Soal Rohingya di Aceh Timur, Ini Rekomendasi Elemen Sipil kepada Pemerintah Indonesia  

Soal Rohingya di Aceh Timur, Ini Rekomendasi Elemen Sipil kepada Pemerintah Indonesia  
migran Rohingya di pengungsian Lhokseumawe (Foto: ist)

IDI, ANTEROACEH.com - Sejumlah NGO kemanusian  lokal dan nasional mengeluarkan pernyataan bersama yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia soal penanganan 81 etnis Rohingya yang terdampar di Pulau Idaman, Gampong Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur pada Jumat (4/6/2021) dini hari. 

Elemen sipil yang terdiri dari SUAKA, JRS, Yayasan Geutanyo, LBH Banda Aceh , Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, Kontras, Kontras Aceh dan Sandya Institut  memaparkan, bahwa Perpres  Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri  secara jelas mengatur  penyelamatan pengungsi yang ditemukan di laut. Terkhusus bagi  perempuan dan anak-anak, dan dilakukan secara kolaboratif.

Kemudian, sejalan dengan pernyataan Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN bahwa Indonesia memiliki pendekatan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi dan kedudukan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM  PBB, maka Koalisi Masyarakat Sipil memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut :

Yaitu mendukung penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip HAM  dalam merespon pengungsi dengan salah satunya tidak  menolak atau mendorong kembali para pengungsi tersebut kembali ke laut karena akan mengingkari tanggung jawab dalam penghormatan prinsip non-refoulement dan respon kemanusiaan.

Kemudian, mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk membawa pengungsi Rohingya ke penampungan. Hal ini termasuk merealisasikan Pasal 40 mengenai Pendanaan agar respon kemanusiaan dapat terlaksana sesuai dengan kedaruratan.

Selanjutnya, mengkoordinasikan serta menyediakan ruang kolaborasi bagi penanganan pengungsi bersama dengan organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan warga lokal terkait kebutuhan dasar yang mendesak termasuk makanan, kesehatan, pemulihan aspek psikologis, dan perlindungan utamanya bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan anak-anak.

Menetapkan dan memfasilitasi lokasi penampungan sementara yang ditentukan Pemerintah Daerah dalam kondisi darurat mengingat Pulau Idaman berada di area terpencil yang jauh dari akses untuk kebutuhan dasar. Hal ini, salah satunya, dapat dilakukan dengan pemanfaatan  fasilitas penampungan yang sudah tersedia serta memadai, setidaknya pada dua lokasi di Aceh. Salah satunya adalah di BLK Lhokseumawe.

Melanjutkan koordinasi penerapan protokol kesehatan dan penyediaan perlengkapan kesehatan untuk perlindungan terhadap  Covid-19, demi keselamatan para pengungsi dan warga lokal. Memfasilitasi penyembuhan apabila terdapat pengungsi yang terjangkit.

Memberikan kebijakan bagi pemenuhan solusi komprehensif bagi pengungsi yang bersifat inklusif. Hal ini termasuk pemberdayaan dan akses penghidupan secara mandiri.

Terlibat aktif dalam penyelesaian situasi di Myanmar dan mendorong tanggung jawab berbagai negara dalam rangka pemberian solusi jangka panjang.

Mendokumentasikan dan mengambil pembelajaran penting dari penanganan pengungsi di Aceh sebelumnya untuk diwujudkan sebagai kebijakan yang bersifat kolaboratif dan inklusif dalam penanganan pengungsi sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals dan Global Compact on Refugees.

Sementara itu Iskandar dari Yayasan Geutanyo menegaskan  orang Aceh saat ini  kembali menunjukan nilai-nilai adatnya dalam mewujudkan respon kemanusiaan secara konkrit bagi pengungsi Rohingya yang terdampar di Pulau Idaman. Nelayan  memberi mereka makanan dan minuman.

“Kami dari elemen sipil untuk kemanusiaan sepenuhnya mengapresiasi tindakan solidaritas ini dan mengajak berbagai pihak untuk turut serta ambil bagian dalam upaya perlindungan pengungsi bersama dengan warga Aceh,” ungkap Iskandar. 

Berdasarkan data yang diperoleh 81 pengungsi Rohingya ditemukan terdampar di Pulau Idaman, terdapat 59 perempuan dan 11 anak-anak dalam rombongan tersebut. Sedangkan 8 orang meninggal dunia dalam perjalanan hingga akhirnya  kapal mereka rusak dan terpaksa mendarat di Pulau Idaman, Gampong Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur pada Jumat (4/6/2021).

Berdasarkan informasi yang diterima, 81 orang yang mayoritas adalah perempuan tersebut berasal dari kamp pengungsian Rohingya  di Bangladesh. Mereka mulai berlayar sejak 11 Februari 2021, ditolak oleh beberapa negara termasuk India dan Bangladesh saat mereka mencoba kembali ke sana. Akhirnya mereka berlabuh di Indonesia. 

Perjalanan yang ditempuh pengungsi  Rohingya kerap bersinggungan dengan bahaya termasuk penipuan oleh penyelundup manusia, perdagangan manusia, kekerasan, cuaca ekstrim, dan kelaparan. Tak jarang, anak-anak pun turut serta dalam perjalanan ini. 

Keputusasaan terkait masa depan dan hilangnya martabat  mereka sebagai manusia kerap menjadi alasan bagi etnis Rohingya  menempuh perjalanan berbahaya dan menjadi korban dari tindakan para penyelundup manusia. Jalur melalui penyelundupan manusia  menjadi opsi satu-satunya bagi mereka untuk mencari kehidupan karena belum ada jalur aman yang bisa ditempuh.

“Kami mendesak pemerintah segera memberikan keputusan untuk mendaratkan mereka karena Pulau Idaman tempat mereka berada saat ini  cukup terpencil dan tidak berpenghuni sehingga akses terbatas termasuk makanan, listrik, dan fasilitas kesehatan,” tutup Iskandar.

Komentar

Loading...