.

Naskah itu masih di DPR. Entah di komisi II atau sudah di Banleg. Masalah muncul. Gubernur Aceh akan habis masa jabatan tahun 2022. Jika saja dalam naskah itu Aceh tidak dikhususkan—mengacu kepada UU. No.11 tahun 2006--, maka dalam pelaksanaannya, hal yang khusus itu adalah Undang-undang yang sedang digodok itu.

KIP tidak sabar. Langsung merilis tahapan Pilkada. Dimulai pada April 2021, pencoblosan 17 Februari 2022.

Dalam posisi ini, KIP serba salah. Satu sisi, merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), di sisi lain, mereka dipilih oleh Komisi I DPRA yang merupakan produk dari Undang-undang khusus Aceh.

Membiarkan Pilkada Aceh mengacu kepada jadwal nasional tentu bukan pilihan tepat bagi KIP Aceh. tergesa-gesa tanpa konsultasi dengan KPU, Komisi II DPR dan Kemendagri juga bukan pilihan tepat. Bisa-bisa proses Pilkada dianulir.

Sebenarnya, kejadian yang hampir mirip juga pernah terjadi pada saat menghadapi Pilkada 2012. Bedanya, pada saat itu bargaining position Aceh masih kuat. Sehingga keluar kebijakan yang di luar kebiasaan: Collling Down.

Disinilah komunikasi politik Pemerinah Aceh-DPRA diuji lagi. Apakah mereka mampu meyakinkah Pemerintah dan DPR RI, bahwa pelaksanaan Pilkada Aceh di luar tahun 2022 bertentangan dengan kekhususan Aceh?

Yang jelas, jika tahapan Pilkada itu belum di acc oleh Pemerintah, kemungkinan besar akan bertabrakan. Karena secara administrasi, Aceh masih sangat tergantung kepada Pemerintah. Salah satu contohnya mengenai penyusunan APBA, berulang-kali meminta pendapat Kemendagri.

Jangan sampai, anggaran habis, Pilkada binasa!

Komentar

Loading...