Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Polisi Didesak Usut Aliran Dana Scrap eks AAF  untuk Forum Geuchik Dewantara

Polisi Didesak Usut Aliran Dana Scrap eks AAF  untuk Forum Geuchik Dewantara
Koordinator GerTak, Muslim Hamidi

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTak) mendesak Polres Lhokseumawe serta Polda Aceh mengusut aliran dana sebesar Rp 600 juta yang telah diberikan PT Kirana Saiyo Perkasa pemenang lelang besi tua eks PT Asean Aceh Fertilizer  kepada Forum Geuchik Dewantara, Aceh Utara.

Koordinator GerTak, Muslim Hamidi kepada anteroaceh.com, Jum’at menerangkan, penyidik kepolisian harus  menelusuri aliran dana itu dan memperjelas status dana dari hasil lelang aset negara itu karena diduga dana itu diberikan untuk pribadi geuchik di 15 Gampong di kecamatan Dewantara.

“Dana itu harus diusut,  kepolisian hadir untuk memastikan agar setiap proses yang dilakukan tidak merugikan masyarakat dan dapat menjurus ke tindak pidana korupsi,” kata Muslim Hamidi.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum PT Kirana Saiyo Perkasa memberikan dana tersebut. Bila dalam bentuk hibah pasti ada prosedurnya. Berdasarkan pengakuan geuchik itu adalah dana koordinasi, lantas apa kewenangan  Forum Geuchik dalam proses pelelangan tersebut, sehingga PT. Kirana Saiyo Perkasa perlu koordinasi.

“Bila Rp 600 juta itu dana kompensasi harus diketahui oleh publik, sebab kompensasi bermakna pemberian atas balas jasa. Kita khawatir apabila ini tidak dikelola dengan baik dan transparan maka akan berpeluang terjadi konflik antar masyarakat, dan berpotensi  adanya unsur Korupsi,” jelasnya lagi.

Ia mendapat kabar baru ada  satu gampong yang telah menyerahkan dana tersebut ke kas gampong agar bisa dikelola oleh masyarakat. Dan disarankan hal itu diikuti oleh 14 desa lainnya,  karena  Jika dana tersebut diberikan untuk desa  dan dikelola oleh masyarakat, maka mamfaatnya untuk masyarakat bukan untuk pribadi.

“Namun jika dana tersebut diberikan atas dasar yang dikatakan koordinasi kepada kepala desa secara pribadi maka ini perlu diperiksa kepolisian. Mengingat selama ini kerap terjadi aksi protes dan masalah. Jangan setelah muncul konflik antara aparatur desa dengan masyarakat baru baru polisi bertindak,” pungkasnya.

Komentar

Loading...