Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Polres Lhokseumawe Gelar FGD Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Agama, Ini Isinya

Polres Lhokseumawe Gelar FGD Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Agama, Ini Isinya

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Polres Lhokseumawe menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang kekerasan seksual terhadap anak didik di lembaga pendidikan agama di Aula Mapolres, Kamis (30/1/2020) pagi. Peserta  sejumlah pengurus dayah dan petugas  Babhinkantibmas.

Hadir sebagai pembicara Iptu Lilis Suryani Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Muhammad Hatta, SH , LC  praktisi hukum sekaligus akademisi Universitas Malikussaleh dan Tgk Amrullah perwakilan MPU Kota Lhokseumawe.

Wakapolres Lhokseumawe Kompol Ahzan dalam sambutan  membuka FGD   menerangkan, perkara pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak didik, laki-laki maupun perempuan mulai muncul di Kota Lhokseumawe dan hal itu sangat bertentangan dengan kondisi Aceh yang sedang menggalakkan penerapan Syariat Islam.

Ia juga menyimpulan perilaku menyimpang tersebut sangat meresahkan masyarakat dan butuk penanganan serius dari seluruh elemen, tidak hanya pihak kepolisian. Karena beberapa analisa disebutkan korban pelecehan seksual terhadap anak kemungkinan besar akan menjadi pelaku saat korban menjadi dewasa.

“Ini masalah serius dan seperti gunung es yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Semoga acara FGD ini bisa menghasilkan suatu pola penanganan agar ke depan tidak lagi terjadi kasus-kasus serupa,” sebutnya.

Sementara itu Kanit PPA Iptu Lilis Suryani dalam materinya menerangkan, perkara pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur kian meningkat, hal itu dibuktikan dari perkara yang telah ditangani sejak 2018 lalu.

Pada tahun 2018, korban anak perempuan dibawah umur sebanyak 20 orang, laki-laki 1 orang, kemudian sepanjang tahun 2018 korban anak perempuan 16 orang dan terhadap anak laki-laki meningkat menjadi 6 korban.

Kemudian baru-baru ini ada 2 korban santri laki-laki yang dilecehkan oleh seorang pria yang diakui oleh santri sebagai ustadz di pondok pesantrennya. Kemudian  4 korban anak perempuan. Menurutnya perilaku pelecehan seksual tersebu dikategorikan sebagai perkara pedofilia. Karena pelaku menyasar korbannya anak dibawah umur, walau sesama jenis.

“Analisa kami, perkara ini meningkat akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya kejahatan seksual terhadap anak-anak, tidak hanya di lingkungan lembaga pendidikan juga di lingkungan keluarga korban, buktinya ada korban berani  memberitahukan   orang tuanya , namun yang didapati korban malah orang tuanya tidak percaya, bahkan cenderung menyalahkan sang anak, karena dianggap berbohong, aib dan sebagainya,” terangnya.

Menurutnya hal-hal inilah yang membuat korban merasa apatis, karena perkara itu dianggap tabu terjadi  di lingkungan pendidikan apalagi pelakunya seorang tenaga pendidik yang seharusnya melindungi mereka. seperti yang terjadi terhadap dua santri yang nekat kabur dari Pondok Pesantren melaporkan perkara pelecehan yang dialaminya ke pihak Polres Lhokseumawe, tanpa didampingi keluarga maupun orang lain.

“Masyarakat membutuhkan pemahaman ini dengan baik, terutama pengelola pendidikan agama. Kami sangat berharap bapak-bapak yang hadir disini bisa memberikan ruang kepada kami untuk memberikan  sosialisasi dan konseling tentang kejahatan seksual terhadap santri, dan para guru sebagai langkah antisipasi ke depan,” pungkas Lilis.

Sementara itu praktisi hukum pidana, Muhammad Hatta SH , memaparkan perilaku seksual menyimpang tidak hanya berlaku pada hubungan sejenis dan terhadap anak saja. Namun juga perilaku lain seperti melampiaskan hasrat seks terhadap benda-benda mati , bahkan banyak kasus terjadi terhadap mayat.

Selain itu ada juga perilaku seks yang tak kalah menyimpang, yaitu hubungan seksual dibarengi dengan aksi kekerasan terhadap pasangannya. Perilaku-perilaku seperti itu marak terjadi akibat tayangan pornografi yang saat ini sangat mudah diakses pelaku dari internet.

Ia sepakat bahkan mendorong penegak hukum untuk menerapkan pasal Qanun Jinayat terhadap pelaku asusila di Aceh sebagai efek jera. Hal itu sebagai penguatan bahwa Aceh menerapkan hukuman sesuai Syariat Islam.

“Saya sepakat untuk pelaku kejahatan seksual di Aceh diganjar dengan Qanun Jinayah bukan dengan KUHP. Karena ini sebagai bentuk ketetapan khusus di Aceh,” sebutnya.

Sementara itu Tgk Amrullah perwakilan Majelis Permusywaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe menyimpulkan kejahatan seksual sudah ada sejak dahulu kala dan semuanya sudah dinukilkan dalam AlQuran dan Hadist. 

Terkait rencana kegiatan sosialisasi di dayah, dirinya sangat mendukung dan siap membantu pihak kepolisian mewujudkan dayah-dayah di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya bebas dari kejahatan seksual. “Kami sangat mendukung ada program sosialisasi tentang kejahatan seksual di dayah-dayang dan kami siap membantu,” sebutnya.

Diakhir sesi FGD, salah seorang pimpinan dayah mengaku sangat resah dengan kemunculan berbagai kasus asusila terhadap santri dan murid Dayah di media-media massa, terkesan lembaga pendidikan agama tidak mampu melindungi anak didik. Oleh sebab itu pimpinan dayah meminta kepolisian membuat program Polisi Masuk Dayah.

“Polisi Saweu Sikula sudah ada, Saweu Gampong juga sudah ada. Jadi kami sangat berharap ke depan ini ada Polisi Saweu Dayah,” pintanya. || SIRAJUL MUNIR

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...