Sengketa Tapal Batas, Gampong Blang Pante Menang

Sengketa Tapal Batas, Gampong Blang Pante Menang

LHOKSUKON, ANTEROACEH.com - Pegadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara menggelar sidang perkara sengketa tapal batas antara Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas dan Blang Pante, Paya Bakong, Aceh Utara, Kamis (26/11/2020). 

Hakim Ketua, Junita, SH., didampingi Hakim Anggota, Bob Rosman, SH, dan Maimunsyah, SH.MH memutuskan Gampong Blang Pante selaku tergugat I  berhak atas lahan yang diklaim Plue Pakam.

Putusan tersebut ikut dihadiri penggugat (Keuchik Plu Pakam/Kuasa Hukum), pihak tergugat I (Kuasa Hukum Gampong Blang Pante), tergugat II (Pemkab Aceh Utara), tergugat III dari Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, dan tergugat IV dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Aceh Utara, Bob Rosman, kepada wartawan menerangkan, putusan belum inkracht.  Karena para pihak  masih ada upaya-upaya hukum lain yang bisa dilakukan.

"Hakim memutusan  menolak gugatan penggugat.  Jadi penggugat masih bisa berupaya  banding , ada waktu 14 hari untuk diajukan,” jelas Bob Rosman.

Menurut Bob, pihak Gampong  Plu Pakam tidak memiliki legal standing atau kapasitasnya dalam perkara ini. Hal itu yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut.

Kuasa Hukum Tergugat  Gampong Blang Pante, Zul Azmi Abdullah, menyebutkan putusan majelis hakim itu sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena memang yang dipersoalkan  penggugat adalah sengketa tanah yang diklaim hak pihak penggugat.

"Yang mereka hadirkan dalam persidangan sebelumnya itu soal bukti hak milik atas tanah. Jadi, kalau kepemilikan tanah otomatis orang yang berhak untuk menggugat itu yang mempunyai lahan atau tanah di areal sengketa itu kawasan waduk Kreung Keuteuto. Artinya, itu bukan keuchik yang melakukan gugatan, tetapi apabila itu aset desa maka boleh gugatan dilakukan oleh keuchik," ungkap Zul Azmi Abdullah.

Kuasa Hukum Penggugat dari Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Syukri, mengungkapkan, pihaknya menghormati atas putusan majelis hakim, karena alasan dalam putusan bahwa penggugat tidak ada legal standing atau kedudukan hukum.

"Kalau menyangkut ini dengan pemilik tanah yang berhak mengajukan gugatan adalah pemilik penggarap tanah, itu menurut pertimbangan majelis hakim. Maka terhadap putusan ini pihak penggugat masih dalam tahap pikir-pikir apakah mengajukan upaya hukum nantinya," kata Syukri.

Komentar

Loading...