Simalakama Tenaga Honorer Aceh Selatan

Simalakama Tenaga Honorer Aceh Selatan
Foto : tribunnews

ANTERO ACEH - Penyelesaian kisruh tarik ulur atas status perumahan tenaga honorer di Kabupaten Aceh Selatan tak kunjung miliki titik temu.

Berbagai upaya baik pembelaan maupun argumen pendukung terus digelindingkan. Namun sekali lagi semua itu seakan semu.

Benang kusutnya sulit terurai mulai dari Sekda hingga BKPSDM tak miliki jumlah pasti tenaga honorer yang dirumahkan, konon lagi jumlah yang dibutuhkan.

Sejauh ini data tenaga honorer dan budget untuk menghidupi para pengabdi itu secara ala kadar hanya menjadi bagian dari masing-masing instansi.

Tidak ada data, jumlah tak pasti hingga keputusan yang dinilai prematur membuat sejumlah anggota dewan bengis

Sedikitnya dua pertemuan resmi digelar oleh wakil rakyat itu dengan Pemerintah daerah diluar pertemuan secara personal yang dilakukan anggota dewan ke pemerintahan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Peliknya kebijakan itu ditambah momentum Pemilu yang kian dekat, dewan yang ingin kembali maju seakan harus ambil bagian penuh memperjuangkan tenaga honorer yang dirumahkan.

Bukan tanpa alasan semua yang maju dalam pemilu ingin mendapatkan kemenangan. Buah simalakama pun harus diakali sehingga semua terselamatkan.

Pemkab bahkan menyebut kebijakan merumahkan tenaga honorer adalah instruksi pemerintah pusat, tentu tak ada yang mau memegang bola api panas atas kebijakn tidak populer itu, apalagi usia pemerintahan Azam belum genap enam bulan.

Lagi-lagi buah simalakama, tim pemenangan tim azam hingga jajaran pemerintahan seakan bergotong royong mensosialisasikan kebijakan tak populer itu sebagai sebuah keharusan.

Wabup Tgk. Amran diawal-awal sempat menyebut tenaga honorer akan digantikan dengan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) yang sedang digalakkan pemerintah pusat.

Kemudian Kabag Humas, Masriadi menjabarkan panjang lebar terkait aturan dan landasan perumahan tenaga honorer tersebut.

Kepala BKPSDM Hj. Hayatun mengaku tidak tau jumlah keseluruhan tenaga honorer di jajaran pemkab Aceh Selatan, bahkan saat ditanyai Hadi Surya selaku anggota dewan ia menyebut tak mengurusi itu.

Disisi lain, anggota dewan setempat Alja Yusnadi meminta Pemkab menunda keputusan perumahan tenaga honorer itu namun tak mungkin diamini pemkab karena surat itu kudung sudah digulirkan.

Mesti berbagai pandangan dengan sudut dan kepentingan masing-masing akhirnya sekda Nasjuddin memberi angin segar jika anggaran dan masih dibutuhkan, kepala SKPK bisa kembali mempekerjakan tenaga honorer.

Apapun itu dalam surat yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan H Azwir S.Sos alasan merumahkan seluruh tenaga honorer adalah untuk efisiensi anggaran. Poin keramat lainnya "jika dibutuhkan dan tersedia anggaran tenaga honorer dapat dipanggil kembali"

Nampaknya pemanggilan kembali yang sudah mulai dilakukan mesti tak beraturan mulai menyelamatkan para pamangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif yang sedang meraih simpati masyarakat untuk pemilu yang kian dekat.

Komentar

Loading...