Sambut Baik Hasil KTT ASEAN  di Jakarta, Yayasan Geutanyo: Segera Tangani Krisis Kemanusian

Sambut Baik Hasil KTT ASEAN  di Jakarta, Yayasan Geutanyo: Segera Tangani Krisis Kemanusian
Tgk Nasruddin

JAKARTA, ANTEROACEH.com - KTT ASEAN tentang penanganan krisis Myanmar pada Sabtu 24  April 2021 lalu di Kantor Sekretariat ASEAN - Jakarta, telah berhasil menelurkan 5  konsensus yang diumumkan oleh Presiden Jokowi.

Poin yang disepakati dan mendesak adalah penghentian kekerasan militer Myanmar, dimulainya proses dialog inklusif, pembebasan tahanan politik Myanmar, pembentukan utusan khusus ASEAN untuk pemantauan secara objektif, serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN; sebagai pendekatan dasar penyelesaian krisis politik terbaru Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari lalu.

Yayasan Geutanyo, salah satu lembaga yang selama ini konsen melakukan pendampingan terhadap imigran korban kekerasan perang mendukung penuh hasil KTT tersebut, karena dianggap menjadi awal penangan krisis kemanusian di negara tersebut.

Yayasan Geutanyoë menyambut baik keterangan pers hasil KTT yang diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkaitan dengan penghentian kekerasan, pembebasan tahanan politik serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan di Myanmar. Apalagi  konflik multidimensional di Myanmar juga berdampak pada  negara tetangga, termasuk Indonesia.

“Kami sambut baik hasil KTT ASEAN di Jakarta. Konsensus yang telah disepakati harus segera ditindaklanjuti, dengan segera menurunkan ASEAN-ERAT (Emergency Response and Assessment Team) ke lapangan untuk menghitung cepat  kebutuhan mendesak penanganan kemanusiaan  di sana,” ungkap Koordinator Advokasi Yayasan Geutanyo Tgk Nasruddin, Minggu (25/4/2021).

Pihaknya juga mendorong delegasi ASEAN untuk melalukan pertemuan antar kelompok masyarakat sipil lintas negara anggota ASEAN sebagai bentuk diplomasi paralel diluar pendekatan yang dilakukan pemerintah (government to government, and people to people); sekaligus mengimbangi hasil observasi dan penjajakan dialog yang akan dilakukan delegasi ASEAN ke depan.

Yayasan Geutanyoë berharap kepada ASEAN untuk tidak melupakan masalah Rohingya sebagai salah satu persoalan fundamental yang wajib diselesaikan oleh Pemerintah  Myanmar  untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan inklusif. 

“Bagaimanapun, jika  pemulihan status warga negara bagi etnis Rohingya tidak terwujud , maka seluruh proses yang dibangun ASEAN saat ini akan sia-sia, karena siklus  kekerasan akan kembali berulang dan menyeret banyak negara tetangga sebagai korban,” sebut Tgk Nasruddin.

Menurutnya, pengakuan ASEAN terhadap etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar dapat dilakukan dengan cara menjadikan  pengungsi Rohingya yang saat ini tersebar di Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia sebagai penerima bantuan kemanusiaan tetap dari ASEAN.

Yayasan Geutanyoë juga   mendesak ASEAN  segera membentuk komisi khusus penanganan krisis pengungsi, sebagai gesture awal prioritas kerjasama ASEAN di masa mendatang sekaligus menjawab kebutuhan pembentukan sistem penanganan refugees secara kolektif di antara negara-negara anggota ASEAN seperti saran Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dengan harapan komisi ini menjadi elemen utama penanganan arus refugees  di Asia Tenggara.

Pihaknya juga mengajak elemen sipil dan lembaga  kemanusiaan di Aceh untuk menyatakan kesediaannya berbagi pelajaran dan pengalaman selama membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik kepada masyarakat, aktivis dan organisasi sejenis di Myanmar. Karena Aceh  sukses mencapai dan menjaga perdamaian.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan sejumlah lembaga pemantau HAM, lebih dari 250.000 masyarakat sipil di Myanmar  telah mengungsi dan lebih dari 700 orang meninggal sejak kudeta berlangsung, belum terhitung korban mengungsi maupun meninggal dari periode kekerasan sebelumnya.

Komentar

Loading...