Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Setelah Perjanjian

Setelah Perjanjian

Oleh: Alja Yusnadi 

JIka ada daerah di Indonesia yang paling banyak melakukan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, Aceh salah satunya.

Entah sudah berapa perjanjian yang dibuat sebagai akibat dari perlawanan Aceh terhadap pemerintah.

Sejarah panjang telah menempatkan Aceh sebagai entitas yang paling tidak bisa diam ketika ada gejolak sosial.

Kita tarik saja garisnya setelah Indonesia merdeka. Ada dua perlawanan besar yang digerakkan oleh sebagian tokoh Aceh yang mau tidak mau merepotkan Pemerintah pusat.

Pergolakan pertama melalui Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan ini dikomandoi oleh Daud Beureueh. DI/TII Aceh berafiliasi dengan DI/TII di daerah lain, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan.

Salah satu yang mempertemukan kepentingan antar daerah ini adalah mengkoreksi relasi pusat dengan daerah. Daud Beureueh meminta Aceh untuk menjalankan syariat islam dan kembali menjadi provinsi sendiri.

20 September 1953, Daud Beureueh mendeklarasikan Aceh bergabung bersama Negara Islam Indonesia.

Setelah beberapa tahun bergeriliya, DI/TII Aceh terbelah. Pada 8 April 1957, di bawah komando Hasan Saleh, DI/TII memilih jalan dialog dengan Pemerintah.

Mengutip Murizal Hamzah dalam bukunya Hasan Tiro, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, Perundingan marathon ini yang kemudian dikenal dengan Ikrar Lamteh—karena diadakan di rumah salah seorang anggota DI/TII yang terletak di daerah Lam Teh-- ini berhasil menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan menjalankan keistimewaan di bidang agama, pendidikan, adat-istiadat.

Selain itu, perjanjian ini juga mengatur tentang: Indonesia memberikan ganti rugi akibat perang DI/TII, memberikan amnesti kepada anggota DI/TII, mengangkat tentara DI/TII sebagai perajurit TNI.

Pemerintah Indonesia juga memberi fasilitas tertentu kepada elit DI/TII, memberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh.

Walaupun Hasan Saleh dan beberapa pentolah DI/TII telah berdialog dengan Pemerintah, Daud Beureueh masih tetap memimpin geriliya di pedalaman Aceh.

Secara sporadis, pasukan Daud Beureueh terus melakukan penyerangan kepada tentara Indonesia.

Akhirnya, pada 9 Mei 1962, Daud Beureuh bersedia turun gunung bersama pengikut setianya. Sebagai tindak lanjut, Pangdam Iskandar Muda mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA).

Pertemuan ini menghasilkan Ikrar Blang Padang (22 Desember 1962)  yang salah satu keputusannya mengubah nama Lapangan Gajah—Semasa Kolonial Belanda namanya Wilhelmina Esplande-- menjadi Blang Padang.

14 tahun berikutnya, Hasan Tiro kembali mendeklarasikan Aceh Merdeka. Gerakan ini juga sama, hendak memisahkan Aceh dari Indonesia.

Walapun terjadi pergeseran sedikit bentuk perjuangan, namun Hasan Tiro tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan pergerakan yang pernah dibangun oleh Daud Beureueh.

Secara tidak langsung, Hasan Tiro muda sudah terlibat, minimal sekali secara pemikiran terhadap pergerakan yang dibangun Daud Beureueh.

Pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro menyatakan Aceh Merdeka.

Setelah keluar-masuk hutan untuk bergeriliya, akhirnya Hasan Tiro memimpin perlawanan dari luar negeri.

Beberapa gelombang anak muda Aceh dikiirim ke Libya untuk mendapatkan pendidikan militer, termasuk salah satunya Muzakir Manaf yang ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) itu.

Di Aceh, pasukan Aceh Merdeka terus bergerak, merekrut tokoh dan masyarakat untuk bergabung dalam barisan Aceh Merdeka.

Perjuangan itu pasang surut. Apalagi, sejak tahun 1989, Pemerintah menerapkan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Misinya untuk menumpas Aceh Merdeka.

Ini adalah operasi tersadis yang pernah ada. Banyak sekali peristiwa yang merendahkan kemanusiaan terjadi di Aceh. Sampai akhirnya dicabut pada tahun 1998 beriringan dengan meledak-meletupnya politik Indoneisa menjelang reformasi.

Sepertinya, kekisruhan di Jakarta berdampak positif terhadap perjuangan Aceh Merdeka. Animo masyarakat untuk bergabung semakin tinggi. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pasukan TNI semakin kencang. Eskalasinya semakin tinggi. Terjadi di semua wilayah. 

Beberapa perjanjian damai gagal menghentikan permusuhan secara permanen: Jeda Kemanusiaan (12 Mei 200), Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) yang berlangsung pada 9 Desember 2002.

Hingga akhirnya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005. Sejak itulah, konflik bersenjata itu dapat dihentikan, sampai sekarang.

Begitulah, beberapa perjanjian ikut mewarnai sejarah Aceh. Tentu, setiap perjuangan itu memiliki imajinasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Baik secara ekonomi, politik, dan berbagai kebaikan lainnya.

Perjanjian itu adalah bagian kompromi antara Aceh yang diwakili oleh kelompok perjuangan dengan Pemerintah Indonesia.

Masing-masing perjanjian itu memiliki sisi positif dan negatif. Ikrar Lam Teh membuka peluang kepada kombatan DI/TII untuk menjadi anggota TNI.

Ini adalah pola reintergrasi yang paling adil bagi seluruh pasukan. Selemah-lemahnya usaha, para pejuang itu sudah diberikan gaji oleh pemerintah.

Berbeda dengan MoU Helsinki. Tidak ada pengangkatan pasukan Aceh Merdeka menjadi anggota TNI. Hanya saja, secara politik lebih maju. Aceh diberikan ruang untuk mendirikan partai politik lokal. Mendapat dana otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan selama konflik.

Pun otsus itu berjangka, hingga 20 tahun. sekarang, tinggal enam tahun efektif.

Perjuangan bergeser dari senjata menuju partai politik. Mayoritas kombatan Aceh Merdeka bergabung dengan Partai Aceh, dan pada pemilu berikutnya bertambah lagi ada Partai Nasional Aceh—pada pemilu 2019 berubah menjadi Partai Nanggroe Aceh.

Pemimpin Aceh sudah beberapa kali bertukar, termasuk dari kalangan yang dulu berjuang memerdekakan Aceh.

Apakah Aceh sudah banyak berubah? Kemarin, 4 Desember, kembali diperingati sebagai hari proklamasi Aceh Merdeka. Di beberapa titik, diperingati dengan menaikkan bendera bulan bintang.

Tiap tahun, eforianya semakin menurun. Namun, masih ada animo masyarakat untuk menaikkannya. Perkara bendera ini memang pelik. Satu sisi, pemerintah tidak membolehkan bendera Aceh mirip dengan bendera GAM, di sisi lain, sebagian masyarakat dan elit politik—katakanlah begitu—yang harga mati harus bendera itu.

Semoga perjanjian itu berjalan sebagaimana telah disepakati.

Komentar

Loading...