DPRA

Polemik ditengah Pandemik

Polemik ditengah Pandemik

Oleh: Alja Yusnadi

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali membuat narasi. Kali ini, politisi yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) kembali berselisih pendapat dengan politisi Non-KAB, dan dipertontonkan kepada masyarakat.

Diawali dengan rencana ketua DPRA menggelar rapat paripurna pada hari kamis (26/3) dengan agenda penyerahan hasil reses dan pembentukan sejumlah panitia khusus.

Baca juga: Politik Saling Sandera

Sebelumnya, fraksi-fraski diluar KAB sudah menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan sidang paripurna; Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB-PDA. Menurut mereka, selain Aceh sedang berjibaku menangani Corona, paripurna tersebut juga dilaksanakan tanpa melalui rapat badan musyawarah.

Setelah menggelar rapat dengan ketua fraksi yang juga dihadiri Sekretaris Dewan (Sekwan), akhirnya ketua DPRA, Dahlan Djamaluddin membatalkan pelaksanaan sidang Paripurna.

Kepada awak media, Dahlan berkilah, bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan beberapa orang anggota DPRA yang terindikasi status ODP (Orang Dalam Pemantauan) Virus Corona. Sebagai antisipasi agar tidak tertular, maka sidang ditunda pelaksanaannya.

Pernyataan Dahlan langsung di balas oleh koleganya sesama pimpinan, yang seharusnya mereka kolektif-kolegial. Adalah Dalimi, wakil ketua dari fraksi Partai Demokrat bersuara keras, menurutnya, seluruh anggota DPRA yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan daerah lain yang sudah duluan terjangkit Virus Corona semua ODP. Termasuk Dahlan, karena ketua DPRA dari Fraksi Partai Aceh ini juga ada melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan Yogyakarta.

Tidak lama berselang, pernyataan Dalimi kembali diinterupsi oleh anggota DPRA lainnya. Zulfadli, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh menimpali Dalimi. Dia menuding Dalimi asal bunyi.

Menurutnya, tidak semua anggota gemar keluar daerah, apalagi disaat negara sedang tidak kondusif oleh Covid-19, termasuk dirinya.

Setelah itu, beredar data di media, 25 orang yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan sekitar. Dalam list itu, semua unsur pimpinan masuk daftar. Namun, data itu pertanyakan oleh Hendra Budian, pimpinan DPRA dari fraksi Partai Golkar. Menurut mantan aktivis itu, dirinya belum mengehatui dari mana sumber data itu.

Itulah, sekelumit dinamika di Daud Beureuh, lembaga terhormat itu belum juga menyelesaikan masalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD), padahal entah sudah berapa banyak uang negara yang mereka habiskan untuk biaya perjalanan dinas, konsultasi ke Kemendagri.

Apa yang disampaikan oleh kedua kubu merupakan klaim kebenaran, dua-duanya merasa benar. Seharusnya, perdebatan yang terlalu panjang ini tidak harus terjadi, apalagi ditengah gempuran pandemik.

Lanjutan kisah konflik internal DPRA ini bak cerita bersambung (cerbung). Seharusnya, sebagai lembaga legislative, DPRA secara proaktif memberi masukan kepada Pemerintah Aceh langkah apa yang akan diambil dalam menyikapi penyebaran virus Corona, bukan saling serang dan saling tuding.

Misalnya saja, untuk menindaklanjuti arahan mendagri perihal revisi APBD untuk menanggulangi Corona. Kita belum mendengar atau membaca berita yang berkaitan dengan itu. Langkah apa saja yang sudah diambil oleh eksekutif dan legislative.

Skenario apa yang sudah mereka persiapkan dalam menghadapi peunyaket Ta’eun ini?. Bagi mereka, tidak cukup dengan beropini di media, butuh tindakan nyata. Atau sudah ada? Sebaiknya diungkap ke publik, agar kita tidak menerka-nerka.

Hampir satu semester setelah dilantik, DPRA belum juga berhasil mencapai kata sepakat tentang perumusan AKD. Jika alat ini belum rampung, bagaimana DPRA akan melanjutkan agenda kelembagaan?, karena aturan mewajibkan semua aggota DPRA harus masuk kedalam AKD.

Kita tunggu saja, apakah polemik ini dapat segera berakhir dengan adanya pandemik, atau masih penuh dengan intrik. Yang jelas, rakyat (konstituen) sedang menunggu langkah strategis dari tuan-puan sekalian.

Komentar

Loading...