Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Sosialisasikan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan Gandeng Kejari Aceh Singkil

Sosialisasikan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan Gandeng Kejari Aceh Singkil

SINGKIL, ANTEROACEH.com – BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan mengandeng Kejaksaan Negeri Aceh Singkil untuk mensosialisakikan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Jum’at (13/11/2020).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut dihadiri oleh 20 Badan Usaha di Kabupaten Aceh Singkil dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sebagai Pemateri.

Kejari Negeri Singkil, Muhamad Husaini mengatakan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil merupakan mitra kerja BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan yang membantu pengawasan kepatuhan badan usaha mengikuti Program JKN-KIS, baik kepatuhan pendaftaran maupun pendaftaran pembayaran iuran.

Menurutnya dalam pelaksanaan tugas, tidak jarang BPJS Kesehatan menemui permasalahan hukum, mulai dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal dan semakin hari semakin kompleks. 

Karena itu diperlukan kerja sama dengan Kejaksaa agar implementasi Program JKN-KIS berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

“Adapun sinergi yang dilakukan melalui bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara, untuk menyelesaikan upaya penegakan kepatuhan baik Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Badan Usaha lain yang memiliki kewajiban terhadap Program JKN-KIS” ujar Husaini.

Dengan dilaksanakannya ini lanjutnya, diharapkan badan usaha mendapatkan informasi seputar hak dan kewajiban pada Program JKN-KIS, sehingga akan meningkatkan kepatuhan Badan Usaha.

Sementara itu, Kepala Bidang Perluasan dan Pengawasan Pemeriksaan Peserta, BPJS Cabang Tapaktuan Martunis berharap sinergi tersebut akan selalu terjalin agar Program JKN-KIS semakin baik lagi kedepannya

“Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang selalu mendukung BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan amanat undang-undang. Kami berharap sinergi ini akan selalu terjalin agar Program JKN-KIS semakin baik lagi kedepannya terutama dalam hal peningkatan kepatuhan Badan Usaha baik dalam hal pendaftaran, pemberian data maupun pembayaran iuran,” ungkap Martunis.

Menurutnya ketidakpatuhan badan usaha atas implementasi Program JKN-KIS dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. 

“Sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik serta perizinan yang bisa tidak diperpanjang sedangkan sanksi pidana berupa penjara delapan tahun paling lama atau denda maksimal satu milyar,” tutupnya.

Komentar

Loading...