Soal Blok B, Pemerintah Aceh Harus Adil dengan Aceh Utara 

Soal Blok B, Pemerintah Aceh Harus Adil dengan Aceh Utara 
Ilustrasi blok migas (Foto: petroenergi)

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com -  PT PEMA Global Energy yang sah mengelola Migas Blok B per tanggal 17 Mei 2021, yang sebelumnya dikelola oleh Pertamina Hulu Energy (PHE-NSB).  Namun alih pengelolaan itu dinilai tidak adil karena tidak melibatkan Aceh Utara sebagai wilayah operasi.

“Soal Blok B, Pemerintah Aceh harus bekerja dengan azas keadilan, karena mengelola sumber daya alam tanpa rasa keadilan Aceh ini bisa hancur,” ungkap Prof A Hadi Arifin guru besar Universitas Malikussaleh,  Rabu (19/5/2021).

Katanya sampai saat ini masyarakat Aceh Utara banyak yang belum tahu potensi migas Blok B sehingga persoalan tersebut belum mencuat. Namun suatu saat akan muncul gelombang kritik publik dan gejolak sosial  bila kebijakan Pemerintah Aceh tersebut tidak berubah.

“Blok B adalah sumber daya alam besar yang bisa mensejahterakan masyarakat. Saat ini masyarakat belum tahu potensi ini, saya yakin akan ada reaksi massa bila mereka sudah tahu hal itu dan  mereka tidak dilibatkan,” sebut A Hadi.

Menurutnya, Gubernur Aceh harus segera melakukan pertemuan dengan Pemkab Aceh Utara, agar riuh blok B tidak berkepanjangan. Kemudian Bupati Aceh Utara juga bisa berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membuka lagi peluang keterlibatan dalam kelola Migas tersebut.

Selanjutnya, saran  Prof A Hadi,  Aceh Utara harus membentuk tim tangguh dengan melibatkan para pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, karena  mengelola Migas walau  milik negara sekalipun tetap mengedepankan bisnis. 

“Saran saya pertama, Bupati , dewan dan elemen terkait lainnya termasuk PT Pase Energy harus kompak, duduk kembali bersama bahas langkah yang harus ditempuh, kemudian pilih tenaga ahli di bidang Migas , di Aceh Utara sangat banyak, seperti  mantan ahli Migas yang pernah bekerja di Exxon dan Mobil Oil, ini harus jadi perhatian khusus,” tegasnya.

Selanjutnya, Pemkab Aceh Utara dan tim  segera melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Kemudian  soal modal, mekanisme yang ditempuh bisa dengan penyertaan saham dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah daerah lainnya. Contohnya Aceh Utara bisa bekerjasama dengan Kota Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur dan daerah lainnya.

“Saya yakin ruang negosiasi dengan Pemerintah Aceh masih terbuka, walau Aceh Utara sudah ketinggalan kereta api,” pungkasnya.

Untuk diketahui, PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra B-Block (PHE NSB) resmi menyerahkan pengelolaan 100% Wilayah Kerja (WK) B kepada PT Pema Global Energi (PGE)  di Point A Main Office  di Gampong  Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, pada Senin (17/5/2021) malam.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Taufik Aditiyawarman, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, Direktur PGE Teuku Muda Ariaman, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal dan Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur.   

Alih kelola Blok B ini dilakukan berdasarkan Surat No. SRT-0104/BPMA0000/2021/B0 dari Kepala BPMA  ke  Direktur Utama PHE NSB tanggal 1 Mei 2021  juga menyampaikan SK Menteri ESDM Nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja B tertanggal 26 April 2021.Yaitu kontrak bagi hasil cost recovery selama 20 tahun yang dilakukan oleh PGE.

Komentar

Loading...