Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Plt Gubernur Aceh Cabut Kebijakan Stickering BBM

Plt Gubernur Aceh Cabut Kebijakan Stickering BBM

BANDA ACEH, ANTEROACEH.Com - Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mencabut surat edaran Gubernur nomor 540/9186 terkait program stikering pada kendaraan sebagai strategi untuk penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang dinilai tepat sasaran.

Pencabutan surat edaran tersebut disampaikan Plt dalam surat edaran nomor 540/14661, tanggal 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati atau Wali Kota se-Aceh dan Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina (Persero).

Melalui edaran tersebut Plt Gubernur Aceh  mengatakan,  pencabutan edaran stiker BBM subsidi itu mengingat usulan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) karena pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif, maka perlu di cabut dan ditinjau kembali pelaksanaannya.

Dalam surat tersebut kemudian Nova Iriansyah meminta agar PT Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM sebagaimana masa program stikering belum diberlakukan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020) mengatakan, pencabutan edaran stikering BBM itu dilakukan berdasarkan evaluasi yang pertimbangan masukkan yang selama ini disampaikan oleh berbagai pihak.

“Kebijakan stiker ini benar sudah di cabut, suratnya sudah di keluarkan. Mengingat bahwa banyaknya masukan dari masyarakat, stakeholder, dan usulan DPRA kemarin maka kebijakan stikering ini sudah di cabut karena dinilai kurang efektif, namun akan di evaluasi lagi kedepannya,” ujar SAG, Jumaat (16/10/2020).

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur mengatakan, bahwa pencabutan itu dilakukan atas usulan anggota DPRA yang menyebutkan pelaksanaan edaran tersebut belum efektif.

“Pada prinsipnya tujuan diterbitkannya program stikering adalah untuk adanya ketertiban dalam penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi,” ungkapnya.

Menurut Mahdinur selama dua bulan lebih program tersebut dijalankan, ada pihak yang tidak setuju. Padahal, selama dua bulan pelaksanaannya, secara nyata bisa dilihat di seluruh SPBU di Aceh, antrian-antrian mobil telah terurai dan kemacetan di SPBU tidak lagi terjadi.

"Karena itu dengan segala pertimbangan yang ada, maka Plt gubernur mengambil keputusan untuk mengevaluasi kembali surat edaran itu," tandasnya.

Komentar

Loading...