Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Setelah Proses Panjang, MA Tolak Kasasi PT CA

Setelah Proses Panjang, MA Tolak Kasasi PT CA

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com - Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak gugatan yang diajukan PT Cemerlang Abadi (PT CA) terkait permintaan pembatalan surat keputusan (SK) perpanjangan hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Penolakan itu diketahui melalui unggahan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, SH melalui akun facebooknya, Kamis (1/10/2020).

Dalam statusnya, Akmal mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ,Sofyan Djalil, Kanwil BPN Aceh, Kepala Kantor BPN Abdya, dan seluruh ASN Abdya yang dinilai sudah satu suara memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Terima kasih juga kepada anggota DPRK Abdya yang ikut memperjuangkan niat baik ini hingga ke Istana Presiden, para tokoh dan ulama. Alhamdulillah," jelasnya.

Keputusan penolakan perkara PT perkebunan kelapa sawit yang terletak di Gampong Cot Seumantoek, Kecamatan Babahrot, itu ditetapkan MA setelah dilakukan kasasi oleh Kementerian ATR/BPN terhadap putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang memenangkan perusahaan tersebut.

Dalam amar putusannya pada Senin, 28 September 2020, MA mengabulkan permohonan kasasi Kementerian ATR/BPN, atau batal judex facti, sehingga MA menolak eksepsi PT CA selalu tergugat dan gugatannya tidak dapat diterima.

Dengan putusan MA ini, maka sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Artinya, Pemerintah Kabupaten Abdya hanya tinggal menunggu surat delegasi dari Kementerian ATR/BPN untuk mengelola tanah yang sudah menjadi milik negara itu.

Sebagaimana diketahui, Kementerian ATR/BPN hanya menyetujui perpanjangan izin HGU PT CA atas lahan perkebunan sawit seluas 2.002 hektare, ditambah 960 hektare untuk lahan plasma, dengan masa berlaku 25 tahun, terhitung mulai berakhirnya izin HGU pada 2017 lalu.

Namun, Manajemen PT CA merasa keberatan atas terbitnya SK tersebut, karena luas lahan yang disetujui tidak sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan pada tahun 2016 lalu, yakni 4.860 hektare. Artinya, sekitar 1.898 hektare luas lahan yang mereka ajukan dicabut oleh pemerintah.

Atas perihal tersebut, PT CA mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta, dimana sebelumnya pihak PT CA telah melayangkan keberatan kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak direspons.

Hasilnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT CA, terkait permintaan pembatalan SK perpanjangan HGU yang diterbitkan Menteri ATR/BPN tersebut dalam sidang pembacaan putusan pada tahun 2019 lalu. Namun, setelah itu, Kementerian ATR/BPN mengajukan banding ke PTTUN Jakarta.

Namun, lagi-lagi pengadilan memenangkan PT Cemerlang Abadi. Baru setelah itu Kementerian ATR/BPN mengajukan kasasi ke MA, hingga akhirnya memenangkan pemerintah, atau menolak gugatan PT Cemerlang Abadi.

Komentar

Loading...