Update COVID-19 Aceh

0 ODP
0 PDP
0 Positif
0 Meninggal
0 Sembuh

-

Sumber: -

Proyek Tahun Jamak dan Legasi Nova

Proyek Tahun Jamak dan Legasi Nova

Oleh: Alja Yusnadi 

Beberapa hari ini Pemerintah Aceh dan DPRA sedang bersiteru. Kali ini yang diributkan adalah skema penganggaran tahun jamak atau multi years untuk pembangunan beberapa ruas jalan di Aceh.

Sebenarnya tidak ada masalah terkait rencana pembangunan menggunakan sistem tahun jamak. Apalagi untuk pekerjaan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidak mungkin menganggarkan dalam satu tahun anggaran.

Setidaknya, ada 12 paket yang direncanakan menggunakan skema penganggaran tahun jamak. Rata-rata pembangunan jalan dengan tujuan membuka keterisolasian antar daerah. Total anggaran yang diperlukan lebih dari 2 Triliun Rupiah.

Fantastis, hampir setengah dana otonomi khusus Aceh tahun 2020. Karena kebutuhan besar, makanya dibuat skema tahun jamak.

Celakanya, DPRA membuat keputusan yang mengejutkan: membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) terkait proyek tahun jamak itu.

***

“Tok” Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengetuk palu tanda tercapainya kesepakatan dalam sidang paripurna DPRA terkait proyek tahun jamak. 

DPRA secara kelembagaan membatalkan MoU itu. Padahal, DPRA periode sebelumnya telah menyepakati rencana program tersebut, sehingga lolos dalam pembahasan APBA tahun 2020.

Hanya ada dua fraksi yang menyatakan menolak keputusan pembatalan tersebut: Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, serentak menyetujui.

Partai Demokrat bersama PNA, PKB, PDA dan PDI Perjuangan adalah pengusung Irwandi-Nova pada Pilkada 2017 lalu. Dalam hal ini nampaknya pendukung pemerintah sudah mulai tidak solid.

PNA sudah menyatakan diri bergabung bersama Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang di gawangi oleh PA.

Seturut dengan itu, masih ada PKB, PDA, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung yang tergabung dalam Fraksi PKB-PDA. Nampaknya, kali ini Fraksi gabungan tersebut mulai bersebrangan dengan kebijakan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Golkar yang pada paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih bersama dengan Fraksi Partai Demokrat juga sudah mulai mencari alternatif lain.

Sebenarnya, proyek tahun jamak ini sangat penting untuk pemerintah Irwandi-Nova. Bagi Irwandi, di periode pertama kepemimpinannya berhasil meletakkan tapak melalui beberapa kebijakan, dan karena hal itu pula Irwandi-Nova memenangkan pilkada 2017.

Sebutlah Jaminan Kesehatan Aceh, BKPG, penguatan Dayah. Irwandi dikenang sebagai pemimpin Aceh yang berkarakter, meniggalkan beberapa program monumental.

Bagaimana pula dengan pemerintah Irwandi pada periode kedua? Irwandi tidak bisa berbuat banyak. Baru setahun menjabat, dirinya sudah di cekoki KPK.

Muncullah Nova sebagai pengganti. Walau sudah dua tahun memimpin Aceh dengan status Pelaksana Tugas, tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Nova, walau untuk beberapa hal yang prinsipil harus mendapat persetujuan Mendagri. Tapi itu bukan soal.

Walau setiap akhir tahun terpampang di simpang jalan baliho besar, advertorial di media masa, soal capaian kinerja. Apa yang sudah dicapai oleh Pemerintah Aceh selama tiga tahun terakhir, tetap saja masih ada yang kurang.

Beginilah, coba sebutkan satu, dua, tiga program Pemerintah Aceh yang mampu menyaingi gegap gempitanya JKA, BKPG, beasiswa anak yatim,? Saya kira belum ada.

Sebagai pemimpin Aceh, yang dibutuhkan Nova sekarang adalah legasi. Ya, legasi. Baik Nova maju kembali pada Pilkada berikutnya atau tidak, Nova harus meninggalkan bekas selama empat tahun memimpin Aceh.

Apa yang hendak dicapai oleh MoU tahun jamak itu sudah tepat. Jangan sampai anggaran otonomi khusus habis untuk membangun pagar kuburan, lapangan futsal, bibit ikan, dan hal remeh lainnya.

Aceh membutuhkan program fenomenal. Yang harus diingat, otsus tidak kekal. 15 tahun pertama Aceh mendapatkan dana otsus sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. 5 tahun terakhir, tinggal 1 persen.

Dana otsus mulai ditransfer ke Aceh tahun 2008. Artinya, pada tahun 2022 otsus Aceh sudah berusia 15 tahun. Mulai tahun 2023, Aceh hanya menerima setengahnya. Jika selama ini dana otsus sekitar 7 Triliun pertahun, maka kedepan tinggal 3,5 Triliun.

Kalau tidak ada perubahan kebijakan, dana otsus ini akan berakhir pada tahun 2027. Artinya, tahun 2028 Aceh sama dengan Provinsi lain. Tidak khusus lagi. Dan, pendapatan Aceh di APBA turun secara drastis.

Perencanaan awal terkait program tahun jamak ini sudah benar. Dimulai tahun 2020 berakhir tahun 2022. Sehingga pada fase 5 tahun terkahir, Pemerintah Aceh harus menyiapkan langkah surut atau exit strategi.

Mau kemana Aceh pasca otsus?, apakah perang lagi? Jangan, sudah terlalu lelah kita dengan perang.

Jika melihat daftar program tahun jamak tersebut, Nova ingin meninggalkan legasi, terutama untuk kawasan Barat-Selatan dan Tengah. Kedua kawasan ini masih banyak yang terisolir.

Pun demikian, program tahun jamak ini tidak hanya untuk dua kawasan tertinggal tersebut, Nova juga ingin membangun pesisir Timur, peningkatan jalan Peureulak-Lokop-Gayo Lues.

Di wilayah tengah ada peningkatan jalan Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang. Diwilayah Barat Selatan ada peningkatan jalan Trumon-Singkil, Abdya-Blang Keujeren, Jantho-Lamno, dan pembangunan jalan di pulau Simeulu.

Saya melihat ada dua hal harus dicapai oleh Nova dan Pemerintah Aceh dalam hal pengelolaan dana otsus. Pertama, Dana otsus harus berbekas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pemerintahan Aceh, dana otsus digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.  Jangan sampai arang habis besi binasa.

Kedua, sebagai pemimpin Aceh, Nova harus meninggalkan legasi selama menjadi Gubernur Aceh. Pembangunan  12 ruas jalan itu saya kira cukup untuk menjadi legasi bagi Nova yang akan dikenang oleh masyarakat Aceh. Tidak sekarang, bisa saja setelah pembuatnya tiada.

Komentar

Loading...