Soal Dana Dugaan Proyek Fiktif Batu Gajah Cunda-Meuraksa Dikembalikan ke Kas Daerah, Haji Mukhlis : Tanya Saja ke  Dinas 

Soal Dana Dugaan Proyek Fiktif Batu Gajah Cunda-Meuraksa Dikembalikan ke Kas Daerah, Haji Mukhlis : Tanya Saja ke  Dinas 
(Foto: Haji Mukhlis)

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Kontraktor pelaksana proyek batu gajah Cunda-Meuraksa Kota Lhokseumawe yakni PT Putra Perkasa Aceh telah mengembalikan dana dugaan perkara proyek fiktif  tahun 2020 tersebut ke kas daerah Pemko Lhokseumawe

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Lhokseumawe Marwadi saat dihubungi anteroaceh.com, Senin (25/1/2021) membenarkan dana perusahaan tersebut telah mengembalikan dana sebanyak Rp 4,2 miliar lebih ke Kas daerah pada Kamis pekan lalu.

“Saya diberitahu oleh staf bahwa dana Rp 4,2 miliar telah masuk ke rekening daerah beberapa hari lalu. Sedangkan pengembalian dari perusahaan konsultan belum masuk sampai saat ini. namun rekening daerah sudah kita kirim ke Dinas PUPR untuk diserahkan ke pihak konsultan,” jelas Marwadi.

Ia juga menerangkan jumlah yang dikembalikan itu sesuai dengan nilai yang tertera pada lembaran pencarian sebelumnya. Kemudian  bila sudah masuk ke kas daerah dana tersebut  tidak bisa ditarik kembali oleh pihak rekanan. Dana itu hanya bisa digunakan dengan mekanisme APBK.

Sementara itu Haji Mukhlis pihak rekanan yang sempat dihubungi pada Minggu (24/1/2021) tidak mau berkomentar terkait pengembalian dana itu. Kontraktor asal Kabupaten Bireuen tersebut berdalih masalah itu bukan atas nama dirinya.

“Tanya saja ke dinas, mereka lebih tau masalah itu. saya takut salah ngomong. Lagi pula hal itu bukan atas nama saya,” singkat Mukhlis.

Harus Tuntas Secara Hukum

Masyarakat Transparansi Aceh  (MaTA) mengingatkan Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe untuk menuntaskan penanganan kasus bersumber dari Otsus 2020 tersebut secara utuh dan tidak mengesampingkan pelanggaran hukum yang nyata telah terjadi. 

Menurut Koordinator pekerja MaTA, Alfian dalam konteks pemahaman di level aparat penegak hukum  sudah clear, Korupsi merupakan Kejahatan luas Biasa ( extra ordinary crime) jadi dalam proses penanganannya juga harus luar biasa.

Kemudian langkah  rekanan telah mengembalikan dana   ke kas daerah  hanya menjadi bagian dari pertimbangan "meringankan saja" ketika sudah di pengadilan. 

“Disisi lain  pengembalian uang ke kas daerah  secara cepat juga menjadi titik penting bagi Kejaksaan untuk meneliti kembali, artinya paket ini dapat terjadi karena ada  kesepakat "jahat" di level pejabat negara sehingga mudah di awal terjadinya pencarian dan begitu juga di saat pengembalian ketika ketahuan,” tegas Alfian.

Pengembalian potensi kerugian negara itu hal penting, namun  kejaksaan tidak dapat menghentikan pengusutan  begitu saja dengan alasan belum masuk tahap penyidikan. karena niat para pelaku jelas di awal.

“Bila jaksa menghentikan kasus ini akan jadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi oleh negara. Bila mandat UU Tindak Pidana Korupsi diabaikan ini adalah pelanggaran  serius. publik akan menilai hukum mencederai keadilan dan ini jelas lahir ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. MaTA tetap berpegang, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana korupsi,” pungkas Alfian.

Komentar

Loading...