Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Refleksi, Upaya Melihat Diri

Refleksi, Upaya Melihat Diri
Ilustrasi.

Oleh: Alja Yusnadi 

Dalam kehidupan ini, pada suatu titik, kita harus berhenti sejenak. Melihat sekeliling sembari bertanya, pada diri sendiri: sudah sampai dimanakah perjalanan ini? Refleksi. 

Untuk urusan ini, kita harus belajar dari pujangga, penyair. Memantulkan realita ke dalam bait yang berirama.

Refleksi,  juga berarti cerminan.

Kali ini, saya hendak meletakkan AZAM—Azwir dan Amran-- di hadapan cermin. Apa yang sudah dibuat selama dua tahun memimpin Aceh Selatan. Lebih tepatnya cermin yang disediakan oleh Pemuda Aceh Selatan (PAS) melalui diskusi publik.

Apa yang hendak direfleksikan? Ada beberapa cara untuk menjawabnya. Bisa membandingkan dengan pemerintah sebelumnya, membandingkan dengan kabupaten/kota tetangga dan secara legal-formal membandingkan harapan—seperti dimuat di RPJM—dengan kenyataan.

Dua tahun tentu bukan waktu yang tepat, paling tidak melihat progres yang sedang berjalan.

Sebenarnya, masyarakat menaruh harapan besar kepada AZAM. Oleh karena itu pula, AZAM memikul beban yang tidak ringan.

Mayoritas kecamatan dimenangkan oleh kandidat yang diusung oleh PNA-PKB-Hanura-PDI Perjuangan ini. Dukungan cukup menyebar, masyarakat—hampir semua kecamatan—menitipkan harapan.

Setidaknya, ada beberapa program yang menarik perhatian: santunan kematian, ambulance centre dan subsidi listrik 2 ampere.

Euforia itu mirip dengan kemenangan Irwandi pada periode kedua. Masyarakat mendambakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)—yang hanya modal KTP—untuk berobat, tidak harus ada dokumen ini-itu.

Setelah menang, Tim transisi—semacam rumah transisinya Presiden Jokowi-- segera menyelaraskan imajinasi AZAM ke dalam dokumen yang lebih konseptual. Disusunlah draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Tim penyusun pun tidak alang-kepalang, banyak akademisi yang sudah pengalaman. Beberapa diantaranya pada kemudian hari menjadi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D)—semacam tim asistensi.

Tim inilah yang dalam perjalanannya membantu BAPPEDA mensingkronkan imajinasi AZAM menjadi program pemerintah. Memastikan SKPK menjalankan program. Entah kenapa, di tahun kedua, tim ini tidak terdengar kabarnya lagi. Entah masih ada, entah sudah hilang.

Setelah disahkan menjadi Qanun RPJMK Aceh Selatan 2018-2023, tersusunlah 10 misi Kepala Daerah dan 11 program Aceh Selatan Hebat. 

Kalau mau refleksi, dari sinilah kita mulai. Bupati sesekali memangil jajarannya untuk menanyakan perihal misi dan program Aceh Selatan Hebat itu.

Saya tertarik dengan misi 7, 8, 9, dan 10. Ini sungguh imajinasi yang luar biasa. Tidak semua kepala daerah memiliki pemikiran seperti itu.

Empat misi itu berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa.

Ada juga penguatan basis produksi masyarakat dan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kemudian terbangunnya sentra produksi, industri, dan industri kreatif yang kompetitif. Pun juga masih ada pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bagaimana realiasinya? Secara makro, beberapa data menampakkan kecendrungan positif. Angka kemiskinan misalnya, penurunannya melebihi target. Apakah itu karena program pemerintah? Atau bergerak sendiri? Inilah yang harus diuji secara mikro.

Kali ini, saya tidak mengulas secara teknis satu-persatu imajinasi AZAM, terutama 4 misi terakhir itu.

Ditengah plus-minusnya, pemerintah AZAM dihadapkan pada dua kendala non-teknis atau tidak terduga. Pertama meninggalnya Azwir dan kedua Korona.

Sebab yang pertama, Tgk. Amran sebagai Bupati harus mengatur ulang komposisinya. Mau tidak mau dia harus menjadi sopir utama. Sebab kedua, karena Korona banyak program yang sumber pembiayaannya tertunda.

Untuk mewujudkan program Aceh Selatan Hebat prasyaratnya adalah solid. Konsolidasi aparatur harus terjadi. Semua berjalan sesuai tupoksi masing-masing.

Sekda, para asisten, kepala SKPK, Kabid, Kasi, staf harus satu hentakan nafas dengan Bupati.

Instansi yang menjadi leading sektor program unggulan harus diisi oleh orang-orang enerjik, memiliki determinasi dan akselerasi, mampu menerjemahkan keinginan Bupati.

Dari empat misi terakhir tadi dominannya ranah Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM—atau nama lain--, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayan Masyarakat Gampong. 

Keempat dinas itu harus diisi oleh pejabat seperti ciri yang saya sebutkan tadi. Kalau perlu harus dilatih.

Bupati secara periodik harus mengevaluasi kinerja mereka. Berikan target, kalau tidak tercapai suruh mengundurkan diri. Tentu diikuti dukungan anggaran.

Legislatif turut bertanggung jawab agar RPJM dapat dilaksanakan. Pembahasan di ruang komisi dan banggar harus diisi dengan tema-tema seperti ini, tentu selain mengenai pikiran yang pokok itu.

Selanjutnya, Bupati juga harus memaksimalkan peran Sekretaris Daerah. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena jabatan, Sekda memiliki peran yang sangat vital.

Lihat saja bagaimana gegap-gempitanya Sekda Aceh yang beberapa kali membuat terobosan dengan slogan BEREH nya.

Kemudian, penting juga bersinergi dengan pemerintah gampong untuk membantu menuntaskan program pemerintah kabupaten.

Salah satunya soal santunan kematian itu, pemerintah gampong dapat menanggulanginya lebih dulu. Jangan biarkan ahlul bait mengurus administrasi. Mereka masih berduka. Biarlah menjadi urusan kasi atau kaur kesra pemerintah gampong atau staf yang ditunjuk.

Ide ini pernah saya diskusikan dengan beberapa orang. Tinggal dibuat relugasinya. Tapi sifatnya talangan, tetap menjadi tanggung jawab kabupaten.

Satu lagi perihal BUMG. Kabupaten harus mensupervisi. Memperkuat lembaga usaha gampong itu. Apalagi, pemetaan potensi sudah dilakukan, oleh DPMG beberapa waktu lalu.

Fungsi kehumasan juga harus berjalan dengan baik. Pemerintah harus menyampaikan kepada publik tentang keberhasilan AZAM.

Terakhir, untuk meringankan beban kerja, sudah selayaknya Bupati memiliki Wakil. Tidak baik juga terlalu lama sendiri. Carilah yang bisa bekerjasama dengan Bupati. yang tidak menggunting dalam lipatan yang tidak menyalip di tikungan.

Mencari yang seperti itu memang gampang-gamapang susah. Paling tidak, Bupati yang ditopang oleh Wakil Bupati yang enerjik—Cerdas--memiliki jaringan luas dan Sekda yang berintegritas, tiga tahun sisa jabatan masih cukup untuk menjadikan Aceh Selatan hebat. Semoga!.

Komentar

Loading...