Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Soal Tuntutan Ganti Rugi  Warga Kampung Jawa, Ini Penjelasan Pemko Lhokseumawe

Soal Tuntutan Ganti Rugi  Warga Kampung Jawa, Ini Penjelasan Pemko Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - DPRK Lhokseumawe menggelar rapat dengar pendapat  (RDP) dengan Pemko yang diwakili asisten T. Mohtar Muhammad Said, SH soal tuntutan  nilai ganti rugi penggusuran 34 rumah warga di  Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kamis (3/9/2020) pagi.

Pihak Pemko  menerangkan,  itu bukan ganti rugi melainkan kompensasi  sosial bagi warga terdampak program Kotaku. Sudah diplot senilai Rp 150 juta bagi 35 hunian warga di sepanjang pesisir pantai. Sumber dari APBK 2020 dari total nilai Rp 2,2 miliar lebih yang disediakan untuk belanja bantuan sosial.

Nilainya bervariasi disesuai dengan kondisi bangunan, dari Rp 600 ribuan hingga Rp 11,4 juta.  Pemko mengklaim  para warga tinggal di area lahan milik pemerintah, sehingga tidak dibisa disebut sebagai nilain ganti rugi.

Pimpinan rapat Wakil Ketua DPRK T Sofianus mengaku kecewa dengan nilai kompensasi tersebut karena terkesan  sudah ditetapkan sebelum tim menghitung kerugian dipihak warga.

“Dana itu terkesan sudah diplot sebelum dilakukan penghitungan. Seharusnya dihitung dulu, sehingga warga merasa adil,” jelas pria akrab disapa Pon Cek kepada anteroaceh.com

Disesi akhir rapat, ia meminta Pemko meninjau kembali nilai kompensasi tersebu karena masyarakat yang sebelumnya beruadiensi ke dewan hanya menuntut nilai yang lebih adil, agar bisa membangun kembali hunian baru.

“Kita minta ditinjau kembali dan mereka akan sampaikan permintaan kita ke pimpinan, karena yang hadir padam RDP tadi bukan pembuat kebijakan, kita kecewa, sebenarnya yang hadir tadi itu Kadis PUPR, Sekdako dan pihak lain,” katanya.

Dijelaskan juga pada RDP tadi , dewan memberikan limit waktu peninjauan nilai kompensasi sebelum tanggal 10 September 2020. “kita akan minta hasilnya pada 10 September nanti, telah dirubah atau masih sama, dalam hal ini kami dari pimpinan dewan telah mendelegasikan ke Komisi C,” pungkasnya.

Informasinya, kawasan pesisi pantai Kampung Jawa Lama akan dibangun jalan pada 2020. Program Kotaku yang disupport dana dari APBN 2020.   Akibatnya 35 hunian warga harus dirubuhkan. Namun warga kecewa, dana ganti rugi tidak sesuai dengan nilai banguan yang digusur.

Komentar

Loading...