Politik Kebohongan

Politik Kebohongan
Zulfata, MA Pengajar Filsafat di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Aceh

Beberapa waktu lalu Indonesia sempat dihebohkan oleh kabar hoaks atau berita bohong yang dilakoni oleh Ratna Sarumpaet (RS). Tak hanya masyarakat awam yang serius menanggapi fenomena tersebut, golongan-golongan elite seperti Prabowo Subianto pun ikut terseret arus dalam menanggapi dan turut bersimpati terhadap produk provokasi politik dalam bentuk hoaks yang bersumber dari RS. Tulisan ini bukan ingin mendeskripsikan ulang tentang fenomena RS, namun tulisan ini mencoba menggugah kesadaran publik tentang betapa rawannya kedaulatan politik yang masih didominasi oleh berita politik kebohongan.

Di satu sisi mungkin kita patut bersyukur dengan terbongkarnya kasus hoaks RS. Dengan kejadian ini menuntun kita agar selalu waspada dan selalu berusaha untuk terus teliti dalam menerima dan merespon segala sesuatu terkait pemberitaan media masa. Hoaks akan terus menjamur ketika kesadaran politik publik kian rapuh. Sentimen politik masing-masing pendukung tak mau berdialog dan tak mau mengakui kekurangan kandidat yang didukungnya.

Di era milenial dan krisis moralitas politik masa kini satu insan manusia pun tak mampu menunjukkan siapa sosok seorang yang jujur dalam berpolitik. Argumentasi ini patut disikapi bila kita tak ingin menggap bahwa kebohongan yang tersistem adalah sebuah prestasi dalam berpolitik. Politik dan kebohongan terkadang menjadi dua kata yang sulit dilepaskan ketika melihat fakta politik lapangan. Semakin melebarnya kesenjangan sosial dan korupsi merupakan hasil dari politik kebohongan.

Berdasarkan studi pemikiran politik (agapolisme), politik kebohongan adalah suatu usaha kebohongan yang direncanakan dan dirawat melalui proses-proses perpolitikan secara sistemik. Termasuk di dalamnya adalah membangun paradigma berfikir bahwa politisi tidak akan mencapai karir politiknya bila tidak menempuh jalur politik kebohongan. Kendatipun berbohong dilarang dalam semua ajaran agama, namun kebohongan masih saja mendapat tempat dalam setiap siklus perpolitikan negeri.

Teori tentang etika politik terus tumbuh, hal ini tentunya memuaskan kaum yang sedang mempelajari politik dari ruang-ruang kelas. Tapi tidak bagi para praktisi politik yang telah mahir menutupi kebohongannya melalui ceramah atau pidato politiknya yang seolah-olah sedang mengindahkan etika politik dalam kegiatan politiknya. Kehadiran produk kecerdasan buatan (artificial intelengi) telah mampu membuktikan bahwa semua orang dapat menyebarkan informasi-informasi politik tanpa paham tentang efek apa yang disebarkan. Berita yang paling banyak di dikomentari dan di share melalui media sosial (medsos) dianggap berita yang paling penting bagi negeri ini. Seolah-olah berita yang paling heboh di medsos adalah berita yang sedang menjelaskan kondisi negeri ini secara faktual dan urgen. Sungguh praktik kebohongan telah mendapat peran penting di balik kecermelangan industri masa kini (Industri 4.0)

Logika kebohongan

Walaupun berita hoaks merupakan suatu sikap yang amoral. Namun masih saja berita hoaks semakin berkembang dan cenderung menjadi topik pembicaraan banyak orang. Demikian halnya dengan politik kebohongan, cenderung masih dijadikan sebagai strategi dalam meraih simpati rakyat melalui kegiatan-kegiatan kampanye politik. Dampak politik kebohongan tidak dapat diendapkan. Semakin diendap maka semakin mewabah, hingga kebohongan yang terus diulang cenderung dianggap sebagai kebenaran bagi banyak orang yang suka atau tanpa sadar sedang berbohong.

Seyogianya, kebohongan atau berdusta adalah suatu sikap ketidak sesuaian antara ucapan dan kenyataan. Kebohongan tidak dapat berubah walau kaum elite atau rakyat suka melakukan kebohongan. Tetap namanya berbohong walaupun disampaikan secara santun. Dan tak ada istilah kebohongan yang terpaksa. Disinilah peran sikap integritas manusia. Manusia yang jujur, akan terpkasa berbohong jika manusia jujur masuk ke dalam sistem para politisi pembohong. Kejujuran dan kebohongan bersifat kontradiktif. Dua sikap ini sampai kiamat pun tak akan bercampur. Kejujuran akan menjamin kemaslahatan dan kebohongan akan melanggengkan kemunafikan. Namun demikian, kebohongan masih saja sikap yang dominan dalam pertumbuhan perpolitikan bangsa masa kini.

Lemah atau kuatnya virus-virus kebohongan sangat ditentukan oleh kekuasaan politik. Jika kekuasaan politik dikendalikan oleh subjek-subjek yang jujur, maka kekuasaan akan menebarkan nilai-nilai kejujuran. Begitu pula sebaliknya, ketika kekuasaan diraih melalui politik kebohongan, secara terus-menerus kekuasaan akan terus menebar benih-benih kebohongan. Sungguh sulit membenah demokrasi jika rezim dikusai oleh subjek-subjek yang mahir merawat dan mempraktikkan kebohongan.

Demokrasi akan tertatih-tatih ketika sistem kebohongan terus berlanjut. Banyak yang menuding bahwa partai politik (parpol) adalah suatu lembaga yang sering merawat kebohongan melalui kontrak-kontrak politik terhadap rakyat. Sejatinya politik kebohongan tidak selalu disandangkan atas perilaku elite, rakyat pun rawan mempraktikkan politik bohong melalui sikap tidak jujur dalam memilih wakil rakyat atau presiden ketika Pemilu sedang berlangsung.

Diakui tau tidak, politik kebohongan telah terlanjur dianggap sebagi seni dalam komunikasi politik. Kini, kebohongan bukan lagi sebagai perilalu buruk secara pribadi dan kolektif, melainkan kebohogan telah menjelma dalam bentuk sistem politik. Hubungan wakil rakyat dengan rakyat sering dibanyangi sikap saling curiga karena ulah sistem yang secara terpaksa wakil dan rakyatnya berbohong secara santun. Transparansi dan sikap saling percaya terkesan hanya sebatas lidah dan tak turun ke hati. Dan kemudian sesungguhnya bukan sistem politik representatif yang kita lakukan, melain politik dusta di antara kita yang kita terapkan.

Suka tidak suka, sepanjang sejarah kampanye politik pilpres 2014, kita dapat menghitung sejumlah janji-janji politik yang tak terwujud. Beberapa kasus janji politik wakil rakyat di tingkat daerah justru mudah kita temukan tentang kasus-kasus politik kebohongan tersebut. Langgengnya politik kebohongan secepatnya harus dicegah melalui berbagai program pencerdasan politik bagi rakyat. Hanya dengan kesadaran rakyat yang dapat merubah arah perbaikan politik bangsa. Tanpa kesadaran rakyat, kaum elite atau penguasa justru politik kebohongan akan semakin menjadi-jadi dengan tidak menyebutnya akan abadi.

Manusia secara alamiah memang memiliki potensi untuk berbohong pada suatu kondisi tertentu. Pada kondisi mental kemanusiaan yang sedemikian (liar of man) terus dikelola oleh seorang atau sekelompok pemain politik. Tradisi politik kebohongan terus berupaya untuk mengubah sikap gotong-royong untuk kebaikan menjadi sikap berjamaah dalam melakukan praktik pencurian harta negara. Hoaks terus dikelola walaupun hoaks itu tetap dilarang. Hoaks telah menjadi suatu ruh yang merasuki pola propaganda dan manuver politik. Hari ini sulit bagi kita untuk memastikan koalisi politik mana yang tak tersandung dengan informasi hoaks.

Boleh jadi suatu koalisi politik tidak melakukan hoaks, namun lawan politiknya akan melempar hoaks kepada kelompok yang tak melakukan hoaks. Sehingga kemunculan hoaks tidak selalu datang dengan niat diri, namun bisa jadi datang dari lawan politik melaui jebakan hoaks. Bagaikan ombak membawa sampah di tepi pantai, seberapa besarpun usaha rakyat untuk membersikan pantai, namun sebagian rakyatnya masih suka membuang sampah ke sungai, selama itu pula sampah akan tetap ada di tepi pantai. Oleh karena itu, tingginya praktik hoaks terjati bukan karena rakyat tak sadar tentang cara menyikapi hoaks, melainkan karena kebudayaan politik kebohongan telah terlanjur dianggap sebagai seni dalam berpolitik era milenial. Sehingga bukan politik kemaslahatan yang didapat, melainkan politik penipuan yang kita rawat. Nah !

Oleh Zulfata,Pengajar Filsafat di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Komentar

Loading...