Saus Cap APBA

Saus Cap APBA

Oleh: Alja Yusnadi

SEPERTI biasa, BPS setiap enam bulan sekali merilis hasil sensusnya. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi yang berwenang untuk melakukan sensus ekonomi di Indonesia. Dan, seperti biasa juga, Aceh kembali menempati provinsi paling miskin di Sumatera.

Data-data itu boleh saja didebat, apalagi kalau menyangkut metodologi dan kesahihan, terutama yang disampling. Sebut saja misalnya, data mengenai luas produksi dan produktivitas sawah. Biasanya, data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian lebih tinggi dari pada data yang dirilis BPS. Jika ada dua data, boleh diuji, yang mana yang lebih dekat ke kebenaran.

Namun, mendebat karena tidak sesuai selera, suatu pekerjaan yang sia-sia, cuma memalukan. Itulah yang selalu dipertontonkan oleh elit—birokrat dan politik—kita.

Daripada kita sibuk menerjemahkan data BPS itu, lebih baik kita mulai menggunakan data itu untuk memperbaiki situasi. Tentu, data itu hanya menjadi angka statistik bagi orang-orang yang tidak punya kuasa. Sebaliknya, angka-angka itu menjadi landasan kontekstual untuk mengarahkan APBD/A-K.

Kenapa kemiskinan seperti awet sekali di Aceh? Sebenarnya, yang membuat orang nyinyir dan tertarik untuk berkomentar karena di saat yang sama, Aceh memiliki uang—melalui APBD—lebih banyak dari provinsi lain di Sumatera.

Sebutlah, kemiskinan di Aceh itu dipengaruhi oleh dua kejadian besar: Konflik bersenjata dan Tsunami. Benar adanya, sebelum konflik terjadi secara masif, persentase angka kemiskinan di Aceh sekitar 15 persen. Lalu, perlahan-lahan angka itu mencapai 30 persen.

Masa pemulihan sejak dua peristiwa besar itu dimulai tahun 2006. Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-Nias sudah menggelontorkan uang dalam jumlah yang kalau dibelikan Es Cendol tidak habis di makan oleh seluruh orang Aceh selama 5 tahun berturut-turut. Itu perkiraan kasar saya saja. Belum lagi anggaran dari lembaga non pemerintah. Dengan anggaran 100 Triliun lebih itu, angka kemiskinan Aceh turun mencapai 21 persen.

Jika penurunan angka kemiskinan dihubungkan dengan banyaknya uang yang beredar—setidaknya singgah sebentar—di Aceh, pada saat itu, selain BRR, Aceh juga mulai menerima dana otonomi khusus (otsus). Praksis, ketika dana rehab-rekon ditambah dengan APBA mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 7 persen.

Pasca rehab-rekon, angka kemiskinan  di Aceh juga terus berkurang. Dari 21 persen pada tahun 2009 secara perlahan mencapai angka 15.33 persen pada tahun 2021. Selama 12 tahun turun 6 persen. Jika tren ini terus berlanjut, sampai tahun 2028 kemiskinan Aceh bertahan di atas 10 persen. Masih di atas angka nasional yang pada tahun ini sudah disekitaran 10 persen.

Saya mengambil titik balik pada tahun 2028, karena pada masa itu otsus Aceh akan berakhir (kalau tidak direvisi). Jika jumlah APBA yang dengan otsus saja tidak mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan, apalagi setelah otsus yang sudah pasti mengurangi pendapatan di dalam APBA.

Kemiskinan itu, sangat erat kaitannya dengan pendapatan, pekerjaan, konsumsi pangan, dan kepemilikan aset. Sehingga, upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin itu jangan jauh-jauh dari penyediaan lapangan kerja, pendapatan, membantu akses konsumsi pangan, dan seterusnya. Kebanyakan orang miskin itu hidup di pedesaan.

Lalu, apakah APBA yang merupakan sikap politik anggaran Pemerintahan Aceh itu sudah menyentuh hal-hal pokok yang memberdayakan orang miskin? Lubis (2006) menyatakan, ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan: faktor alamiah dan faktor non alamiah.

Faktor alamiah menurut Lubis seperti kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, serta adanya bencana alam. Faktor alamiah ini yang kita alami pada fase 2001-2006.

Berikutnya faktor non alamiah, seperti akibat kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, dan kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Dan, kalau tidak sampai pada level yang sangat parah. Inilah yang terjadi di fase 2008-sekarang.

Lantas, apa yang bisa dilakukan? Cobalah membolak-balik berbagai dokumen, mulai dari RPJP, RPJM, APBA hingga RKA. Berapa persen dari 17 Triliun rupiah setiap tahun itu yang secara langsung sampai pada titik sasaran?

Kalau sekedar mencari pembenaran tentu banyak sekali jalan menuju Roma. Apalagi, di balik naskah yang tebalnya tidak habis baca sebulan suntuk itu ada para pakar. Mulai dari pakar benaran sampai pakar-pakaran.

Namun, melalui tulisan singkat ini, saya mengusulkan, cobalah bangun sistem usaha agribisnis. Bukan on-farmnya saja, bukan hanya produksinya saja, bukan hanya bercocok tanam saja.

Cobalah tanya kepada para pakar itu, tanaman apa yang paling cocok dikembangkan di Aceh. Lalu, bagaimana mengurus agroinputnya, seperti bibit, pupuk, alat dan mesin pendukung.

Seterusnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana mengolah menjadi industri? Tidak usah banyak, di wilayah tengah satu, wilayah barat satu, wilayah timur satu. sebagai percobaan.

Tidak perlulah saya ceramah sampai ke hal-hal teknis. Bukan apa-apa, biarlah itu menjadi ladangnya para pakar itu tadi. Yang dibutuhkan adalah kebijakan politik. Dari pada kita sibuk mewacanakan industri besar yang bahan bakunya entah dari mana, baguslah kita mulai dengan industri pertanian yang bahan bakunya bisa membuka lapang kerja masyarakat yang sebagiannya masih berada dalam koridor 15,33 persen itu. Misalnya, Saus Cap APBA. Gimana kira-kira, cocok?

Iklan Bank Aceh Idul Adha 1442

Komentar

Loading...