Satu-Dua Pertanyan untuk Pak Rektor

Satu-Dua Pertanyan untuk Pak Rektor

Oleh : Alja Yusnadi

SEPERTINYA, Jantung dan Hate Rakyat Aceh sedang sakit. Bukan karena Corona bukan pula gegara penyakit dari luar. Dalam tempo yang hampir bersamaan, keduanya sedang didera penyakit dari dalam.

Universitas Syiahkuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, kedua Perguruan Tinggi Negeri ini menandai kebangkitan pendidikan Aceh, dan disematkan pula organ tubuh yang sangat vital bagi kehidupan manusia kepadanya: Jantong dan Hatee!

Anda pastilah tahu bagaimana sentralnya fungsi kedua organ tubuh itu, sebegitu besarpula asa orang Aceh yang menggantung di pundak kedua Perguruan Tinggi itu. Unsyiah dan UIN diharapkan memompa ilmu pengetahuan ke seluruh pelosok Aceh dan menjadikannya sebagai generasi terdidik yang siap bersaing dengan dunia luar.

Pemaklumatan itu juga ditandai dengan peresmian Komplek Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1959 dan menjadi cikal bakal untuk diperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah. Diantara komplek itulah berdiri dengan megah Unsyiah dan UIN Ar-Raniry beserta Rangkang Manyang Tgk. Chik Pantekulu.

Jadilah keberadaannya dipuncak, apalagi pasca Tsunami tahun 2004 lalu  gedung-gedung baru dengan berbagai gaya arsitektur berdiri megah di kedua kampus itu, seakan mengisyaratkan “kami berada dipusat peradaban Aceh”. Walaupun disisi lain semakin menjauh dengan arsitektur Aceh, tidak ada bangunan yang mencirikan khasanah Aceh.

Bagi generasi muda yang berasal jauh dari pinggir kota seperti saya, ada kebanggan dapat menjadi bagian diantaranya, entah belajar atau jadi pengajar. Pada masa lampau, banyak manusia yang arif lagi bijak diproduksi disini. Semasa Aceh menapak dari konflik ke konflik, kehadiran orang sekelas Prof. Ibrahim Hasan, Prof. Samsuddin Mahmud, Prof. Safwan Idris, Prof. Dayan Dawood ibarat oase ditengah padang pasir. Tanpa mengenyampingkan peran guru besar dan akademisi lainnya, setidaknya deretan nama yang saya sebut tadi, berperan banyak dalam menata Aceh.

Beberapa diantaranya pernah menjadi Kepala Bappeda dan kemudian menjadi Gubernur Aceh. hasilnya dapat dilihat, beberapa rancangan pembangunan monumental adalah hasil peras keringat para jagoan kampus ini. Bahkan, semasa konflik, rektor Unsyiah dan UIN (waktu itu masih IAIN) harus meninggal diujung senapan orang tak dikenal. Apa pasal? Karena pemikiran-pemikiran mereka dianggap mengganggu kepentingan.

Itu tidak seberapa, hanya gambaran singkat saja, bagaimana Jantong-Hatee memompa kebaikan ke seantero Aceh. Apakah sekarang meredup? Ah, tentu saja tidak, lebih tepatnya lagi saya tidak tahu. Tapi hubungan kedua kampus ini dengan kekuasaan lokal cukup dekat, beberapa anggota parlemen, dan Staf ini-staf itu merupakan bagian dari Unsyiah dan UIN baik sebagai pelajar atau pengajar. Gubernur non aktif dan Plt. Gubernur, dua-duanya juga bekas pengajar di Unsyiah. Itu belum lagi kita ukur ASN, politisi, Bupati/Walikota seluruh Aceh, mungkin tidak cukup jari.

Di tengah kegemilangan ada satu-dua pokok soal yang membuat saya bertanya, apa itu? Pertama, di Unsyiah, seorang pengajar, Saiful Mahdi diadili sampai ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengadunya, Taufik Saidi yang juga pengajar di Unsyiah. Apakah Unsyiah tidak ada mahkamah yang dapat menyelesaikan perkara sesama insan akademik? Desa saja memiliki “Mahkamah Adat” untuk mengadili beberapa tindak pidana ringan. Masak iya, lembaga agung sekelas Unsyiah kalah dengan desa?

Rektor sebagai pemegang otoritas tertinggi harusnya tidak membiarkan perdebatan kaum intelektual ini harus diuji di Pengadilan Negeri. Bukan apa-apa, malu saja rasanya. Entah pula untuk urusan-urusan diluar jalur akademis, semisal utang-piutang, perebutan batas tanah, harta warisan, atau perebutan selingkuhan.

Ini yang diperdebatkan adalah ihwal penerimaan dosen. Sebagai statistikawan, Saiful Mahdi menangkap ada kejanggalan terhadap penentuan lewat-tidaknya calon dosen di Fakultas Teknik berdasarkan kecendrungan nilai yang diperoleh di setiap tahapan test. Seharusnya, yang dipertajam adalah dugaan kejanggalan tersebut, apakah dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, atau megada-ada saja.

Rektor, harusnya mengadili keduanya, bisa saja melalui komite etik atau kalau belum ada bentuk saja tim pencari fakta yang penting tidak bertabrakan dengan statuta. Harusnya dinamikanya tidak boleh keluar dari jalur akademis tadi. Misalnya, komite atau tim meminta pertanggungjawaban intelektual Saiful Mahdi, apa pasal saudara menyatakan demikian?

Jika yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan, kasih hukuman, cabut saja gelar statistikawan atau suruh mengajar di jurusan lain saja, dan sebaliknya, kalau kejanggalan dapat dibuktikan, berlapang dadalah pak rektor, berikan Saiful Mahdi penghargaan, itu contohnya. Tapi saya kan bukan rektor.

Perihal kedua, Rektor UIN Ar-Raniry menyurati Kementrian Agama melalui surat bernomor 4558/Un.08/R/04/2020 tertanggal 27 April. Apa isinya? Rektor meminta Kemenag menganulir salah satu peserta seleksi lelang jabatan kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh atas nama Syahrizal yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pengajar di UIN. Hasilnya? Panitia lelangpun membatalkan kelulusan Syahrizal, dan sirnalah harapan sang Profesor.

Berita tentang ulah rektor ini tersiar melalui berbagai flatform media sosial. saya baca berulang, nampaknya ada yang tidak biasa. Apa yang sedang terjadi di UIN? Apakah ada gesekan antara keduanya? Sekilas, masalahnya berawal disaat Syahrizal mengambil surat izin pimpinan cukup sampai Dekan, tidak langsung ke Rektor.

Makin tidak enak badan, disaat mantan rektor UIN memberi keterangan. Menurut Farid Wajidi, Syahrizal pernah di berhentikan dari direktur pasca sarjana hanya seminggu sejak Warul Walidin dilantik sebagai rektor menggantikan Farid.

Rasa-rasanya agak ganjil, rentetan kejadian itu tidak normal. Walaupun wakil rektor memberikan alasan bahwa UIN membutuhkan Syahrizal. Bagaimana butuh, sementara jabatan yang ada dilucuti. Mirip-mirip kisah Jendral Harto “mematikan kerier” Jendral Pranoto dengan cara menjadikannya perwira tinggi yang diperbantukan pada KSAD.

Unsyiah dan UIN memiliki tradisi mengabdi diluar kampus, termasuk Syahrizal, pernah menjadi kepala Dinas Syariat Islam, sejalan dengan keilmuannya sebagai guru besar di Fakultas Syari’ah. Begitu pula dengan Kanwil Kemenag, masih dalam ruang lingkup keilmuan yang sama.

Mungkin saja, Syahrizal tidak mendukung Warul Walidin disaat pemilihan rektor tempo hari? Kalau ini yang terjadi, lembaga pendidikan ini telah dicoreng mukanya, sebab laku ini tidak ubah seperti yang dipraktekkan dalam perebutan kekuasaan, atau justru menjadi cermin, yang memantulkan rupa sebenarnya rupa?

Kedua pertanyaan itu mengganjal dibenak saya. Bagaimana mungkin tempat yang luhur itu bisa menjelma menjadi sangat buruk perilakunya. Apa guna berpuluh-puluh, beratus-ratus SKS diajarkan perihal ini-itu, gelar berderet memenuhi plang nama, kalau untuk hal sepele seperti itu saja tidak bisa diselesaikan dengan bijak.

Tapi entah juga para rektor Jantong Hate rakyat Aceh ini memiliki alasan yang memuskilkan sehingga harus berlaku demikian. Kalau dulu, Presiden Soekarno menulis di tugu Darussalam “Tekad bulat melahirkan perbuatan nyata, Darussalam menuju pelaksanaan cita-cita” jangan sampai pada generasi sekarang menjadi “Tidak bulat tekad melahirkan perpecahan yang nyata, Darussalam menuju perceraian cita-cita” Agar tidak menjadi pertanyaan panjang dan menjadi bola liar yang disepak kesana-kemari, ada baiknya kedua Rektor itu memberi penjelasan!

Komentar

Loading...