Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pulkam Boleh, Mudik Jangan

Pulkam Boleh, Mudik Jangan

Oleh : Alja Yusnadi 

DELAPAN tahun lalu, saya mengikuti pelatihan Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL). Semacam kursus singkat tentang kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Yasayan Satunama, Yogyakarta.

Pesertanya utusan Civil Society Organitation (CSO) dari berbagai daerah, seangkatan dengan saya ada yang dari Gunung Kidul, Madura, Jakarta, Sulawesi, Aceh, itu yang saya ingat. Salah satu topik yang dibahas adalah Analisa sosial (Ansos). Untuk materi ini, peserta diterjunkan ke tengah masyarakat, melihat-lihat, berinkteraksi, berdiskusi, menjadi masyarakat Kali Biru, selama beberapa hari.

Kali Biru, sebuah kawasan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jogyakarta. Awalnya, saya bergumam, kenapa harus ke mari? Melawati pegunungan, tanjakan, akhirnya guide menyatakan telah sampai.

Padahal, saya melihat pohon besar-besar di sekitar, mirip hutan, dari kejauhan nampak samar rumah penduduk diantara pohon besar. Dan, ternyata benar itu adalah Kali Biru, sebuah pemandangan, bagaimana manusia bisa berdampingan dengan alam, tanpa harus menaklukkan, Hutan Negara.

Saya bukan sedang bercerita tentang bagaimana indahnya Kali Biru yang hari ini sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cemerlang, melalui unit usaha wisata alam, mampu menjadi pemikat petualang. Tapi bagaimana, karena faktor alam masyarakat Kali Biru memilih merantau untuk melanjutkan kehidupan, minimal sampai pada saat saya berkunjung 2012 silam.

Pendapatan utama masyarakat mencari kayu bakar, menanam jahe, lengkuas, kunyit dan tanaman sejenis itu di sela-sela pohon besar, tanpa menebang. Fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak ada, anak-anak harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk sekolah. Begitu cerita yang saya dapat. Wedang dan tempe adalah menu favorit, hampir setiap rumah yang saya singgahi pasti disuguhkan dua macam kuliner khas Jawa ini.

Ada satu hal yang menjadi kebanggaan penduduk pada saat itu, seorang kerabat desa di perantauan berhasil menjadi Rektor pada salah satu Perguruan Tinggi. Ini yang menjadi inspirasi anak-anak muda untuk merantau.

Tidak hanya Kali Biru, penduduk desa, sebagian besar memilih jadi perantau untuk memperbaiki derajat hidup. Desa hanya menawarkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan tanah, itupun bagi mereka yang memiliki sawah, ladang, kebun. Kalau tidak, ya jadilah tukang kebun, tukang sawah, tukang ladang, yang hidup dari upah.

Tapi keadaan ini dimanfaatkan dengan baik pula oleh masyarakat yang mengikuti program unggulan orde baru; Transmigrasi. Keluarga di daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa di transfer ke daerah yang jarang penduduk, seperti Sumatera, Kalimantan yang dibekali dengan tanah sepetak untuk bercocok tanam, rumah sebidang untuk tinggal.

Entah karena tergiur upah tinggi atau memperbaiki nasib, jadilah berbondong-bondong pemuda desa menuju kota, urban. Bagi yang memilih jalur akademis seperti rektor tadi, merantau dimulai dengan melanjutkan pendidikan, sampai akhirnya jadi dosen, Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan rektor. Yang memilih jalur swasta, diawali dengan menjadi karyawan atau buruh di perusahaan hingga merintis usaha sendiri atau jadi mandor, manejer, direktur, hingga presiden direktur. Itu yang formal, belum lagi yang memilih jalur hitam, untuk jalur ini tidak perlu saya ulas panjang. Intinya, mereka sudah berkehidupan dari tanah air di kota. 

Sesekali, perantau pulang, kebanyakan setahun sekali, disaat hari raya idul fitri, istilah ini sering disebut mudik.

*** 

Anda kenal Najwa Shihab? Ya, situan rumah Mata Najwa. Nana, bersama program talk shownya sering menelanjangi politisi. Kalau anda tidak siap, jangan coba-coba datang, malu yang anda bawa pulang.  Edisi 21 April 2020, Nana mewawancarai Presiden Jokowi, temanya “Jokowi Diuji Pandemi”

Dengan gaya khasnya, Nana menggali narasumber, cuma kali ini lebih agak sopan, seringkali terdengar “Bapak,” “Bapak Presiden,” dalam setiap kata yang dia gunakan. Saya duga itu adalah bentuk penghormatan terhadap orang nomor satu di Indonesia, bukan apa-apa.

Tanya jawab itu berjalan lancar, layaknya penyidik yang sedang menginterogasi tersangka,  Presiden melewatinya dengan santai. Pelan, dengan gaya Solonya Jokowi menjawab, sampai pada satu titik. Nana menanyakan perihal larangan mudik. Yang sudah dilarang ASN, TNI/Polri dan pegawai BUMN. Lantas, Presiden melanjutkan, jika diperlukan suatu saat akan melarang masyarakat mudik, karena menurut data, masih ada sekitar 34 persen masyarakat  yang akan mudik.

Lalu, Nana menyela. Sudah ada 1 juta orang yang pulang kampung. Disinilah awal masalahnya, Presiden menjelaskan, yang sudah pulang kampung itu bukan mudik, apa juga? Ya Pulang kampung, saya singkat Pulkam, singkatan ini populer dimasa sekolah tinggi dulu.

Mulai Nana, politisi, ASN, sampai tukang martabak ramai-ramai mengejek. Pasalnya, apa beda pulang kampung dengan mudik? Ada yang sampai memposting pengertian Mudik menurut kamus.

*** 

Ikhwalnya disini, orang-orang, kebanyakan pengguna sosial, menangkap apa yang disampaikan Presiden lucu sama sekali, perihal mudik dan pulang kampung. Kalau yang disodorkan pengertian kamus, terkhusus KBBI, mudik itu berarti pulang kampung. Saya tidak membantahnya. Tapi dalam menghadapi tekanan Covid-19 ini perlu pula kita lihat lebih detail sesuai konteks, tidak hanya letterlek saja, sesuai apa yang ditulis.

Pulang Kampung yang dimaksud adalah tidak dalam rangka cuti hari raya. Tapi lebih sedih dari itu, para pekerja, karena perusahaan atau usahanya luluh lantak akibat Corona, daripada berdesak-desak di Jakarta lebih baik kembali ke kampung sampai situasi pulih kembali. Lha, kalau milih tinggal di kota, untuk apa? wong pekerjaan sudah tak ada.

Pulang kampung ini serupa dengan warga transmigrasi Trumon yang ketika konflik berkecamuk harus pulang ke daerah asal, sebabnya rumah dibakar dan di terror oleh yang berkonflik. Sepuluh tahun kemudian, berangsur, satu-persatu kembali, walau yang didapati tidak seperti sediakala, entah karena alasan apa, rumah mereka sudah ada yang tempati.

Hal serupa juga bisa digambarkan tat kala Wadjala, kaum kulit putih Eropa yang suatu saat meninggalkan Terra Australia akibat konflik sosial dengan suku Aborigin, walau itu tidak pernah terjadi. Semisal pula konflik sosial yang membuat pembatas antara asli bukan asli atau pendatang dengan pribumi. Olehkarena kerusuhan yang terjadi pada 5 Agustus 1973 di Kota Bandung, sejumlah orang yang dikatakan pendatang harus meninggalkan Bandung, entah kembali ke Tiongkok atau daerah asal, gegara toko tempat mereka berusaha sekalian tinggal rata dengan tanah. Hal-hal serupa inilah yang saya paham sebagai pulang kampung.

Beda dengan mudik, “pulang kampung” yang disebabkan karena adanya libur tertentu, seumpama libur hara raya, seperti yang sedang disoalkan itu. sehabis libur, pemudik harus kembali ke kota tempat dia bekerja. Beda sangat dengan pulang kampung yang pertama tadi, yang entah sampai kapan bisa kembali. Makanya soal mudik yang lebih enak dilarang adalah ASN, karyawan BUMN, TNI/Polri, karena mereka disusui Negara, dan sudah pasti tidak kena PHK atau dirumahkan diluar tanggungan.

Saya belum mengetahui secara pasti waktu bermuasalnya istilah mudik ini. Tapi, dalam keseharian masyarakat kampung saya tinggal, menyebut mudik sebagai petanda yang menunjuk arah tempat lebih kedalam (pedalaman) atau lebih tinggi (gunung). Misal, masyarakat yang berada di dekat jalan raya, menyebut lokasi yang berada di dekat gunung dengan kata mudek (mudik), “Kemeu mudek u tunong siat”. Atau masyarakat yang tinggal di kaki gunung menyebut pergi ke gunung dengan mudek,”Mudek u Gunong”. Jika mudek adalah aktivitas menuju ke tempat lebih pedalaman atau tinggi, lawannya adalah ili. Kalau saya lagi di Jakarta, ingin pulang ke Aceh Selatan, saya menyebut “Jak mudek u Aceh Selatan,” atau dari Kulon Progo ke Kali Biru, begitulah kira-kira.

Apapun cerita dan bahasanya, sebenarnya himbauan itu sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Pandemi yang penularannya begitu cepat, lebih 100 negara dibuat repot karenanya. Sebagai negara padat penduduk, Indonesia memiliki potensi ancaman yang juga besar. Makanya segala cara dilakukan, termasuk melarang masyarakat terutama dari zona merah untuk masuk kedaerah lain, transmisi  lokal.

Bagusnya semua dilarang, tapi bagaimana pula yang sudah kena PHK dan berhimpitan didalam ruangan kecil? Lebih manusianya pemimpin menyediakan tempat yang lebih layak, kalau tidak, biarkanlah mereka kembali ke daerah asal, menikmati hari-hari di desa, sembari menjalankan protokol kesehatan. Sampai disini, jelas ya, Pulkam boleh, mudik jangan!

Komentar

Loading...