Piutang Politik

Piutang Politik

TIGA tahun sudah pesta demokrasi berlalu, namun ternyata menyisakan 'luka menganga' yang belum terobati. Entah bagaimana benang merahnya yang pasti kedatangan Edi Obama Cs ke pendopo Wagub cukup mengagetkan publik di Aceh. 

Tak ayal kedatangan pengusahan asal Bireuen itu membawa sejumlah angka tagihan piutang politik.

Obama mengaku, pada saat Pilkada lalu, Irwandi meminjam uang kepada dirinya, tidak tanggung-tanggung mencapai 8 miliar Rupiah. Obama bahkan sempat mengunggah kwitansi tersebut ke media sosial.

Bukti peminjaman yang ditandatangani oleh H. Irwandi Yusuf itu terdiri dari 3 kwitansi, yang pertama berjumlah 5 miliar, seterusnya 2 dan 1 miliar. Ketiga kwitansi itu di keluarkan tanggal 14 Februari 2017.

Masih menurut Obama, uang itu dipergunakan untuk pemenangan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah. Setelah keduanya dilantik, baik Irwandi maupun Nova tidak kunjung membayar hutang politik itu.

Mungkin saja, ada iming-iming akan dibayar dengan mengelola sejumlah proyek. Masalah ini ibarat kentut, tidak nampak, tapi baunya menyebar. Tidak diakui, tapi fakta menyatakan bahwa yang mengerjakan sebagian proyek pemerintah adalah perkongsian dagang para pendukung.

Akhirnya, Obama memposting kwitansi tersebut ke media sosial pada akhir 2018, dan gegara ini juga dirinya diberhentikan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Bireuen. Entah ada kaitan atau tidak, Nova, selain Plt. Gubernur juga ketua DPD Partai Demokrat Aceh, atasannya Obama.

Setahun berikutnya, Obama kembali memposting kwitansi tersebut ke laman facebooknya. Kini, Obama kembali menagih. Ditemani oleh Samsul Bahri alias Tiyong, dan beberapa orang lainnya. Mereka mengunjungi rumah dinas wakil gubernur, yang tak lain adalah rumah dinas Nova.

Tiyong adalah Ketua Umum DPP PNA hasil KLB Bireuen. Sebelumnya dia menjabat ketua Harian PNA dan ketua Tim Pemenangan Irwandi-Nova.

Hubungan Tiyong dengan Irwandi sempat mengalami pasang-surut, beberapa kali Tiyong menyatakan mundur sebagai ketua harian. Puncaknya, disaat Irwandi memberhentikan dirinya, anggota DPRA ini justru melawan, menggalang dukungan.

Dirinya beserta beberapa pentolan PNA lainnya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Hasilnya?, KLB menunjuk Tiyong menjadi ketua umum, menggeser posisi Irwandi yang masih dalam tahanan.

PNA dibawah kendali Tiyong juga menunjukkan sikap perlawanan terhadap pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Nova. Fraksi PNA di DPRA bergabung bersama Koalisi Aceh Bermartabat yang di motori oleh Fraksi Partai Aceh yang sedari awal memilih jalan oposisi terhadap pemerintah Irwandi-Nova, karena jagoan PA pada Pilkada lalu; Muzakir Manaf-TA. Khalid kalah dalam pertarungan.

Singkatnya, Tiyong memang tidak harmonis dengan Gubernur dan wakil Gubernur yang dulu berdarah-darah diperjuangkannya. Lantas, Obama dan Tiyong bersekutu, menagih janji atau hutang.

Persekutuan yang senasib itu sampai membawa mereka menginap di teras rumah rumah dinas wakil gubernur Aceh. Hingga selasa (14/4), Obama dan Tiyong belum bertemu dengan Nova.

Belum ada keterangan resmi dari Irwandi maupun Nova. Apakah hutang tersebut benar adanya?. Namun, hal ini menjadi menarik ketika hutang dalam jumlah besar hanya berdasarkan kwitansi.

Jika benar Irwandi pernah menandatangani kuitansi itu dan menerima uang, apakah digunakan untuk kepentingan pemenangan?. Jika iya, apakah tercatat sebagai dana resmi yan dilaporkan ke penyelenggara? Yang tidak kalah penting, apakah Nova mengetahuinya?

Itu adalah dugaan-dugaan publik yang belum mendapat jawaban. Jika uang itu digunakan untuk kampanye, tentu ada aturannya. Untuk bantuan pribadi, PKPU nomor 5 tahun 2017 hanya membolehkan sebesar 75 Juta Rupiah.

Jika atas nama partai politik, nilainya tidak boleh lebih dari 750 Juta Rupiah. Sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak 750 Juta Rupiah selama masa kampanye.

Uang 8 miliar tersebut, jika untuk bantuan dana kampanye jelas tidak masuk dalam ketentuan yang diatur dalam PKPU tadi. Lantas, atas dasar apakah pinjaman itu?.

Jika hutang-piutang, Obama dapat menyelesaikannya ke pengadilan, biar lah hakim yang memutuskan. Jika benar, mungkin dapat diperintahkan sita aset. Kenapa sejak bergulir, Obama tidak pernah melaporkan?

Uang 8 miliar, bagi sebagian orang sangat besar. Kalau dibelikan masker barangkali cukup untuk menutup mulut separoh rakyat Aceh. jadi harus segera mendapat kejelasan.

Barangkali, langkahnya ada dua. Yang pertama, jika itu pinjaman Irwandi secara personal, maka yang akan bertanggungjawab adalah Irwandi. Jika hutang bersama Irwandi dan Nova, maka Plt. Gubernur harus ikut bertanggungjawab, apalagi sekarang Irwandi masih di balik jeruji.

Minimal mau menemui Obama dan menjelaskan duduk perkara. Yang jangan, bak kata pepatah yang diplesetkan, “Karena janji adalah utang, maka bayarlah utang dengan janji,”.

Komentar

Loading...