Segel Korona

Segel Korona

Oleh: Alja Yusnadi 

Saya sudah lama tidak menulis perihal Korona. Padahal, di awal kemunculannya, saya begitu semangat untuk menulis—sambil mencari tahu beberapa referensi—terkait “penyakit aneh” ini, dari berbagai sudut, termasuk dari sudut yang sempit sekali. Saya pikir, ini semua hanya menunggu proses yang tahun depan akan berakhir.

Dugaan saya meleset, sudah lebih setahun sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia, Korona belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, tanda-tanda akan segera pergi.

Di China, tempat asal-muasal virus ini ditemukan sudah menunjukkan perbaikan, bahkan di Wuhan—yang kita tahu asal ditemukannya Korona—sudah beraktivitas seperti biasa.

Amerika pasca Trump—mantan presiden—juga sudah menuju ke arah positif. Beberapa negara bagian telah membuka wilayahnya bagi pendatang dan sudah tidak ada lagi jaga jarak, pakai masker. Mereka sudah bebas protokol kesehatan Covid-19.

Indonesia, angka positif terus meningkat, walaupun trennya tidak sebanyak dulu. Aktivitas masyarakat masih dibatasi. Pasar, yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli di batasi waktu buka-tutupnya.

Di Aceh, secara mengejutkan, 250 orang dosen dan karyawan Universitas Syiahkuala dinyatakan positif Korona dan delapan orang diantaranya meninggal dunia. Ini memang belum seberapa, jika dibandingkan dengan kasus di India, beberapa hari setelah “mandi massal” di sungai Gangga.

Pun demikian, penemuan kasus tersebut memberi petanda, bahwa kita masih dalam teror Korona. Kampus yang notabene tempat berkumpulnya para cerdik pandai, bisa menjadi kluster atau tempat penyebaran Korona, apalagi pasar yang tempat bekumpulnya orang dari berbagai latar belakang.

Tidak ada hubungan memang antara batas kecerdasan dengan potensi terjangkit virus Korona. Paling tidak, orang-orang cerdik pandai tadi lebih dekat dengan tradisi intelektual yang lebih cepat pula teredukasi.

Situasi ini membuat kita kalang kabut, terutama pemangku kebijakan. Satu sisi, untuk menjadi stabilitas ekonomi, masyarakat harus tetap beraktivitas seperti biasa, harus bekerja, ke kantor, ke kebun, ke laut, ke pasar dan seterusnya.

Di sisi lain, karena Korona, beberapa tempat usaha harus disegel, ditutup sementara karena dianggap terjadi kerumunan.

Saya tidak tahu apa yang menyebabkan penyegelan tempat usaha itu. Jika tempat usaha—mayoritas warung kopi—itu dianggap menjadi tempat penyebaran Korona, maka yang harus dilakukan adalah pengetatan protokol kesehatan.

Pengunjung warung kopi dilakukan tes uji Korona, jika positif segera isolasi, baik mandiri maupun di tempat yang telah disediakan.

Yang harus diperketat itu adalah pemeriksaan di pintu masuk, baik itu bandara, pelabuhan, terminal dan perbatasan. Di bandara sudah lumayan baik, ada pemeriksaan Korona.

Hal ini juga harus dilakukan untuk perbatasan. Kalau perlu, sediakan layanan gratis. Setiap orang yang masuk ke Aceh harus dipastikan negatif Korona.

Langkah berikutnya adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melakukan vaksin. Jika vaksin diyakini sebagai salah cara untuk “mengelola” penyebaran Korona, pemerintah harus berupaya agar jumlah masyarakat yang divaksin mencapai ambang batas yang diwajibkan. Apakah 70 persen, 80 persen, atau 100 persen.

Untuk menuju ke sana, apa yang harus dilakukan? Yang jelas bukan menyegel tempat keramaian. Lebih baik, pemerintah fokus ke situ. Yang pertama harus dilakukan adalah memutus informasi hoak yang menyebabkan kesadaran orang untuk divaksin menurun.

Dampak dari disinformasi vaksin ini sangat berbahaya, bukan hanya kepada yang awam, juga tenaga kesehatan. Ada beberapa tenaga kesehatan yang sebenarnya tidak “rela” divaksin, tapi karena “wajib”. Seharusnya, vaksinasi harus dengan senang dan gembira.

Pencapaian target vaksin di Indonesia sangat lambat. Dari 40.349.049 orang target yang ditetapkan, baru tercapai sekitar 27 persen. Ini angka yang sangat kecil. Yang harus diingat, 27 persen itu dari target yang ditetapkan, bukan dari total penduduk dewasa. Mereka yang di vaksin pada tahap awal ini adalah tenaga medis, petugas publik dan lansia.

Aceh lebih parah lagi, termasuk provinsi paling rendah angka vaksin bersama NTT, setidaknya sampai akhir April lalu.

Kemudian, yang paling penting adalah meningkatkan sasaran vaksin. Pemerintah harus menyediakan vaksin dalam jumlah besar. Jika belum sanggup disediakan oleh “vendor” yang sudah ditunjuk, berikanlah ruang kepada vendor vaksin yang lain, seperti vaksin nusantara atau vaksin merah putih, atau vaksin apa saja yang penting aman.

Joe Biden menargetkan 70 persen warga amerika harus divaksin. Angka tersebut akan dicapai pada Juli 2021. Negara-negara bagian berlomba mencapai target tersebut.

Pemerintah di sana merangsang warganya untuk melakukan vaksin. Negara bagian Maryland misalnya, menyediakan bir dingin gratis setelah vaksin.

California, menyediakan hadiah total sekitar 20 Milyar untuk mencapai angka 70 persen itu. Ada 10 orang yang akan mendapatkan hadiah sebesar itu dan beberapanya lagi juga mendapatkan hadiah di bawah itu.

Sampai sekarang, angka vaksin di California sudah mencapai 60 persen lebih, tidak sampai 10 persen lagi. Yang perlu dicatat, yang tidak sampai 10 persen lagi itu dari total jumlah penduduk.

Bayangkan, berapa jauh ketertinggalan kita dengan Amerika. Padahal, sebelumnya, di era Trump yang tidak percaya Korona, betapa centang-prenangnya penanggulangan Korona d sana.

Nah, sudah kebayangkan, apa yang harus dilakukan untuk menyegel Korona itu? Meningkatkan angka vaksin dan uji swab. Seharusnya, pemerintah menyediakan vaksin ini di banyak tempat pelayanan publk.

Kalau begitu, apa guna menyegel warung kopi? Mungkin, biar ada sesuatu saja. Entahlah.

Komentar

Loading...