Soal Pilkada 2022, Komisi I DPRA Audiensi ke DPR RI

Soal Pilkada 2022, Komisi I DPRA Audiensi ke DPR RI

JAKARTA, ANTEROACEH.com – Terkait rencana Aceh yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2022 mendatang Komisi I DPRA beraudiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Rabu (10/2/2021).

Rombongan DPRA itu dipimpin ketua Komisi I Tgk. Muhammad Yunus dan diikuti anggota Komisi I lainnya; Saiful Bahri, Darwati A. Ghani, Ridwan Yunus, Edi Kamal, Tgk. H. Attarmizi Hamid, Fuadri dan Bardan Sahidi

Kedatangan mereka disambut anggota Fraksi PD; Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta.

Acara yang berlangsung selama lebih kurang satu jam itu dihadiri membicarakan terkait rencana Aceh yang akan menggelar Pilkada tahun 2022 sebagaimana amanat UUPA tentang kekhususan Aceh.

Tgk. Muhammad Yunus mewakili Komisi I DPRA mengatakan salah satu agenda utama audiensi mereka dengan Komisi II DPR adalah perihal tindaklanjut RUU Pemilu.

Ia menagtakan, masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada dilaksanakan tahun 2022. 

Selain itu Muhammad Yunus melaporkan kedatangan mereka ke Senayan sudah mendapatkan dukungan dari Ketua Komisi I di 23 Kab/Kota yang ada di Aceh. 

Dalam kesempatan itu, M Yunus juga berharap Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh.

"Kita tahu bersama Pak SBY adalah Inisiator Perdamaian, dan PD punya semangat yang sama mengawal ini," tutupnya.

Sementara itu Darwati A. Ghani dalam kesempatan itu mengatakan jika Pilkada di Aceh harus dilakukan tahun 2022 karena diatur dalam kekhususan Aceh.

“Kami datang kemari memohon dukungan dan melaporkan karena seharusnya untuk menjalankan kekhususan Aceh temasuk Pilkada, Aceh hanya perlu melaporkan ke pusat bukan meminta izin,” katanya.

Menanggapi hal itu Rezka Oktoberia, Anggota Komisi II dan Wakil Sekretaris Faksi Partai Demokrat mengatakan Partai Demokrat sejalan dengan DPRA terkait pelaksanaan Pilkada di Aceh.

"Kami partai demokrat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh DPR Aceh. Ini salah satu bukti bahwa kami memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ini baru dari satu provinsi, saya yakin masih ada provinsi lain yang juga menyatakan keinginan yang sama," jelas Rezka Oktoberia.

Hal yang sama juga disampaikan Komisi I DPRA ini, Wahyu Sanjaya yang juga fraksi Demokrat, ia memberikan gambaran bagaimana pembahasan RUU Pemilu di Parlemen. 

Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa standing Partai Demokrat jelas, yaitu menginginkan Pilkada sesuai dengan jangka waktu masing-masing daerah.

Khusus untuk Aceh sesuai arahan Ketum dan Sekjen yang juga didukung penuh oleh Ketua Fraksi, tahapan Pilkada harus merujuk pada UUPA sebagai amanah MoU Helsinki.

"Diminta ataupun tidak, kami akan terus memperjuangkan kepentingan Masyarakat Aceh," tutupnya.

Komentar

Loading...