Proyek tokopika.com Dinilai Langgar Peraturan Pemerintah, Penegak Hukum Diminta Usut  

Proyek tokopika.com Dinilai Langgar Peraturan Pemerintah, Penegak Hukum Diminta Usut  

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Proyek aplikasi tokopika.com milik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  80 tahun  2019 tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (PPSE).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pendiri MFF Syndicate sekaligus pelaku industri kreatif digital M. Fauzan Febriansyah, melalui rilis yang diterima anteroaceh.com, Jum'at (18/12/2020).

Fauzan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  80 tahun  2019, seharusnya tokopika.com wajib menggunakan domain tingkat tinggi Indonesia (dot id).

"Aturan ini tertulis dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang berbunyi ‘PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs internet," kata Fauzan.

Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor   23   Tahun  2013 tentang Pengelolaan Nama Domain memuat bahwa  nama domain tingkat tinggi indonesia adalah nama domain   tingkat   tinggi   dalam   hierarki   sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (Id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

"Jadi ada sejumlah kewajiban yang harus dijalankan baik PMSE dalam negeri maupun PPMSE luar negeri, pertama, mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet," jelasnya.

Selain itu juga harus mengutamakan dan menggunakan alamat protokol internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Harus melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan data dan informasi secara berkala ke BPS sehingga memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Fauzan mengaku heran,  mengapa bisa sebuah proyek sistem aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah bisa bertentangan dengan hukum, padahal masalah tersebut merupakan hal prinsipil yang seharusnya diketahui oleh Pemerintah Kabupaten dan pengusaha pelaksana proyek aplikasi.

"Jadi domain .id adalah ciri khas domain yang berasal dari Indonesia dan sudah seharusnya menjadi kebanggaan kita semua dan wajib dipatuhi oleh pemerintah daerah seperti Pemkab Abdya sebagai penyelenggara pemerintahan termasuk perusahaan yang mengikuti tender proyek sistem aplikasi e-commerce ini," tururnya.

Fauzan melanjutkan, terdapat banyak keuntungan jika PPMSE/e-commerce memakai domain .id, diantaranya memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk muncul dalam Search Engine Optimization (SEO) pada mesin pencari Google, selain itu domain .id lebih terpercaya dan lebih kredibel daripada domain lainnya, juga akses situs akan lebih cepat ketika memakai domain .id.

"Yang lebih penting lagi adanya detail yang sangat jelas terkait kepemilikan website sehingga apapun yang ada di dalam website dapat dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya. Karena untuk membuat domain ID yang lebih teregistrasi dan terdata, ada syarat identitas yang perlu dipenuhi, seperti KTP, SIUP, NPWP, dan lainnya," terang Fauzan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, domain .id adalah produk Indonesia yang dikelola menggunakan SRM (Sistem Registri Mandiri) sehingga secara ekonomi peredaran uang akan tetap di dalam negeri. 

Sebab lanjutnya, dari hasil pengecekan forensik digital lewat platform who.is,  yang merupakan protokol informasi untuk basis data nama domain, blok alamat IP atau sistem otonom, diketahui bahwa alamat tokopika.com berada di Bukit Jalil, Malaysia. 

"Semestinya kan berasal dari Abdya dan terdaftar atas nama Disperindagkop Abdya atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola, dan yang lebih parah uang rakyat yang dipakai untuk mengerjakan proyek ini lari keluar negeri akibat abainya pelaksana proyek dan Disperindagkop Abdya dalam persoalan domain ini,” tambahnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan dari sederet fakta yang muncul, pihaknya mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memeriksa kasus ini secara sungguh-sungguh. 

"Sangat gamblang terlihat bahwa pengerjaan proyek ini amburadul, bertentangan dengan sejumlah aturan hukum dan berpotensi markup," pungkasnya.

Komentar

Loading...