Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pilchiksung Serentak di Abdya Terancam Batal, Ini Sebabnya  

Pilchiksung Serentak di Abdya Terancam Batal, Ini Sebabnya  

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com - Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) serentak di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terancam batal dilaksanakan pada tahun 2021.

Hal itu lantaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021 Pemkab Abdya tidak mengalokasi dana untuk kebutuhan penegakkan protokol kesehatan saat Pilchiksung dilaksanakan, seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), Handsanitizer dan kebutuhan lainnya.

Selain itu,  musyawarah terkait pemilihan Keuchik antara pemerintah Abdya dengan Polres Abdya, Kejari, Dandim 0110 Abdya, DPRK Abdya dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Abdya hingga hari ini juga belum membuahkan suatu kesepakatan.

Bahkan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur Aceh ikut meminta Pilchiksung ditunda  dan dilaksanakan pada tahun 2022.

"Namun sebagian teman-teman ada yang meminta Pilciksung tetap dilaksanakan tahun 2021, makanya sementara ini belum ada solusi apakah dilaksanakan di tahun 2021 atau ditunda tahun 2022," ungkap Akmal saat dimintai keterangan oleh anteroaceh.com, Selasa (2/1/2020).

Akmal mengaku sudah meminta Sekda untuk melakukan kajian, demi menemukan solusi terbaik terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat Gampong tersebut.

"Saya memberikan waktu sampai tanggal 15 Februari ini agar jalan keluar mengenai Pilciksung ini sudah ada, dan saya juga sudah meminta Sekda untuk menyiapkan kajian apakah Pilciksung dilaksanakan ditahun ini atau tidak," ucapnya.

Bagi Akmal jika sudah menjadi keputusan bersama, tidak masalah apabila pilchiksung tetap dilaksanakan tahun 2021, namun tetap harus didukung dengan kesiapan  yang matang.

"Ya kita terima saja bagaimana hasil yang baik buat kita semua, namun harus siap dalam segala bidang termasuk prokes Covid-19. Kalau itu tidak kita perhatikan, sanksi yang akan kita dapatkan sangat berat, termasuk pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU),” tegasnya.

Untuk itu  Bupati Akmal mengajak seluruh pihak yang terlibat agar menyamakan persepsi, demi mendapatkan keputusan terbaik.

“Pasti semua akan terlibat. Kalau sudah ada izin, tim verifikasi kelayakan dari Mendagri atau Provinsi, pasti akan turun untuk meninjau. Jadi perlu kajian yang sangat matang untuk kita laksanakan Pilkades ini,” tutupnya.

Komentar

Loading...