Putusan PN Lhoksukon Tidak Singgung  Soal Tapal Batas Waduk Keureuto, Zul Azmi: SK Bupati Masih Sah   

Putusan PN Lhoksukon Tidak Singgung  Soal Tapal Batas Waduk Keureuto, Zul Azmi: SK Bupati Masih Sah   

LHOKSUKON - Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon baru-baru ini terkait  gugatan perdata Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara  soal sengketa lahan Waduk Keureuto Paya Bakong tidak memutuskan soal sengketa tapal batas, namun hanya mengakomodir soal kepemilikan lahan 11 warga yang ada di lokasi sengketa.

Kuasa Hukum  Blang Pante, Paya Bakong, Zul Azmi Abdullah, SH kepada anteroaceh.com,  Jumat (16/7/2021) menyebutkan, isi  putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon  pada tanggal 8 Juli 2021 perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN-Lsk, adalah majelis hakim hanya  mengabulkan gugatan 11 warga Plu Pakam berkaitan dengan tanah warga tersebut. 

“Hakim hanya mengabulkan gugatan 11 warga yang lahannya berada di kawasan tersebut. Bukan soal tapal batas, karena dalam putusan itu  tidak disinggung sama sekali soal tapal batas, jadi ini bukan kemenangan Plu Pakam seperti yang didengungkan media, kami ingin meluruskan informasi,” ungkap Zul Azmi.

Kemudian, majelis hakim juga sama sekali tidak menyinggung mengenai tapal batas  yang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, tanggal 8 Januari 2021.

“Sehingga  putusan  perkara ini tidak dapat disebut bahwasanya sengketa tapal batas telah dimenangkan oleh Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas, sebagaimana isu yang berkembang pesat di masyarakat selama ini,” katanya lagi.

Apalagi gugatan itu, lanjutnya  diajukan oleh warga bukan atas nama gampong . 11  penggugat mengaku mempunyai tanah yang akan dibebaskan pada tahap ke-3 untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto.

Namun demikian, pihaknya tetap mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut “Saya selaku kuasa hukum Geuchik dan Tuha Peut Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, telah mendaftarkan banding pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 kemarin,” ungkapnya.

Kemudian ia menyebutkan  sesuai dengan Permendagri Nomor  45 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, kewenangan menetapkan dan menyelesaikan Batas Desa merupakan mutlak kewenangan Bupati/Kepala Pemerintahan. 

Untuk diketahui, Humas PN Lhoksukon Muhifuddin menyebutkan   hakim menolak eksepsi tergugat dalam hal ini Geuchik dan Tuha Peut Gampong Blang Pante dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. 

“Majelis hakim memutuskan sah secara hukum tanah garapan penggugat sebagaimana dalam posita gugatan berada di Gampong  Plu Pakam. Namun putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap karena tergugat dan penggugat masih diberikan kesempatan melakukan upaya banding,” kata Muhifuddin.

Komentar

Loading...