Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

PNS di Bener Meriah Dilarang Gunakan LPG 3 Kg

PNS di Bener Meriah Dilarang Gunakan LPG 3 Kg
Plt Sekda Kabupaten Bener Meriah Khairun Aksa, SE MM

REDELONG, ANTEROACEH.com ÔÇô Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah dilarang menggunakan Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg).

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 75/808 Tentang Himbauan Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, yang ditandatangani oleh Plt. Sekda Bener Meriah Khairun Aksa, SE. MM,tertanggal 8 Juli 2019. Larangan itu berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 540/8345 tertanggal 13 Juni 2019.

Plt Sekda Bener Meriah Khairun Aksa, SE. MM mengatakan, surat edaran itu dikeluarkan sebagai wujud dari tindakan lanjut Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Dalam surat itu, dijelaskan tentang aturan menteri ESDM terkait pengggunaan, kemasan, volume hingga harga elpiji, serta diperuntuhkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.

"Surat edaran itu dikeluarkan bertujuan agar penggunaan gas LPG 3 kg di Bener Meriah tepat sasaran," kata Khairun.

Selain PNS, dalam surat edaran itu juga disebutkan larangan penggunaan LPG 3 kg ditujukan kepada para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta.

Larangan juga ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bener Meriah yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 juta per bulan dan tak memiliki surat keterangan tidak mampu dari gampong.

"Pemkab Bener Meriah mengimbau kepada seluruh PNS/CPNS di bawah koordinasi SKPK masing-masing untuk segera beralih menggunakan tabung LPG selain dari ukuran 3 Kg," kata Khairun.

Dilihat ANTEROACEH.com, Surat Edaran ini ditujukan langsung kepada, para staf ahli bupati, para asisten, para kepala SKPK, para kabag, para camat, para kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

"Kita minta surat edaran ini agar dapat diteruskan kepada para pegawai di lingkungan instansinya masing-masing," pungkas Khairun.

Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Bener Meriah Wahidi, S.Pd. MM, saat dimintai tanggapannya mengatakan, langkah tersebut suatu kebijakan yang tepat.

"Apa yang telah diserukan oleh pimpinan dalam hal ini bapak bupati melalui Plt. Sekda, agar bisa ditaati oleh para PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Bener Meriah," kaya Wahidi. || ROBBY

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...