PUPR dan DPRK Lhokseumawe Sepakat Proyek Batu Gajah Cunda Meuraxa Tidak Fiktif

PUPR dan DPRK Lhokseumawe Sepakat Proyek Batu Gajah Cunda Meuraxa Tidak Fiktif

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Lhokseumawe sepakat proyek batu gajah pengaman pantai Meuraxa- Cunda tahun 2019-2020 senilai Rp 11,6 miliar tidak fiktif.

Hal itu disepakati dalam pertemuan Komisi C DPRK  bersama pejabat PUPR di ruang  pertemuan gabungan komisi kantor DPRK Lhokseumawe, Senin (18/1/2021) sekitar pukul 14.00 WIB.

Pertemuan dipimpin Ketua DPRK Ismail, Wakil Ketua II T Sofianus didampingi wakil ketua Komisi C Dicky Saputra, Sekretaris Komisi Azhar Mahmud alias Cek Har , anggota Komisi  Drs Hamzah M Ali dan Sayed Fakhri.

Sementara dari pihak Dinas PUPR hadir  kepala dinas Safaruddin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mulkan alias Bobi  dan Zulki mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Diawal pertemuan, T Sofianus meminta dinas untuk memaparkan perihal proyek bersumber dari Otsus 2019 -2020 tersebut dan meminta dinas mengungkap semua hal termasuk perihal administrasi, berhubung proyek tersebut sudah menjadi isu hangat dan menjadi konsumsi media.

“Pertemuan ini untuk meminta penjelasan dari dinas karena menurut kami ini aneh, kenapa informasi banyak diketahui oleh pihak lain ketimbang kami di dewan, bahkan kabarnya ini dikabarkan fiktif,” ungkap  T Sofianus alias Pon Cek.

Menjawab hal itu, Kadis Safaruddin memaparkan,  proyek pengaman pantai tersebut dikerjakan pada tahun 2019 dengan nilai kontraktual Rp 6,8 miliar dengan volume panjang 177,4 meter, lebar atas 2 meter dan lebas bawah 6 meter. Dilanjutkan pada tahun 2020 dengan desain sama dan panjang 123 meter. Proses pembayaran dilakukan pada November 2020 lalu setelah dilakukan pengukuran volume di lapangan.

“Perencanaan ditahun 2020 memang tidak ada , karena desain proyeknya sama dan sebelum saya teken surat perintah membayar (SPM) pada November lalu saya sudah cek ke lapangan untuk memastikan volume sesuai dengan nilai pada kontrak,” jelas Safaruddin.

Namun soal masa pelaksanaan proyek, Safaruddin mengaku tidak tahu menahu, karena dirinya baru menjabat kepala dinas PUPR Kota pada Oktober 2020. Saat itu proyek telah selesai dilaksanakan.

“Ini bukan untuk membela, bila ada yang mengatakan ini fiktif, tidak mungkin , karena ada volumenya di lokasi  dan sesuai dengan kontrak per tahun, bila fiktif pastinya tidak ada volumenya, jika tidak ada volume pastinya tidak ada pelaksanaan,” tegasnya.

Mendapat penjelasan itu, Pon Cek kembali mempertanyakan mengapa soal proyek itu menjadi   isu fiktif yang akhirnya menjadi viral di masyarakat. Kemudian, politisi Demokrat itu menuding bahwa ada kekisruhan yang terjadi di internal dinas tersebut  sehingga menimbulkan persoalan sehingga proyek tersebut dianggap menjadi masalah.

“Informasi yang beredar di media dan masyarakat selama ini sehingga proyek ini viral pasti datang dari kalian (Dinas PUPR), menurut saya ada yang tidak singkron di internal dinas , ini yang saya nilai,” tegas Pon Cek.

Selanjutnya  Sekretaris Komisi C Azhar Mahmud meminta penjelasan dugaan adanya kerancuan dalam hal administrasi dan politisi Nasdem tersebut meminta salah seorang dari pejabat dinas tersebut bisa menjawabnya.

“Saya ingin mempertajam di hal administrasi, apa ada yang rancu? Saya yakin masalah proyek tersebut tidak separah yang diberikan di media, siapa yang bisa menjelaskan hal ini,” tanya  pria yang akrab disapa Cek Har.

Menjawab hal itu, Mulkan selaku PPK mengaku ada kerancuan, karena dalam perencanaannya dibuat lurus, namun dalam pelaksanaan sepanjang 45 meter harus dibuat menjorok ke sungai, karena terhalang lahan warga yang belum dibebaskan.

“Begini pak, ini titik awal rencananya lurus , nah tiba-tiba dalam pelaksanaan, pada garis lurus itu ada lahan warga yang belum dibebaskan, oleh sebab itu kita harus buat menjorok ke sungai sepanjang 45 meter,” ungkap Mulkan sambil menunjukkan peta rencana proyek ke anggota dewan yang hadir dalam ruang itu.

Kemudian dijelaskan juga, karena terjadi pergeseran itu kedalaman tebing ikut  bertambah, yang awal direncanakan hanya 1,5 meter berubah menjadi 2,5 meter. “Level harus dengan ketinggian sama, oleh sebab itu kita harus tambah batu ke dalam sungai karena lokasinya masuk ke sungai,” tambah Mulkan.

Pertanyakan PPTK Mundur 

Pada kesempatan itu Cek Har dan Pon Cek juga sempat mempertanyakan soal saudara Zulki sekalu PPTK yang mundur . Karena menurut mereka, kasus tersebut muncul ke publik diduga  ada kaitannya dengan  isu tersebut.

Kemudian Zulki membenarkan telah mundur dari PPTK pada Desember 2019 dengan alasan ditahun 2020 tidak ada proyek.  Ia juga membantah mundur dari jabatan itu ada  kaitan dengan kisruh proyek batu gajah pengaman pantai.

“Saya mundur pada 10 Desember 2019, karena ditahun 2020 tidak ada proyek, dan saya mundur tidak ada kaitan dengan soal ini,” jelasnya singkat.

Diakhir pertemuan, Pon Cek dan Komisi C yang hadir dalam pertemuan  mengambil kesimpulan, bahwa proyek tersebut tidak fiktif karena ada volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontraktual.

“Kita sepakat hari ini bahwa proyek ini tidak fiktif, karena ada pelaksanaannya dan hasilnya sesuai dengan kontrak,” jelasnya.

Setelah itu,  ketua DPRK Ismail langsung mengajak  pejabat dinas dan anggota dewan yang hadir disana untuk terjun langsung ke lokasi untuk melihat langsung hasil pekerjaan tahun 2020 dan 2019 tersebut.

Tak Ada Boat, Dewan Gagal ke Lokasi 

Pimpinan DPRK Lhokseumawe Ismail dan T Sofianus dan anggota Komisi C bersama  pihak dinas dan wartawan tiba di lokasi proyek di kawasan Krueng Cunda , tepatnya di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua sekitar pukul 15.00 WIB.

Hanya saja setelah menunggu hampir satu jam ,  mereka tidak bisa sampai ke titik batu gajah karena tidak tersedia boat.  Alhasil, mereka hanya menyaksikan proyek batu gajah dari jarak 50 meter dari sisi seberang.

Sekitar pukul 16.00 WIB , seluruh rombongan meninggalkah lokasi setelah mendengar azan Shalat Ashar.

Komentar

Loading...